DPRD PRIHATIN UPAH HONOR TENAGA PENDIDIK DIBAWAH UMK

BAGANSIAPIAPI - Ketua DPRD ROkan HIlir, Nasruddin Hasan merasa merasa prihatin dengan minimnya honor untuk tenaga pendidik. Nasruddin menilai honor Rp 700 ribu per bulan yang diterima oleh guru sangat tidak tidak wajar dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. "Bahkan untuk transport saja kurang," ujarnya kepada Posmetro Rohil disela acara perayaan HUT Posmetro Rohil diruang kerjanya. 

Menurut dia, guru seharusnya mendapatkan porsi upah yang cukup dari pemerintah. Karena bila dilihat beban pekerjaannya cukup berat. "Memang pemerintah mempunyai rencana untuk menaikkan upah sesuai dengan UMK. Namun rencana itu harus disertai tidak menerima lagi tenaga honor guru pada masa yang akan datang," kata legislator dari Partai Golkar itu. 

Nasruddin mengungkapkan, jumlah tenaga honor guru pada saat ini hampir mencapai 6000 orang. Jika dikalkulasikan, pengeluaran untuk belanja honor tersebut sebanyak Rp 9 Miliar sebulan. " Jadi kalau setahun mencapai Rp 109 Miliar," sebutnya. Lanjutnya lagi, angka sebanyak itu baru hanya sebatas untuk biaya honor tenaga pendidik. Jika ditambah dengan tenaga honor di pemerintahan serta ditambah kesra PNS, jumlah itu pastilah membengkak. 

Kemudian, katanya, kita juga tidak bisa melupakan tugas guru yang berada diyayasan, madrasah, dan juga PAUD. Mereka juga berhak menerima honor yang dibantu dari pemerintah. Untuk itu, mendongkrak honor daerah haruslah melalui pertimbangan dan komitmen dari pemerintah untuk tidak menerima tenaga honor lagi. 

Dikatakannya, sebenarnya pemerintah tidak lagi menerima tenaga honor sejak tahun 2009. Tapi nampaknya setiap tahun tenaga honor selalu bertambah sehingga jumlahnya semakin lama membebani anggaran yang ada. Untuk itu, apa yang dilakukan pemerintah selama ini untuk tidak menerima tenaga honor sudah tepat. Tinggal lagi komitmen mereka agar jumlahnya tidak lagi membludak dan pemerintah bisa mencari solusi agar upah tenaga honor bisa dinaikkan