HUT RI KE 65 SEBANYAK 101 NAPI DIBERI REMISI

Bagansiapiapi (Rokan Hilir)

Bupati Rokan Hilir, H Annas Maamun memimpin upacara perayaan hari kemerdekaan RI yang ke 65 dilapangan KONI jalan utama (17/8 ) yang tiba dilapangan tersebut sekira jam 08.29 WIB menggunakan Mobil BM 1 P

Upacara segera dimulai setelah Bupati tiba yang didampingi Wakil Bupati, Suyatno AMP, ketua DPRD, Nasruddin Hasan serta sejumlah unsur MUSPIDA Kabupaten Rokan Hilir. Dalam upacara tersebut yang bertindak sebagai komandan upacara adalah Kapolsek Bangko yakni IPTU Zulkarnain SH.

Pasukan Paskibraka dikawal oleh barisan 45 yang terdiri dari 45 orang pasukan Brimobda Rokan Hilir yang kelihatan kewalahan karena areal penaikan bendera merah putih sedikit berair karena potensi curah hujan yang melanda Bagansiapipi akhir2 ini. dalam upacara yang dihadiri sekitar 300 undangan ini, pembacaan teks proklamasi dipimpin oleh ketua DPRD Rokan Hilir Nasruddin Hasan.

Sesuai upacara, acara dilanjutkan dengan pemberian remisi yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Rokan Hilir merujuk pada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No W4.485.OT.03.01 tahun 2010 tentang pemberian remisi umum bagi narapidana dan anak pidana. Dalam lampiran SK tersebut terdaftar ada 101 orang yang disetujui diberikan remisi yang sebelumnya diusulkan sebanyak 138 orang. Sedangkan 18 orang akan mendapat remisi langsung.

Dihadapan para Narapidana Bupati menyampaikan bahwa memasukkan pelanggar hukum kepenjara bukanlah suatu alternatif yag terbaik. Hal itu akan berpengaruh pada prilaku sang Napi saat dipenjara. Lingkungan masyarakat merupakan wahana terbaik pada pelanggaran hukum. pelanggaran hukum supaya lebih berintegrasi dengan lingkungannya. Dalam pidatonya, remisi merupakan program yg bertujuan untuk kembali kemasyarakat kearah yg lebih baik dan juga merupakan instrumen terbaik. pemberian remisi harus diserasikan sesuai sarana dalam aktualitasisasi diri dan perbaikan kembali untuk kehidupan masa yg akan datang.

Dalam pidato Bupati bahwa Presiden sudah berencana untuk membuat penjara khusus bagi narapidana penyakit permanen dan narapidana lanjut usia. UU yang sedang digodok tentang perubahan ttg masalah Grasi bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum dalam pengisian permohonan grasi. pengajuan grasi minimal 1 tahun.

Disela sela usai pemberian remisi, Bupati berjanji akan memberikan penambahan ruang untuk lembaga pemasyarakatan karena dinilai sudah tidak layak lagi untuk dihuni oleh para NAPI. ”Saya akan mencoba mengajukannya untuk APBD Rohil T.A 2011,” tutur Bupati dihadapan Kepala Rutan, Sulardi, Bc.IP.SH. ”kalau perlu ditambah kolam dan diberikan bibit sayur supaya indah,” kata Bupati menambahkan. ( aam )

DINAS PERIKANAN GELAR SOSIALISASI BUDIDAYA IKAN

"Penerapan Program PNPM Mandiri KP"

Rimba Melintang ( Rokan Hilir )


Sesuai dengan keputusan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2010 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan maka sejalan dengan itu mulai tahun 2009 kementerian kelautan dan perikanan (KKP) menginisiasi program pemberdayaan yang merupakan integrasi pemberdayaan pada masing masing eselon satu dalam wadah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan ( PNPM Mandiri-KP).


Untuk Dinas Perikanan dan kelautan, program PNPM Mandiri dilaksanakan didahului dengan acara sosialisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan kelautan ( PNPM Mndiri ) tahun anggaran 2010 yang diadakan di kecamatan Rimba Melintang. hal itu dilakukan karena diharapkan program tersebut bisa terlaksana dengan tepat guna sebelum dikucurkan dana PNPM tersebut.


Menurut Trijon yang menjabat sebagai Pembina PNPM Mandiri - KP bahwa diharapkan program ini dapat mendukung program pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah utamanya bagi masyarakat kelautan dan perikanan. sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan yakni " Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015" dengan cara membuat kawasan andalan yang berbasis usaha dibidang kelautan dan perikanan.


pada acara sosialisasi yang dihadiri oleh kepala Dinas perikanan, Drs Rujito, Camat Rimba Melintang, A.Hamid SE beserta staf seluruh Dinas Perikanan dilaksanakan pada hari kamis (19/8) bertempat dikantor camat rimba melintang yang juga dikuti kelompok usaha perikanan masyarakat yang terdiri dari tiga desa dikecamatan Rimba Melintang. A. Hamid SE, mengatakan bahwa dengan ditunjuknya Rimba melintang sebagai kawasan satu satunya di Rokan Hilir untuk percontohan budi daya ikan merupakan salah satu sasaran yang sangat tepat mengingat minimnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya ikan tetapi mempunyai animo untuk berusaha dibidang perikanan. " ada sejumlah ikan yang bisa dibudidayakan di Rimba Melintang seperti Ikan Patin, lele, Gurami dan ikan mas," tutur A.Hamid menerangkan.


”Bantuan akan diberikan kepada kelompok perikanan dalam bentuk dana segar," kata Rujito kepada SUPERSI seusai menyampaikan pidato dihadapan masyarakat kelompok usaha. menurut Rujito peran Dinas perikanan hanya sebagai pembina sedangkan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana PNPM merupakan tangungjawab kelompok yang telah diberi bantuan. diharapkan dengan bantuan PNPM KP ini, output yang diperoleh dimasyarakat bisa meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat, terwujudnya lapangan kerja baru, berkembangnya skala usaha kelompok masyarakat dan meningkatnya produksi.


Menurut Trijon, Dari hasil survey yang dilakukan diRokan Hilir bahwa tingkat konsumsi makan ikan untuk satu orang adalah sebanyak 17 Kg perorang perkapita pertahun. untuk ditahun 2010 propinsi menargetkan Rokan Hilir untuk mengkonsumsi 33 kg/ orang perkapita pertahun. acara sosialisasi diakhiri dengan berbuka bersama antara peserta dengan staf Dinas Perikanan.(aam)

KEBAKARAN HANGUSKAN TIGA KIOS

“Akibat Tumpahan Bensin”


Bagansiapiapi ( Rohil )

Asap hitam mengepul menjulang tinggi pada pagi hari senin (2/8) sekira jam 8.30 WIB yang telah membuat panik penduduk kota Bagansiapiapi. setelah ditelusuri lokasi kebakaran ternyata berada di jalan pahlawan dekat persimpangan jalan sekip kelurahan Bagan Hulu.

Menurut saksi mata yang juga merupakan pemilik Warnet Aldes, Herman (24) mengatakan bahwa punca kebakaran berasal dari gesekan kendaraan bermotor yang menabrak gerobak sampah yang sedang parkir didepan warnet tempat usahanya. Kendaraan bermotor yang semula diketahui membawa derigen minyak bensin secara tidak sengaja menabrak gerobak sampah sehingga mengakibatkan derigen yang berisi minyak yang dibawanya menjadi tumpah ruah dijalan dan secara tidak sengaja gesekan benda baja tersebut diduga menjadi pemicu timbulnya percikan api sehingga melalap bensin yang tumpat dijalan tersebut.

Akibat kejadian tersebut 3 unit kios yang terdiri dari Aldes Warnet, Kios Bensin dan usaha tukang pangkas yang berdekatan dilokasi kejadian tersebut menjadi korban amukan api serta melalap benda yang berada disekitar lokasi kejadian tersebut. Kejadian yang berlangsung cepat juga turut menghanguskan 3 unit kendaraan yang sedang parkir disekitar lokasi tersebut juga menjadi korban atas amukan api yang berasal dari bensin.

Selang sekira setengah jam, dua unit mobil pemadam kebakaran datang memadam api yang telah menghanguskan ketiga tempat usaha tersebut. dalam waktu 10 menit api bisa dijinakkan. kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun telah menelan kerugian harta benda berupa 4 buah honda, satu unit komputer, perlengkapan tukang pangkas dan perlengkapan dagang kios sampah. Kerugian ditaksir menelan puluhan juta rupiah.

menurut keterangan dari Polsek bangko bahwa dari kejadian tersebut, pelaku bisa dijerat dengan pasal 360 KUHP. Atas dasar kelalaiannya sehingga merugikan orang lain. ( aam )

USAHA PENGRAJIN PUNYA HAK UNTUK MEMANFAATKAN KAYU HPH

Bagansiapiapi ( Rohil )

Rudi Harsono atau lebih dikenal dengan nama Ah Hok yang menjabat Sekretaris Koperasi Usaha Rokan Hilir dan juga pemilik salah satu galangan kapal yang ikut dalam hearing masalah perizinan pengambilan bahan baku kayu untuk membuat Kapal beberapa waktu lalu di Kantor POLDA Riau menerangkan bahwa pelaku usaha seperti usaha galangan kapal yang ada di Bagansiapiapi dikategorikan sebagai usaha pengrajin. “hal itu tertuang pada keputusan menteri kehutanan dan permasalahan ini juga terjadi seperti di Bali,” tuturnya pada Riau Sidik pada beberapa hari lalu ditempat usahanya di galangan kapal sore hari.

Menurutnya, izin dari menteri kehutanan diberikan karena mengingat usaha galangan kapal bukan termasuk jenis usaha industri. Permasalahan itu mencuat mengingat peralatan yang digunakan usaha galangan kapal masih menggunakan peralatan tradisional sehingga dikategorikan sebagai usaha pengrajin. Ia juga menuturkan seperti yang terjadi di Bali, bahwa usaha perkayuan di Bali juga masih menggunakan peralatan tradisional dan mereka dulu sangat susah untuk mendapatkan izin pemanfaatan kayu untuk bahan baku membuat burung garuda setinggi 3 meter.

Dalam hearing itu juga membahas tentang ketentuan bagi perusahaan pemegang HPH, bahwa 5% dari jumlah kayu bagi pemegang HPH adalah milik masyarakat tempatan dengan catatan harus dimanfaatkan dan digunakan untuk usaha masyarakat yang berdekatan dilokasi dimana perusahaan itu berada. ” selama ini mana ada perusahaan yang membeberkan ketentuan tentang 5% hak masyakarat atas perusahaan pemegang HPH tersebut,” kata Rudi dengan nada emosi. ”Jangankan untuk dibantu malah masyarakat diintimidasi kalau mengambil kayu dihutan,” terangnya. Atas pertemuan tersebut yang juga dihadiri kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kab Rohil dan Wakil Bupati juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk mengambil kayu atas perusahaan pemegang HPH yang telah diatur dalam aturan. ” Dokumennya nanti saya serahkan agar bisa dipelajari,” kata Rudi.

”Jangankan untuk kayu lokal, kayu yang berasal dari kabupaten lain pun bisa kita pasok ke Rokan Hilir atas persetujuan dari kepala dinas kehutanan propinsi Riau,” jelasnya. ”tapi dengan catatan harus untuk usaha pengrajin dan bukan untuk industri,” kata Rudi menambahkan. ( Aam )

KEPENGHULUAN BAGAN JAWA GELAR PERMAINAN RAKYAT

” Dalam Rangka Menyambut HUT RI Ke 65 ”


Bagansiapiapi ( Rohil )

Sudah puluhan anak mencoba meraih amplop yang bergantungan diatas batang pinang ditengah sungai yang mengalir membelah diperkampungan padat di perumahan penduduk pada hari minggu yang lalu di sore hari didekat mesjid jamik kepenghuluan Bagan Jawa. Sorakan penonton menyemangati peserta yang terdiri dari anak anak yang berusia dibawah 15 tahun dengan penuh ketabahan mengantri untuk mengambil kesempatan melintasi tali yang membentang menuju batang pinang yang letaknya ditengah sungai. Tidak tertahankan tawapun meledak saat peserta jatuh kesungai sebelum mencapai batang pinang yang sudah diisi amplop dengan jumlah uang puluhan ribu rupiah.

Itulah pemandangan yang bisa dilihat saat pertandingan dalam rangka menyambut HUT RI yang ke 65 jatuh pada hari selasa bulan agustus tahun 2010 ini. ” karena peringatan HUT RI dalam bulan puasa, maka pertandingan untuk menyambut HUT RI terpaksa kita percepat,” Kata Yusnidar penghulu Bagan Jawa yang bertindak sebagai sponsor pada pertandingan tersebut. Selain itu pada hari itu juga diadakan perlombaan pacu goni yang diikuti peserta dari anak anak.

Yusnidar mengatakan bahwa ia menyambut baik kegiatan ini dan memberikan penghargaan yang luar biasa kepada masyarakat kepenghuluan Bagan Jawa yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI yang ke-65 dengan mengikuti berbagai kegiatan pertandingan. "dengan melalui berbagai pertandingan olahraga dan permainan rakyat untuk memeriahkan HUT RI yang ke-65 berarti masyarakat Kabupaten Rokan Hilir khususnya kepenghuluan Bagan Jawa sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia,"ujar Yusnidar.
Dengan memeriahkan HUT RI ke-65, ungkap Penghulu Bagan Jawa juga untuk mengenang kembali sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh para pendiri kemerdekaan 65 tahun yang lalu sekaligus sebagai upaya menumbuh kembangkan dan melestarikan jiwa dan semangat kebangsaan kepada generasi penerus guna melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan kesuma bangsa melalui kegiatan pertandingan."Disamping itu dengan kegiatan pertandingan olahraga dan permainan rakyat dalam rangkaian memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-65 ini, akan tumbuh suatu semangat yang dimaknai oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang pada gilirannya akan menjadi suatu energi dalam upaya kita untuk terus melaksanakan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir,"jelasnya.
Yusnidar selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan tujuan memeriahkan HUT RI ke-65 dengan kegiatan pertandingan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. "adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam memeriahkan HUT RI ke-65 dengan beberapa pertandingan cabang olahraga dan permainan rakyat,"terangnya ( aam )

SUSAHNYA MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

”Akibat Minimnya SDM Akuntansi Pemerintahan”

Bagansiapiapi ( Rohil )

BPK menilai wajar jika banyak laporan keuangan lembaga pemerintah yang dinyatakan disclaimer. Sebab, mulai dari sistem perencanaan, pencatatan, pelaksanaan hingga pengawasannya tidak mencerminkan sistem akuntansi lembaga publik yang seharusnya. Akuntabilitas dan pelaporan keuangan merupakan tolok ukur keberhasilan dari sistem manajemen keuangan untuk anggaran berbasis kinerja
"makanya di Rokan Hilir laporan keuangan masih mendapat opini wajar dengan pengecualian," kata Syafri SH, Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir kepada Riau Sidik diruang kerjanya beberapa hari lalu. Opini ini diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Syafri mengakui untuk membuat sebuah laporan keuangan berdasarkan aturan tidaklah mudah. Ini terjadi karena Rohil masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan latar belakang akuntansi pemerintahan yang memadai. Dikatakan Syafri, dari hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan Kabupaten Rohil dinyatakan wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) . Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan serta evaluasi agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang menjadi lebih baik.

Menurutnya, minimnya SDM untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan membuat masing masing satker tidak bisa menyerahkan laporannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Inspektorat. hal itu mengakibatkan keterlambatan dalam menyerahkan hasil audit kepada pemerintah provinsi. "belum lagi keterlambatan masalah jadwal pelelangan proyek yang harus diselesaikan tahun ini juga," keluh Syafri. ”tujuan Bupati sudah bagus untuk mengintruksikan seluruh Satker agar mendesak kontraktor menyelesaikan pekerjaaanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal kerja namun karena permasalahan dilapangan harus menghadapi kontraktor yang tidak patuh kadang kadang jadwal pelelangan harus molor karena masih ada proyek yang belum diselesaikan,” tutur syafri.
Di samping itu, pimpinan di instansi pemerintahan juga harus mengetahui laporan neraca lembaga yang dipimpinnya. Jangan hanya menyerahkan masalah keuangan pada bagian keuangan saja. “Banyak kepala-kepala dinas yang tidak tahu ketika ditanya tentang assetnya. Repotnya juga, belum banyak yang mempunyai kemampuan membuat laporan neraca dengan baik,” terangnya.
Susahnya mendapatkan hasil laporan keuangan dengan predikat "wajar tanpa pengecualian" membuat inspektorat Rokan Hilir harus berusaha lebih keras melakukan sosialisasi dengan semua instansi dengan melakukan pelatihan untuk melakukan pembukuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan. " untuk opini wajar tanpa pengecualian cuma disandang oleh pemerintah kota pekanbaru saja," ujar syafri. Menurutnya lagi seandainya Rokan Hilir mempunyai laporan keuangan dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion ) maka sudah tentu kucuran DAK bisa kita kuras dan memperolehnya dengan mudah.

Terlepas dari masalah tersebut selain minimnya SDM yang membidangi masalah keuangan, rekomendasi rekomendasi hasil temuan BPK pun ada yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Selain itu penempatan pegawai yang sudah mempunyai sertifikasi bimbingan tekhnis dan kegiatan juga menjadi bahan pertimbangan. Menurutnya pegawai yang sudah memperoleh sertifikasi khusus membidangi masalah proyek juga harus mendapat tempat yang layak sesuai dengan profesi yang diembannya. ”saat mutasi pegawai yang memperoleh sertifikasi kadang kadang tidak mendapat posisi sesuai dengan jabatannya, padahal untuk memperoleh sertifikasi Bimtek harus menguasai Keppres 80,” tutur syafri menjelaskan.

Dalam hal pengawasan lewat mekanisme audit keuangan dan audit kinerja dia mengusulkan agar ada sinkronisasi antara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Di samping diberikan peran yang lebih besar dalam mengawasi keuangan pemerintah. “Nantinya peran BPK lebih ke audit keuangan dan BPKP ke audit kinerja,” katanya. ( aam )

MOBIL PUSTAKA KELILING TIDAK DIFUNGSIKAN

”Hidup Enggan Mati Tak Mau”

Bagansiapiapi ( Rohil )

Puluhan buku berjejer dirak rak buku yang jarang disentuh oleh para pengunjung yang datang di kantor arsip dan perpustakaan. Kalau dilihat dari luar kantor perpustakaan jarang kita lihat pegawai atau tenaga honor berada dimeja kerjanya karena selalu ditinggalkan entah pergi kemana. Ketika dilongok kedalam beberapa staf kantor tersebut menghabiskan waktu menonton TV yang ditayangkan dibeberapa stasiun televisi swasta. Niat untuk meminjam buku terpaksa harus diurungkan karena terganjal administrasi. ” Bisa dipinjam bukunya buk,” ujar kami saat ingin meminjam buku di perpustakaan yang berjejer buku yang berasal dari hibah dan dari pengadaan proyek tahun anggaran 2009. ” Saat ini belum bisa dipinjam karena belum dibuat kartu peminjaman,” kata penjaga perpustakaan menjawab acuh tak acuh dengan pandangannya kembali tertuju mengarah ke TV yang menayangkan cerita sinetron dipagi hari. Jawaban yang sama kami dapatkan ketika kami mau meminjam buku enam bulan yang lalu. Mungkin agak membingungkan dengan jumlah buku hanya bisa dihitung dengan jari harus menunggu berbulan untuk dapat meminjam di perpustakaan tersebut.

Mobil perpustakaan keliling bantuan dari provinsi pun tidak pernah difungsikan. . Bisa dikatakan mobil tersebut sering parkir didepan kantor perpustakaan diterpa hujan dan panas sampai menunggu lapuk ditelan waktu. Beruntung mobil tersebut tidak digunakan untuk berbelanja di pasar inpres seperti yang sering di lihat milik salah satu mobil bekas anggota Dewan dimana mobil tersebut sering nangkring di depan pasar inpres. Sudah puluhan kali datang jarang kami melihat kepala kantor berada di tempat saat kami ke perpustakaan. ” Seharusnya tenaga perpustakaan adalah orang orang yang mempunyai talenta mengurus administrasi perpustakaan, sabar dan mencintai buku,” kata Arwinsyah sekretaris persatuan investigasi jurnalis anti korupsi ( PIJAK ) Kabupaten Rokan Hilir. ” seandainya hal tersebut tidak di benahi maka sudah tentu kantor perpustakaan cuma tempat orang putus harapan,” ujar Arwin. ” apalagi buku buku yang dipajang pun tidak bermutu sehingga kebanyakan pengunjung enggan datang ke perpustakaan,” kata Arwin menambahkan.

Memang diakui, dilihat dari luar kantor perpustakaan kurang terlihat bergairah untuk menarik pengunjung. Tidak terlihat usaha dari staf dan pegawai dikantor tersebut untuk mensosialisasikan gemar membaca atau mencintai buku dengan cara cara dan program tertentu agar perpustakaan tersebut bisa lebih akrab dengan masyarakat. ( aam )

PEMERINTAH PUSAT AKAN SEGERA LUNCURKAN DANA PNPM MANDIRI

Bagansiapiapi ( Rohil )
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Hal itu menjadi pembicaraan pada pertemuan membahas tantang penyaluran dana PNPM untuk Kabupaten/kota yang juga diikuti Kab Rokan Hilir melalui Dinas Cipta Karya di Jakarta beberapa hari lalu. Menurut Ir Amiruddin MM, bahwa penyaluran dana PNPM yang melalui Dinas Cipta Karya khusus untuk pembangunan infrastruktur seperti Jembatan, Jalan, Sumur Bor, dan bangunan fisik lainnya. ”Pemerintah pusat akan memberikan dana PNPM sebesar 250 juta perdesa untuk pembangunan jalan dan jembatan yang sifatnya sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat tempatan,” tutur Amiruddin yang merupakan Kepala Dinas Cipta Karya kepada Riau Sidik pada beberapa hari lalu diruang kerjanya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri untuk tahun 2010 dimulai dengan pembangunan fisik dengan menyalurkan dananya kepada OMS yang telah dibentuk desa tersebut melalui musyawarah pedesaan. ” nanti OMS akan membuka rekening bank agar penyaluran dana bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya,” kata Amiruddin.
menurutnya, PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2010 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Menurutnya, kriteria penilaian desa yang akan diberikan bantuan dana PNPM bergantung pada hasil survey konsultan yang turun dilapangan. ”ada 29 desa di Rokan Hilir yang telah diberi bantuan dana PNPM Mandiri dan semuanya telah berhasil dalam melaksanakan proram tersebut,” kata Amiruddin sambil memperlihatkan foto foto pembangunan fisik yang berasal dari dana PNPM. Fungsi Dinas Cipta Karya adalah sebagai pembina kepada masyarakat agar dana yang disalurkan sesuai dengan program yang diharapkan. Menurutnya lagi Untuk tingkat propinsi pembinaan dinamakan dengan PPAYU ( Provinsi project impelementasi ) sedangkan untuk tingkat kabupaten dinamakan DPAYU ( Distrik Projek Bumi ayu ) ( Aam )

PENGEDAR GANJA BERHASIL DIRINGKUS

”Beserta Barang Bukti Ganja Seberat 2,5 Kg”

Bagansiapiapi ( Rohil )

Kerja keras tim buser dengan Kapolsek Bangko, IPTU Zulkarnain,SH beserta jajarannya akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan laporan dari informan dan kesabaran tim buser akhirnya pengedar ganja bisa dibekuk pada selasa (3/8) jam 03.00 dini hari di desa labuhan tangga kecil berdekatan dengan jembatan parit II.

tersangka Tuah Alias Ucok (36) yang sehari hari bekerja sebagai petani merupakan tamatan sekolah dasar yang menurut pengakuannya baru pulang bekerja dari malaysia. Ia berboncengan dengan tersangka Zulkifli (34) yang semula rencana mereka menuju ke Bagansiapiapi untuk mengedarkan barang haram tersebut. Rupanya gerak gerik mereka sudah terendus oleh tim dari Polsek Bangko. berkat informasi yang diperoleh tim buser polsek bangko sehingga pada malam itu juga mereka meluncur untuk melakukan penyergapan ke TKP. kedatangan tim buser sudah terlihat oleh mereka berdua sehingga dengan sigap mereka mencoba untuk menghilangkan barang bukti berupa bungkusan daun ganja kering kesemak semak ditepian jembatan kayu.

Saat ditangkap pelaku mencoba mengelak untuk mengakui perbuatannya. Namun karena pengakuan temannya yang sudah duluan ditangkap berinisial ’no’ yang mengenali mereka maka akhirnya kedua pelaku tidak bisa mengelak dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan dimintai keterangan untuk pengembangan kasus kepemilikan ganja ini

Dari hasil tangkapan tersebut, telah disita barang bukti berupa dua bungkus ganja kering yang dibalut kertas koran seberat 2,5 Kg yang ditaksir berharga 5 jutaan serta uang berjumlah Rp 241 ribu dan cincin 2 buah berikut HP sebanyak dua unit.

Menurut kanit reserse polsek Bangko, IPTU Jufri SH, kedua pelaku selama ini sudah termasuk dalam DPO ( Daftar Pencarian Orang ) dan saat ini kedua pelaku menikmati dinginnya hotel prodeo kantor polsek Bangko ( Aam )

FITNAH DAN CACIAN JANGAN MEMBUAT KAPOLSEK YANG BARU TAKUT

” Acara Sertijab Kapolsek Kecamatan Bangko”

Bagansiapiapi ( Rohil )

Acara serah terima jabatan antara Kapolsek lama AKP Jose DC Fernandez SIK dengan IPTU Zulkarnain SH pada malam minggu (10/7) digedung serbaguna Bagansiapiapi.

Iptu Zulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Reskrim di Polres Kabupaten Pelalawan merupakan putra asli Kabupaten Langkat di Sumatera Utara. Pada acara tersebut turut juga diundang para pengusaha lokal, tokoh agama,tokoh masyarakat, Penghulu, camat dan Upika setempat.

Pada sambutan perpisahannya, mantan Kapolsek Bangko, AKP Jose DC Fenandez yang akan mendapat jabatan baru sebagai Kasat Narkoba di Kotamadya Dumai menyampaikan bahwa ia mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Bangko untuk selalu bekerjasama saling bahu membahu untuk memberantas kejahatan yang ada di Kecamatan Bangko. Menurut Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Bagansiapiapi ( FKMB ), Arwinsyah mengatakan bahwa sudah banyak prestasi yang ditoreh oleh Jose sewaktu menjabat sebagai Kapolsek Bangko. terutama pada pemberantasan dan perburuan bandar Narkotika sampai pemberantasan Illegal Logging dan Judi. ” semua cacian dan fitnah yang ditujukan kepada saya tidak membuat saya surut untuk terus melangkah dalam membuat perubahan di tubuh Polri,” kata Jose sewaktu menyampaikan pidatonya dihadapan anak buah dan undangan yang hadir.

”Saya harap kepada Kapolsek yang baru untuk tidak takut menghadapi fitnah dan cacian dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh staf kepolisian Bangko dan kepada seluruh jajaran untuk selalu membawa perubahan paradigma kepolisian kearah yang lebih baik ,” kata Jose dengan nada tegas.

Dalam kesempatan itu juga , kapolsek yang baru menjabat IPTU Zulkarnain mengatakan bahwa menjadi suatu tanggung jawab dan tantangan yang besar untuk menjadi Kapolsek Bangko dengan wilayah yang luas yakni kota Bagansiapiapi dan sekitarnya. Ia berjanji akan berusaha lebih keras menangani dan melanjutkan kasus yang merupakan PR buatnya untuk melanjutkan pekerjaan dari kakak seniornya yakni AKP Jose DC Fernandez sewaktu di Akademi Kepolisian dulu.

Pada malam itu tidak ketinggalan juga tokoh masyarakat yang diwakili oleh Bathrim menyampaikan rasa terimakasihnya selama Jose menjabat sebagai Kapolsek Bangko yang selama ini bisa menentramkan masyarakat dengan sejumlah kebijakan yang telah dibuatnya.

Pada akhir acara tidak terasa air mata haru mantan Kapolsek Bangko, Jose Fernandez berlinang saat menerima cendra mata sebagai tanda perpisahan dari para anak buah dan tokoh masyarakat. Selamat jalan Pak Jose dan selamat bertugas ditempat baru Bapak Iptu Zulkarnain. (aam)

KORDINATOR TINJAU KONDISI PRAJA DI KECAMATAN

Sinaboi ( Rokan Hilir )

Ratusan praja IPDN melakukan praktek lapangan di Kabupaten Rokan Hilir. ”ada sepuluh kecamatan yang menempatkan praja IPDN di Kabupaten Rokan Hilir,” kata Tugiman Marto yang bertindak sebagai Ketua Koordinator penempatan Praja IPDN di tiap kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir. ” diantara mereka ada yang berasal dari Papua yang berjumlah lima orang dan aceh satu orang,” ujar Tugiman memapaparkan.

Dijadikannya kabupaten Rokan Hilir pilihan lokasi praktik para praja dikarenakan Rohil banyak menerima penghargaan diantaranya penghargaan kebersihan dan pelayanan publik. Apalagi Rokan Hilir termasuk penduduk yang heterogen dengan banyak suku yang tinggal di daerah tersebut.

Para praja akan berada di Kabupaten Rokan Hilir selama 21 hari. Para praja itu akan disebar di 10 kecamatan. ”Selama itu para praja akan beradaptasi dengan para penduduk dengan belajar langsung dalam system pemerintahan,” Kata Asmadi Penghulu Sinaboi yang ikut mendampingi Camat Sinaboi, Basri dan Ketua Kordinator Praja untuk tingkat Kabupaten, Tugiman Marto SH di Kec Sinaboi pada hari selasa (13/7).

”Karena teori yang dipelajari di IPDN, belum tentu sesuai dengan praktek. Terutama bagaimana menghadapi masyarakat yang saat ini lebih kritis, Ilmu yang didapat selama 4 tahun di pemerintahan, belum menjamin bisa bergelimang di tengah pemerintahan,” jelas Tugiman.

Adaptasi dengan masyarakat, lanjut dia, mutlak diperlukan. lulusan IPDN yang tidak mampu beradaptasi tidak akan bisa menjadi pamong sejati. Menurut Basri, untuk dikecamatan Sinaboi ditempatkan praja sebanyak 29 orang. Selain beradaptasi mereka juga melakukan upacara bendera, kegiatan pemerintahan, mengenal sosial budaya penduduk setempat. Menurutnya penduduk sangat merespon kehadiran para praja dengan memberikan informasi yang diperlukan mereka. Dengan bahu membahu para praja melakukan gotong royong memperbaiki jalan yang rusak dan memberi nama jalan yang belum ada. ” sebagai induk semang saya akan memfasilitasi perlengkapan penunjuang kegiatan mereka agar bisa betah disini,” tutur Basri penuh harap. ( aam )

MASALAH TENAGA KERJA PERLU KOORDINASI

“Terkait Masalah Rekrutment Naker PT Timas ”


Bagansiapiapi ( Rohil )


Persoalan masalah tenaga kerja yang memprioritaskan pekerja lokal sesuai dengan surat edaran Gurbernur Riau tampaknya masih belum direspon aktif oleh perusahaan yang beroperasi diRokan Hilir. gejolak dari masyarakat yang mengharapkan peran serta dari organisasi kemasyarakatan, aparatur pemerintah serta unsur legislatif untuk terlibat serta dalam membahas pengalokasian tenaga kerja lokal hingga sampai saat ini masih belum mencapai titik temu. "hal itu menjadi sempat timbul polemik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi," kata H. Syamsudin Mar. S.Sos Kabid bagian industrial di Dinas Tenaga Kerja pada hari senin (12/7) diruang kerjanya. ia mengatakan bahwa koordinasi antara DPRD dengan Dinas Tenaga kerja selama ini untuk memanggil pihak perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut pengalokasian tenaga kerja didaerah kurang direspon aktif. "ketika ada pemanggilan terhadap manajer atau humas Perusahaan dalam menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan, kami dari Dinas Tenaga kerja tidak pernah diikut sertakan," keluh Syamsimar.

Menurutnya hal itu akan berdampak pada pengambilan keputusan dalam mencari jalan keluar terhadap penyelesaian masalah tenaga kerja lokal. "seharusnya DPRD yang membidangi masalah tenaga kerja memanggil kami untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut PT. Timmas karena kami lebih mengetahui pokok permasalahan dengan mengacu pada UU dan keputusan dari Gurbernur Riau," kata Syamsimar dengan nada miris.


Menurut HJ Suryati Ketua Partai Amanat Nasional Kab Rohil yang juga membidangi dikomisi IV untuk masalah ketenaga kerjaan DPRD Rohil membantah bahwa selama ini permasalahan yang terjadi sudah dikoordinasikan kepada Dinas Tenaga Kerja. ” pada saat itu yang datang cuma kuasa hukum dari PT Timas, sedangkan manager perusahaan tidak datang,” ujar Suryati yang lebih dikenal dengan panggilan Tati mencoba meyakinkan. ” begitu juga dengan kepala Dinas Tenaga Kerja waktu itu masih dijabat oleh Said Zen juga turut hadir,” Kata Tati menambahkan. Menurutnya permasalah dengan PT Timas dianggap sudah selesai dan Pihak perusahaan sudah mau menuruti ketentuan dan mengalokasi tenaga kerja lokal.

Tati cuma berharap kepada seluruh perusahaan untuk mengutamakan dan menerima putra daerah bekerja diperusahaan yang beroperasi di Rokan Hilir dengan mengacu pada segi kualitas dan kriteria sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tidak membatasi penerimaan tenaga kerja lokal .
“Kita inginnya perusahaan berniat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal rekrutmen ini dalam bentuk prosedur yang sesuai perda dan pembagian porsi penempatan putra daerah. Jika kedapatan menyalahi peraturan maka akan kita tindak dengan tegas,” sebut Tati.
Di tempat terpisah , Syamsimar mengatakan, pihak perusahaan semestinya menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja, yakni dengan memasang pengumuman di kantor Disnaker atau membagi kesempatan yang sama dengan daerah lain untuk mengumumkan rekrutmen tersebut. ( Aam )

BANTUAN BIBIT SAWIT DIDUGA DISELEWENGKAN

Bagansiapiapi ( Rokan Hilir )

Bantuan bibit sawit yang diperuntukkan bagi pemilik lahan yang termasuk dalam program K2i saat ini diduga telah disalurkan oleh Dinas Perkebunan yang direncanakan akan diberi bantuan sebanyak 5000 buah bibit sawit untuk kelompok tani yang ada di Parit Aman. Dari hasil penelusuran tim LIRA Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari HASYIM KHAN, ARWINSYAH, dan MIRZA diketahui bahwa bibit sawit tersebut diduga telah dikeluarkan dari tempat pembibitan yang berlokasi di Parit Sembilan Desa Sungai Sialang sebanyak 2000 bibit yang direncanakan sebelumnya akan dikeluarkan sebanyak 5000 bibit. Dari hasil wawancara tim LIRA dengan penjaga bibit sawit PARNO (42) bahwa bibit sawit tersebut diduga diangkut dengan menggunakan truk dan colt diesel yang dilakukan pada malam hari dimana setiap diangkut, para supirnya dibekali dengan surat pengantar yang dibuat oleh Dinas Perkebunan yang ditanda tangani oleh tenaga PPL, Daliusman (34) dan Dedi Gunawan SP ( 36). Sebagaimana diketahui bahwa bibit sawit tersebut merupakan proyek pengadaan bibit yang dibeli melalui APBD Rokan Hilir tahun Anggaran 2006 sebanyak 60 ribu bibit.


Namun karena ada permasalahan lahan k2i yang kepemilikannya disinyalir tumpang tindih maka bibit tersebut harus diinapkan di areal pembibitan di desa Sungai Sialang sampat saat sekarang ini hingga bibit tersebut mencapai umur tiga tahun yang sudah berbuah pasir. Dari pada terbuang percuma maka kepala Dinas Perkebunan NAHROWI, yang menurut keterangan darinya disinyalir bahwa Bupati sudah mengintruksikan kepadanya agar bibit tersebut dibagikan kepada kelompok tani yang telah mengusulkan melalui proposal ke Dinas Perkebunan untuk diseleksi serta diverifikasi sesuai dengan yang berhak menerima bibit tersebut.

Terlepas dari permasalahan tersebut, dari keterangan HASYIM KHAN , yang mengutip informasi dari SYAFRI YUNAN, atau lebih dikenali dengan panggilan sehari hari H.FELI bahwa bibit tersebut direncanakan akan dibagi langsung oleh Bupati Rokan Hilir H.ANNAS MAAMUN, ke tiga belas kecamatan melalui camat dan lurah setempat sesuai dengan jumlah kelompok tani yang terdaftar didaerah tersebut. Seandainya keterangan yang diberikan oleh H. FELI tersebut memang benar, tentunya kebijakan yang diambil oleh kepala dinas Perkebunan, NAHROWI bertentangan dengan rencana Bupati untuk membantu bibit sawit berdasarkan persetujuan dan nota darinya.


”Masyarakat akan bertanya, apakah benar bibit sawit yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur serta sudah diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan standar program k2i yang selama ini selalu didengung dengungkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten,” kata Arwinsyah Ketua Tim Investigasi LIRA. ”ataukan lahan yang diberikan bantuan tersebut merupakan lahan pejabat yang dititipkan kepada masyarakat miskin untuk diserahkan mengelolanya agar tidak terlacak oleh tim auditor,” tutur Arwinsyah menambahkan. Jika memang hal ini terbukti, kepala Dinas Perkebunan NAHROWI diduga sudah melanggar pasal 372 tentang penggelapan.

Namun hingga saat ini dari hasil pantauan tim investigasi LIRA bahwa bibit tersebut sudah dibawa kejalan siak ujung Bagansiapiapi dengan menggunakan sampan dan dihanyutkan menuju lahan yang siap menanti yang menurut keterangan dari NAHROWI bahwa bantuan bibit tersebut atas nama kelompok tani, tapi menurut dari tim investigasi LIRA bantuan tersebut tidak diketahui siapa yang menerimanya dan kepemilikan lahannya, entah punya pejabat atau memang untuk masyarakat miskin. ( aam)

RITUAL PERAYAAN BAKAR TONGKANG DIWARNAI LOMBA SAMPAN KOTAK

Bagansiapiapi ( Rokan Hilir )

Perayaan Ritual Bakar Tongkang tahun ini dibuat tidak jauh berbeda dengan tahun lalu yakni diadakannya perlombaan pacu sampan kotak. acara yang dimulai pada sore hari minggu (27/6) yaitu arak arakan masyarakat chinese membawa masing masing nama dewa dan nama marga ke tempat areal bakar tongkang, menurut Ah Lim, ada sekitar 100 nama dewa lebih seperti dewa harimau, dewa bangau putih, dewa kwan tong, dewa Nacha dll, menurut kepercayaan, ritual ini seperti menghormati dan mengantar dewa ketempat pembakaran agar diberkahi, acara serupa seperti ini nanti akan dilakukan pada hari senin (28/6) dipuncaknya Ritual Bakar Tongkang.

Jumlah tamu yang nginap di hotel mengalami kenaikan terutama hotel kelas Melati yang tumbuh menjamur. berkaca pada tahun lalu bahwa jumlah turis yang datang pada acara ritual tersebut tidak bisa dibendung sehingga banyak usahawan lokal menambah jumlah kamar dengan membangun hotel untuk ditempati para turis tersebut. menurut keterangan dari receptionis hotel Bagan, kamar hotel tersebut sudah terisi penuh sejak 4 hari minus hari H dan menurutnya tamu yang menginap terdiri dari tamu dari turis domestik dan luar negeri yakni Malaysia dan Singapore dan Taiwan.

Menurut Agenda pada pagi hari senin (28/6) jam 09. 00 pagi akan diadakan lomba pacu sampan kotak yang diikuti sebanyak 71 sampan, perhatian masyarakat akan tertuju di lokasi pacu sampan di KM 6 untuk melihat secara langsung perayaan tersebut. sejumlah organisasi lokal serta siswa siswi sekolah diharapkan ikut berpartisipasi untuk menyambut kedatangan Menteri Perikanan dan Kelautan, Ir Fadel Muhammad, dan Gurbernur Riau, Rusli Zainal SE, yang nantinya akan diriingi dengan Marching Band serta Rebana. sebelum acara lomba dilaksanakan direncanakan pejabat yang diundang yakni Menteri Perikanan dan Kelautan Kabinet Indonesia Bersatu II, Ir Fadel Muhammad ,Gubernur Riau dan Kapolda Riau serta beberapa Muspida akan melihat secara langsung pacu sampan kotak tersebut di cafe H. Ujang Leno yang disulap menjadi tempat pesanggrahan para pejabat.


Dari agenda yang telah dibuat, pada hari yang sama jam 13.00 Wib dilanjutkan dengan acara puncak yakni Ritual Bakar Tongkang. Saat itu bisa dibayangkan bahwa alat musik khas chinese seperti loya serta bau asap dan abu yang terbang dari hio yang dibakar akan tampak mengepul dipenjuru kota Bagansiapiapi. acara ini untuk mengingatkan masyarakat chinese pada sejarah disaat marga Ang yang terdiri dari 18 orang merantau ke Bagan pada tahun 1826 SM dan salah satunya adalah perempuan. Mereka ini sebelumnya adalah penduduk asli RRC yang migran ke Desa Songkla Thailand tahun 1825 masehi. Ketika pecah kerusuhan di Desa Songkla Thailand antara warga Desa Songkla dengan etnis Tionghoa ini tahun 1825 masehi, etnis Tionghoa menyelamatkan diri pindah ke Bagan dengan tiga tongkang kayu mengarungi lautan. Di tengah perjalanan di laut, dua tongkang tenggelam, dan satu tongkang selamat berlabuh di Bagan. Sebelum tiba di Bagan mereka berlabuh terlebih dahulu di Kerajaan Kubu. Namun karena merasa kurang aman, akhirnya etnis Tionghoa ini pindah ke daratan Bagan. Satu tongkang yang selamat, menurut kisahnya disebabkan karena terdapat patung Dewa Tai Sun di haluan tongkangnya, yaitu satu-satunya dewa tak punya rumah, yang hidupnya hanya menggembara. Sedangkan dewa Ki Ong Ya diletakkan di rumah kapal (magun). Karena ada kedua dewa ini di dalam tongkang, maka selamatlah mereka menempuh perjalanan yang penuh tantangan itu. Dari peringatan acara Bakar Tongkang tahun 2010 ini sebenarnya ada sesuatu yang tergandung di dalamnya, yaitu ingin melaksanakan sembahyang untuk mendapatkan berkat, keberuntungan, kemudahan rezeki, sekaligus menyampaikan pesan sejarah. Tapi juga terdapat potensi pariwisata. Ada sekitar 25.000 wisatawan nusantara dan mancanegara berkunjung ke Bagan saat ini. Mereka selain melaksanakan ritual sembahyang, bakar hio, bakar kim, juga ikut dalam iring-iringan tongkang ke lokasi pembakarannya di Jalan Perniagaan ujung Bagansiapi- api. Namun sangat disayangkan dari pengamatan Aspirasi, sampai detik ini tidak seorangpun pedagang menjajakan handycraft ( Kerajinan Tangan ;red ) dari bentuk miniatur Tongkang yang dijual dipasar selain dari pedagang baju dan celana yang lebih identik disebut dengan pasar malam. ( aam )

LEMBAGA PENDIDIKAN BERIKAN UJIAN PAKET A DI RUTAN

Bagansiapiapi ( Rohil )

Ujian paket A setara pendidikan sekolah dasar yang diikuti oleh para Nara Pidana di rumah tahanan Bagansiapiapi berlangsung tertib dan aman layaknya ujian disekolah sekolah formal yang dilaksanakan pada hari Jumat (2/7) bertempat di Lapas ( lembaga pemasyarakatan ) Bagansiapiapi yang dijadwalkan selama tiga hari. Para peserta ujian dengan penuh keyakinan menjawab soal yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui bimbingan tutor berjumlah empat orang yang berasal dari Lembaga Pendidikan Buta Aksara PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Mengajar ) Matahari yang diketuai oleh Khairul Fahmi. utor tersebut mengajar dan memberi petunjuk bagaimana cara mengisi lembaran jawaban yang penilaiannya menggunakan sistem komputer. Para Napi yang rata rata berumur 29 tahun ada juga kelihatan tersenyum dan bersenda gurau sambil melihat lembaran soal yang dibacanya. Mungkin ada keraguan dibenak para Napi tersebut untuk mengisi lembaran jawaban yang berjumlah 50 soal sebanyak enam bidang study. Apalagi pelajaran tersebut kelihatannya masih awam bagi mereka yang tidak tamat sekolah dasar. ” ada lima belas peserta ujian yang mengikuti ujian untuk paket A sekarang ini,” tutur Jendri (23) yang merupakan salah satu tutor wanita di PKBM Matahari yang dipercayakan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan paket A di Kabupaten Rokan Hilir. ” seharusnya jumlahnya lebih banyak dari sekarang namun karena banyak napi yang sudah dibebaskan makanya hanya sebanyak ini yang bisa ikut,” kata Jendri menambahkan.

Bagi peserta ujian akan diberikan ijazah paket A setara dengan ijazah untuk lulusan sekolah dasar dengan harapan agar para Napi bisa melanjutkan pendidikan mereka ketingkat sekolah yang lebih tinggi dengan mengandalkan ilmu dan ijazah yang mereka peroleh untuk bekal mereka seandainya dibebaskan nanti.

Memang diakui bahwa kualitas dan mutu untuk materi yang diajarkan dan diujiankan tidaklah sebanding dengan sekolah formal, namun hal tersebut setidaknya memberi sedikit harapan kepada para Nara Pidana agar waktu yang terbuang disebalik jeruji bisa dimanfaatkan untuk kegiatan positif baik itu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dari bidang study yang diajarkan maupun keterampilan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan keterampilan yang yang sebelum ini juga ikut mengambil andil dalam memberikan rehabilitasi sumber daya manusia kepada para Napi di lembaga pemasyarakatan di Bagansiapiapi. Terlepas dari itu manfaat yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan ketrampilan tergantung dari para napi tersebut untuk mengembangkan dan mempraktekkannya saat dia bebas nanti dengan tujuan untuk merubah hidupnya kearah kehidupan yang positif atau kembali ke pekerjaan lamanya ( aam )

INDUSTRI PARIWISATA MENJADI ANDALAN DI RIAU

” Terkait Perayaan Ritual Bakar Tongkang Di Bagansiapiapi”

Bagansiapiapi ( Rohil )

Perayaan acara ritual bakar tongkang di Bagansiapiapi dimeriahkan perlombaan sampan kotak yang diikuti sebanyak 60 peserta yang dilaksanakan pada hari senin (29/6) di KM 6 yang bertempat di aliran sungai Rokan menembus desa Jumrah. Sebelum acara dimulai, dihadapan tamu kenegaraan yang terdiri dari Menteri Perikanan dan Kelautan, Ir Fadel Muhammad, Gurbernur dan Wakil Gurbernur Riau, Bupati Rokan Hilir menyampaikan bahwa Kabupaten Rokan Hilir saat ini membuka seluas luasnya akses informasi dan investasi kepada pelaku dunia usaha yang ingin menanamkan modal usahanya di Rokan Hilir. ” Kita memberikan prioritas kepada Investor untuk menanamkan modalnya terutama di Pulau Pedamaran yang ada didepan mata kita sekarang,” Kata Bupati saat mempresentasikan expo Pariwisata dan peluang investasi didepan tamu kenegaraan di Cafe H. Ujang yang berlokasi di seberang Pulau Pedamaran.

Dalam sambutan Gurbernur Riau, H. Rusli Zainal, SE mengatakan bahwa Pemprov merasa terhormat dengan diundangnya mereka untuk menghadiri perayaan acara bakar tongkang yang sebelumnya didahului dengan acara perlombaan sampan kotak. Menurut Gurbernur, Provinsi Riau direncanakan akan menjadi pusat kebudayaan melayu terutama untuk Kabupaten Rokan Hilir dimana selain memprioritaskan pembangunan dibidang industri juga akan dikembangkan sektor pariwisata. Menurut Gurbernur, Ritual Bakar Tongkang merupakan satu satunya yang ada di Rokan Hilir dan tidak terdapat di daerah manapun di dunia ini.

Dalam kesempatan itu, pada penyampaian pidato menteri Perikanan dan Kelautan, Ir Fadel Muhammad, mengatakan bahwa ada tiga tujuan atas kehadirannya di Rokan Hilir yakni yang pertama bahwa ia ingin melihat secara langsung acara bakar tongkang yang selama ini cuma dilihat di media elektronik dan juga ia baca di media cetak. Menurut beliau perlombaan sampan kotak agak mirip dengan acara lomba perahu kora kora di Maluku.

