Dalam rangka persiapan dan pertimbangan pembangunan gedung IPDN di Ujung Tanjung maka pada pada hari kamis (14/10) jam 15.49 sore, Sekjen Depdagri Diah Anggraini beserta empat staf yang mendampingi beliau telah tiba diBagansiapiapi dengan menggunakan helikopter yang rencana untuk meninjau langsung lokasi kampus IPDN tersebut. Sebelum peninjauan yang akan dilakukan esok hari, malamnya Ibu Sekjen Depdagri mengadakan ramah tamah dengan Jajaran Pemerintah dan Masyarakat Kab Rokan Hilir. Pada acara malam ramah tamah tersebut, Bupati mempresentasikan batas wilayah Rokan Hilir, Status Pulau Jemur yang merupakan wilayah NKRI,dan peningkatan program pengentasan kemiskinan berupa perkebunan rakyat dan pembangunan jembatan pedamaran yang merupakan usaha untuk membuka ekses jalur transportasi darat didaerah terpencil dan terisolir. Berdasarkan perubahan UU No 53 pemindahan Kab Rokan Hilir dari Ujung Tanjung pindah ke bagansiapiapi maka gedung gedung yang ada diUjung Tanjung tidak lagi digunakan diantaranya bekas kantor DPRD dan juga kantor Kejaksaan yang direncanakan dipindahkan ke Bagansiapiapi. Persiapan yang matang yang telah dipersiapkan oleh Kab Rokan Hilir berupa gedung gedung megah yang telah dialihfungsikan untuk kampus IPDN maka menurut Bupati, Rokan Hilir bisa dikatakan lebih mampu dibandingkan dengan kabupaten lain yang juga ingin mengusulkan IPDN diletakkan didaerahnya. "kami sudah membebaskan lahan seluas 60 Ha untuk kampus IPDN" ujar pidato Bupati dalam acara tersebut. kesiapan Rokan Hilir dibuktikan dengan mensertifikasi lahan yang akan dibuat kampus IPDN tersebut.
Dalam sambutannya Sekjen Depdagri, Diah Anggraini, mengatakan bahwa ia termasuk salah satu delegasi dalam perundingan perbatasan indonesia malaysia. Sehingga usulan dari Bupati untuk membantu didirikannya bangunan yang sifatnya untuk mengukuhkan eksistensi Pulau Jemur sebagai bagian NKRI akan ia sampaikan pada rapat di Depdagri. sedangkan permohonan Bupati penerimaan CPNS dari tamatan SMA belum bisa dikabulkan secara langsung oleh Dirjen Depdagri karena harus melalui prosedur dan loby dengan Menpan hasil pilihan kabinet Indonesia Bersatu II. Ibu Sekjen juga mencoba mempresentasikan kerja Depdagri di Pusat dan koordinasinya dengan tingkat daerah. Menurut beliau jabatan Setda seharusnya tidak perlu diganti apabila Bupati dan Gurbernur nya berganti karena jabatan Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural. seandainya Bupati ingin memutasikan stafnya dapat berkonsultasi dengan gurbernur. Dalam kesempatan itu juga ibu Sekjen Depdagri menerangkan pola pola pembinaan PNS dalam berkarir serta batas umur pensiun untuk PNS dibawah umur 56 thn dan bisa diperpanjangan 1 thn dan bisa dilakukan dua kali perpanjangan. ibu Sekjen juga menyinggung masalah pegawai yang punya potensi tapi karena pangkatnya rendah seharusnya diberikan prioritas dan pembinaan. menyangkut masalah IPDN beliau mengakui bahwa banyak Kabupaten di Indonesia rebutan utk meletakkan lokasi IPDN ke kabupatennya namun kalau untuk propinsi Riau hal itu tergantung Gurbernur Riau dan kebijakan menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam perpres no 1. selain dijatinangor ada beberapa Propinsi dan kabupaten yang akan diletakkan sekolah IPDN Regional termasuk Propinsi Riau yang direncanakan dialokasikan diKab Rokan Hilir. Keesokan paginya rombongan Ibu Sekjen Depdagri beserta rombongan menuju ke Ujung Tanjung untuk melihat lokasi Kampus IPDN. ( Amrial )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar