JIKA DITANYA AKTA PENDIRIAN, MANAJEMEN PKS CENDRUNG MENGELAK

BAGANSIAPIAPI – Untuk mengetahui kelengkapan administrasi terkait izin pendirian pabrik kelapa sawit, Dinas perkebunan kabupaten Rokan Hilir mengaku sangat kesulitan. Mereka rata rata sering berdalih dan beralasan bahwa berkas berkas yang mereka miliki semuanya berada dikantor pusat. “ Jika diminta, mereka selalu tidak kooperatif dan cendrung mempersulit kami,” kata kadis perkebunan melalui Kasi pelaporan, Mawardi kepada Posmetro Rohil, kamis (14/11).

Mawardi mengemukakan, petugas dinas perkebunan sudah beberapa kali ke pabrik untuk menemui manajemen perusahaan guna pengisian kuesioner sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh kementrian pertanian atas pendirian PKS sebelum perusahaan itu memulai aktifitasnya namun jika ingin meminta berkas yang menyangkut akta, dokumen pendirian serta izin yang mereka kantongi, mereka sering beralasan tidak menyimpannya dan berdalih semua berkas berada dikantor pusat. “ Seharusnya setiap perusahaan memiliki copian dokumen yang ada dikantor tata usaha. Ini nggak, mereka beralasan bahwa be

rkas merkea ada yang dipekanbaru dan ada juga di medan,” sesal Mawardi. 

Dikatakannya, setiap perusahaan PKS biasanya harus memiliki izin perusahaan minimal tiga persyaratan seperti izin pembangunan pabrik, HO, dan izin usaha perkebunan pengelolaan. Berbeda dengan perusahaan yang hanya mengelola perkebunan seperti PT Siandora Seraya, mereka hanya mengantongi izin IUP B. Menyinggung koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappedalda dan Dinas Tenaga Kerja ketika melakukan kunjungan ke Perusahaan PKS, Mawardi mengaku tidak pernah dilakukan. “ Kita cendrung melaksanakan tugas berdasarkan fungsi dan tugas masing masing dinas. Jarang turun bersama dan biasanya dinas Bappedalda turun jika  perusahaan tersebut sudah menyalahi Amdal,” katanya