Rohil Sidik
Arah pengerjaan proyek di Rokan Hilir terlihat dari awal tampaknya sudah tidak jelas. Proyek bernilai Milyaran rupiah namun untuk membeli Plank seharga 500 ribu saja tidak sanggup. Padahal anggaran pembelian Plank tersebut sudah tertera di Penawaran proyek yang diajukan ke Dinas bersangkutan.
Harus diakui makin dibiarkan kontraktor degil ini akan makin merajalela. Namun Dinas menganggap tulisan yang berbau kritik ini sebagai cerita angin lalu. Apa perlu kontraktor di Rokan Hilir harus study banding melihat proyek yang dikerjakan kontraktor luar. Kelemahan PPTK yang tidak tegas ditambah berkolusi dengan konsultan pengawas sehingga kontraktor makin dimanja. Hanya diulur beberapa rupiah maka aturan plus hasil pengerjaan proyek menjadi sia sia.
Ketakutan para kontraktor untuk tidak meletakkan plank proyek sebenarnya tidak beralasan. Seharusnya masyarakat berhak tahu bagaimana hasil proyek yang dikerjakan kontraktor yang menggunakan uang mereka dari hasil pajak yang dikutip bisa dikontrol secara maksimal. Hampir 90% pengerjaan proyek di Rokan Hilir tanpa dikontrol konsultan pengawas dilokasi pekerjaan. Apabila Kontraktor mau termijn barulah konsultan pengawas mau turun kelapangan untuk menghitung bobot pekerjaan dengan harapan uluran uang hasil pencairan dana dari kontraktor bisa masuk kekantong para konsultan dadakan ini.
Apakah Konsultan pengawas tidak tahu bahwa pekerjaan mereka untuk memantau dengan cermat kemajuan seluruh pekerjaan dan memberikan peringatan kepada kontraktor bila proyek telah terlambat lebih dari 8 % dari prestasi yang ditargetkan serta memberikan rekomendasi secara terlulis bagaimana cara mengejar keterlambatan tersebut, apa konsultan sudah melakukan hal tersebut? Kalau belum sudah jelas proyek di Rokan Hilir banyak terbengkalai. Memang hal ini sudah menjadi inisiatif Bupati Rokan Hilir untuk mendata konsultan pengawas yang ada di Rokan Hilir mengingat setiap beliau kelapangan untuk cross chek hasil pembangunan yang telah ia programkan yang ada cuma kepala tukang sedangkan konsultan pengawas sedang tidak berada ditempat.
Menurut salah satu sumber dari konsultan pengawas yang tidak mau dipublikasikan identitasnya menyatakan bahwa rata rata konsultan pengawas yang mengambil proyek pengawasan di Kab Rokan Hilir tidak berkantor di Bagansiapiapi. ”Orang lain cuma menggunakan perusahaannya, dan kalau dilihat mana ada plank yang menunjukkan identitas sebagai konsultan pengawas” ujar konsultan tersebut dengan nada tegas karena selama ini ia kena getahnya karena ulah oknum konsultan yang tidak mau bertanggung jawab.
Dari hasil auditor BPKP Perwakilan Riau yang dipegang Tim sidik ada sekitar 31 Konsultan Pengawas yang mengawas di Rokan Hilir dimana kontrak pengawasannya di Dinas Kimpraswil tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini Kepala Dinas harus selektif menilai mana konsultan yang bertanggung jawab dan mana yang tidak, minimal yang mau menetap dan berkantor di kab Rokan Hilir agar pekerjaan yang di kerjakan oleh kontraktor bisa berhasil maksimal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar