Tidak Dapat THR, Silakan Mengadu Ke Posko Ini.

BAGANSIAPIAPI,GORIAU.COM - Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, membuka posko pengaduan dan konsultasi mengenai  pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan menjelang Hari Raya Idulfitri.

" Kita buka posko pelayanan untuk memberikan bantuan optimal bagi para pekerja dan pengusaha yang ingin membutuhkan informasi seputar THR," Kata Juni Rahmat, Kabid bidang hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Jumat (1/7/2016). 

Juni mengatakan, posko pengaduan THR mereka tempatkan dikantor Disnaker dijalan  Pelabuhan Baru, Bagansiapiapi dan akan terus beroperasi satu minggu setelah hari raya. 

Menurutnya, posko ini juga dapat berfungsi sebagai rujukan perusahaan untuk berkonsultasi terkait pembayaran THR berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016.

Dalam permenaker tersebut, dijelaskan bahwa Pekerja dengan masa kerja lebih dari satu bulan secara terus menerus dapat memperoleh THR secara proporsional.

Posko ini juga merupakan bentuk kepedulian Kemnaker dalam membantu para pekerja yang memiliki masalah dengan pembayaran THR-nya. 

Dia menyebutkan, sebanyak 100 besar dan kecil beroperasi di Rokan Hilir. Untuk pembagian THR, bukan hanya terfokus pada perusahaan perkebunan, tapi juga bagi kalangan usaha kecil dan menengah. 

" Jika ada pengusaha yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya, akan ada sanksi yang tegas dengan resiko dicabut izinnya," Kata Juni. 

Bagi yang ingin berkonsulatasi via telepon, Disnaker membuka sambungan telepone ke nomor 0767 22545.

Petugas Angkatan Laut Jemput 19 Nelayan Rohil Di Perbatasan Indonesia - Malaysia

BAGANSIAPIAPI - Wakil Bupati, Drs, Jamiluddin dan Plt Sekda Rohil, Drs Surya Arpan, M.Si melepaskan secara simbolis personil angkatan laut Rokan Hilir untuk menjemput ke 19 nelayan yang ditahan polisi marine malaysia pada tanggal 23 Juni 2016 yang lalu. 

Acara pelepasan pasukan itu dilaksanakan di pelabuhan Aliong, Bagansiapiapi pada hari Jumat (1/6/2016) pukul 16.00 Wib sore. Menurut keterangan Komandan Pos Angkatan laut, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kapten M.Pohan, penjemputan itu akan dilakukan diperbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia yang berdekatan dengan pulau Jemur, Kecamatan Pasir Limau Kapas. 

" Nanti kedatangan mereka akan kita sambut dan kita bawa ke penipahan yang didampingi dengan petugas angkatan laut," Kata Pohan. 

Ditambahkannya, seluruh nelayan akan dipulangkan kekeluarganya masing masing dan sebelum itu, pihak pemerintah diwakil oleh Wakil Bupati dan aparatur pemerintah sudah menunggu dipenipahan.

Tidak Ada Perda Yang Melindungi Pengemudi Becak Bagansiapiapi.

BAGANSIAPIAPI - Pengemudi Becak di Bagansiapiapi rata rata mengharapkan uluran tangan para penumpang yang datang silih berganti. Rata rata pendapatan mereka tidak tetap. Kadang ada dan kadang tidak mendapatkan uang sepersenpun. Mereka enggan pulang kerumah jika tidak mengantongi rupiah. Para pengemudi becak ini rela tidur berselimutkan embun tanpa menggunakan kain sehelai pun. 

Becak adalah rumah kedua bagi mereka. Mirisnya, para pengemudi beca tidur dalam posisi tertekuk dengan bertemankan obat nyamuk bakar yang diletakkan dibawah tempat duduk yang usang. Pemandangan itu bisa kita lihat pada saat dini hari. Jika malam, mereka mencari tempat istirahat yang mudah dilihat orang. Tapi jika siang, para pengemudi beca cendrung mencari tempat yang agak sepi dan tersembunyi untuk melepaskan lelah setelah seharian mengayuh becak. 

 Jumlah pengemudi becak di Bagansiapiapi mencapai 410 orang. Rata rata mereka berusia tua dan bahkan sudah mencapai umur 90 tahun. Jika ada yang masih muda, kemungkinan generasi penerus setelah ayah atau mertuanya tidak sanggup lagi mengayuh becak. Dari data Ikatan Pengemudi Beca Bagansiapiapi (IPBB), rata rata mereka memperoleh pendapatan dari mengayuh becak sebesar Rp 20 Ribu/hari. Karena dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, ada diantara mereka nyambi menjadi penjaga malam. Selain itu, ada juga yang mengangkut anak sekolah atau pembawa barang antar desa yang berdekatan dengan kota Bagansiapiapi. 

Sangat disayangkan, untuk melindungi kesejahteraan mereka, tidak ada satu perda pun yang digagas oleh Pemerintah setempat untuk melindungi mereka. Padahal, sesuai dengan program Jokowi, mereka lah yang seharusnya dilindungi.