BAGANSIAPIAPI - Tahun ini,
pemerintah kabupaten Rokan Hilir akan mengukuhkan Satuan Organisasi Tata Kerja
baru yang dinamakan kantor Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan juga
Penanggulangan Bencana.
SOT itu merupakan salah satu
prolegda yang disampaikan DPRD kepada Pemerintah karena mengingat Rokan Hilir
berada diwilayah perbatasan. " Tahun ini sudah bisa dikukuhkan. Untuk
pengisian Tenaga SDM nya, berkemungkinan direktur dengan SOTK yang berhubungan
dengan wilayah perbatasan," kata Kepala Bagian Hukum Setda Rokan Hilir,
Fadli, SH.
Meyangkut penganggaran untuk kegiatan
SOTK yang baru, dikatakan Fadli, berkemungkinan bisa dialokasikan melalui dana
APBD Perubahan. Karena, proses pengukuhan sedang berjalan sehingga untuk
dialokasikan pada APBD Murni, tidak memungkinkan lagi.
Namun demikian, menurutnya,
pemerintah pusat juga ikut berperan dalam membantu pengalokasian dana melalui
APBD mengingat pembentukan SOTK BNPP ini merupakan program pemerintah terutama
yang berada diwilayah perbatasan.
Dia memisalkan, kebutuhan untuk
pembangunan di wilayah kabupaten Rokan Hilir sebenarnya sangat banyak terutama
diwilayah perbatasan khususnya bersebelahan dengan negara tetangga. Contohnya
dipulau jemur dengan membangun sarana dan prasarana disana. Untuk itu, seluruh
kepentingan yang akan dijalan untuk pembangunan itu, harus diakomodir oleh
pemerintah pusat dengan menerima usulan yang disampaikan oleh daerah.
Namun demikian pemerintah daerah
juga tidak akan berlepas tangan. Apalagi, SOTK baru seperti BNPP tingkatannya
sama dengan eselon II. Untuk itu, pemkab juga akan membantu mengalokasikan
pembiayaan untuk pengelolaan SOTK baru agar berjalan sesuai yang
diharapkan.
" Pada dasarnya, setelah SOTK
BNPP ini diresmikan, maka seluruh pegawainya akan mengikuti pelatihan agar
dapat berfungsi sesuai dengan program pemerintah pusat," kata Fadli yang
menyebutkan masih ada 15 prolegda yang sudah diajukan oleh DPRD 15 sudah
memasuki tahap pembahasan dan pengajuan pengantar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar