PEMILU 2014, KEPALA DESA DAN PNS JANGAN TERLIBAT POLITIK PRAKTIS

BAGANBATU - Terkait momen pemilihan umum 2014 yang sebentar lagi akan bergulir, Wakil ketua DPRD Rokan Hilir, Drs Jamiluddin, S.Ag tak bosan-bosan menyerukan kepada PNS, perangkat desa, para camat agar bersikap netral dan dilarang terlibat dalam pemilu nanti.

"Banyaknya kepala desa yang sering melibatkan diri dalam politik praktis, Sekalipun camat harusnya tahu dimana posisi dia berada. Jadi kedepankanlah netralitas. Kepala desa dilarang menjadi bagian dari partai politik. Karena sering diiming-imingi sejumlah uang yang menggiurkan," paparnya kepada Posmetro Rohil, Rabu (2/4). 

Jamiluddin menambahkan, meski demikian mereka memiliki kebebasan untuk memilih salah satu calon dari partai politik. Tapi tidak diperbolehkan untuk terjun langsung dan terlibat di salah satu partai politik. Dikatakanya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib netral dan tidak condong ke partai politik manapun, apapun alasannya PNS tidak boleh terlibat langsung di dalamnya.

"Walaupun PNS yang mempunyai kerabat calon legislatif, tentunya dia akan memilih kerabatnya tersebut,” tegasnya. Namun dia tidak boleh menggunakan jabatannya karena menurut legislator yang akrab disapa ngah Jamil, jabatan sebagai PNS telah melekat pada dirinya. 

Dia juga meminta kepada ketua KPPS agar tidak memihak kepada salah satu calon legislatif dan secara umum siapapun calegnya, baik kepala desa, camat dan ketua KPPS harus berlaku adil. " Jika ditemukan hal seperti itu, saya meminta kepada Bupati untuk menindak oknum PNS tersebut," pintanya