Adapun tujuan kedua adalah ia ingin melihat dari dekat ketenaran Bagansiapiapi yang pernah ia dengar sebelumnya dibangku sekolah. Menurutnya dari buku yang pernah ia baca bahwa dahulu Bagansiapiapi merupakan penghasil dan produksi ikan yang cukup besar. Ketenaran Bagansiapiapi dalam produksi ikan sampai kedunia Internasional. Setelah itu tujuan ketiga yakni untuk menemui masyarakat Rokan Hilir secara langsung untuk duduk bersama menentukan konsep dalam pembangunan. Dalam kesempatan itu, menurut beliau keinginan dari kementrian dan kelautan juga ingin mengembalikan kejayaan Rohil dimasa lalu dengan melihat potensi yang ada di Rokan Hilir dan membuat konsep baru dengan membuat Bagansiapiapi sebagai kota Megapolitan. Seusai acara, dalam kesempatan itu Menteri Perikanan dan Kelautan juga diberi kehormatan oleh Lembaga Adat Melayu Rokan Hilir dan pada hari itu juga dilakukan penandatanganan pembangunan gedung Pos Angkatan Laut yang ditanda tangani oleh Bupati Rokan Hilir, H. Annas Maamun dan Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Agus Suhartono., SE.

Pada sorenya, sekira jam 14.00 Wib, dilaksanakanlah acara puncak pembakaran miniatur Kapal Tongkang. Para kaum ethnis Tionghoa yang datang dari penjuru negeri pulang kekampung halaman, Bagansiapiapi untuk ikut merayakan ritual tersebut dengan harapan ingin melaksanakan sembahyang untuk mendapatkan berkat, keberuntungan, kemudahan rezeki, sekaligus menyampaikan pesan sejarah. Mereka tumpah ruah kejalan melaksanakan ritual sembahyang, bakar hio, bakar kim, juga ikut dalam iring-iringan tongkang ke lokasi pembakarannya di Jalan Perniagaan ujung Bagansiapi- api yang langsung pembakarannya dipimpin para tokoh ethnis Tiong Hoa. ( Aam )

PANSUS DPRD LAKUKAN PARIPURNA RANPERDA KECAMATAN PEKAITAN

Bagansiapiapi ( Rohil )

Pada rapat paripurna ke VII tentang penyampaian rancangan peraturan daerah dalam pembentukan kecamatan pekaitan dilaksanakan pada hari jumat (12/6 ) di gedung DPRD Kab Rokan Hilir yang dihadiri oleh para Staf Ahli, Ketua KPUD, Kepala Dinas, dan Anggota DPRD Kab Rokan Hilir.

Dalam laporannya, Ketua Fraksi Partai Golkar, Darwis Syam menyampaikan bahwa untuk dapat dibentuk suatu kecamatan didaerah Kabupaten/Kota cukup hanya mempunyai pedesaan / kelurahan sebanyak 4 ( empat ) desa/kelurahan dan berpenduduk lebih kurang 7000 jiwa. Sementara menurut PP Nomor 19 Tahun 2008 persyaratan tersebut diperketat dengan mengemukakan persyaratan adminsitratif, tekhnis dan fisik kewilayahan.

Adapun dasar pembahasan pembentukan kecamatan pekaitan yakni berpedoman pada surat keputusan pimpinan DPRD No KPTS 106 tahun 2010 tentang pembentukan Panitia khusus DPRD Rohil untuk pembahasan rancangan peraturan daerah ( Ranperda ) tentang pembentukan kecamatan pedamaran tanggal 09 april 2010. dalam surat keputusan itu juga pimpinan DPRD telah mengamanahkan kepada Pansus untuk melakukan pembahasan terhadap pembentukan kecamatan pekaitan dan memberikan laporan hasil laporan dalam rapat paripurna dewan.

Pembentukan kecamatan pekaitan yang diprakarsai oleh komponen masyarakat dari 10 ( sepuluh ) kepenghuluan yaitu kepenghuluan pedamaran, pekaitan, Teluk Bano II, Rokan Baru, Sungai besar, Suak Air Hitam, Suak Temenggung, Kubu I, Karya Mulyo Sari dan Rokan Baru Pesisir yang pada dasarnya sudah mengajukan surat kepada Camat Bangko pada tahun 2003 dengan nomor Surat 100/PEM/2002/1743 dimana surat tersebut mewakili masing masing penghulu dan ditujukan juga kepada Bupati Rokan Hilir pada tanggal 25 maret 2003. dari dasar surat tersebut kemudian DPRD membuat pansus dan telah melaksanakan rapat internal dengan mengumpul data dan membagi tugas. Selain itu pansus juga bekerja mengadakan rapat dengan Pemda Rohil, melakukan kunjungan disepuluh kepenghuluan, konsultasi dengan Gurbernur Riau yang didampingi Asisten I Kepala Biro Sekretariatan daerah propinsi Riau, Rapat finalisasi penyusunan dan pembahasan Ranperda antara Pansus DPRD dengan Pemda Rohil serta melakukan konsultasi untuk yang kedua kali dengan Gurbernur tentang perubahan nama rencana pembentukan kecamatan yang semula dari Pedamaran dirubah menjadi Pekaitan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No 19 tahun 2008 yang dinyatakan pada pasal 3 bahwa syarat administratif pembentukan kecamatan minimal harus menyelenggarakan pemerintah minimal 5 ( lima ) tahun. Selain itu adanya persetujuan dari BPK dan forum komunikasi kelurahan diseluruh wilayah kecamatan, persetujuan dari kepenghuluan dan kelurahan yang akan dijadikan kecamatan baru serta rekomendasi Gurbernur. Untuk persyaratan tekhnis diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Bila berpedoman pada pasal 3 peraturan pemerintah no 19 tahun 2008 pembentukan kecamatan belum bisa memenuhi syarat fisik kewilayahan karena ada tiga kepenghuluannya yang masih muda yakni kepenghuluan kubu 1, Rokan Baru pesisir, dan kepenghuluan karya mulyo sari. Namun peraturan pemerintah memberikan pengecualian dari pasal 8 bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan diwilayah yang mencakup satu atau lebih pulau yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dipulau pulau terpencil dan terluar. Selain itu didalam pasal itu juga menyebutkan bahwa pembentukan kecamatan yang dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan gurbernur sebagai wakil pemerintah. Sehingga Panitia Khusus DPRD Rohil bersama sama dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh Asisten Tata Pemerintahan ( Asisten I ) bagian Pemerintahan dan Bagian hukum sekretariat daerah kabupaten rohil menyepakati bahwa dasar hukum pembentukan kecamatan pekaitan adalah pasal 8 dan 9 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008.

Penetapan tersebut berdasarkan fakta dilapangan bahwa daerah rencana kecamatan pekaitan merupakan daerah terisolir dan tertinggal. Kondisi daerah seperti inilah yang menyebabkan kesepuluh kepenghuluan tersebut mengalami keterlambatan informasi dibidang pemerintahan dan administrasi. Padahal menurut konsep pemerintahan yang baik ( good governance ) pemerintahan yang baik itu adalah pemerintah yang dapat memeberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya, untuk itu pemekaran kecamatan pekaitan ini sangat perlu dilakukan demi terlaksananya efektifitas dalam pelayanan masyarakat dalam pembangunan daerah.

LAPAS BAGANSIAPIAPI BERIKAN PELATIHAN KEPADA NAPI

Bagansiapiapi ( Rohil )

Sebagai salah satu bentuk kepedulian dalam mendukung peningkatan rehabilitasi kualitas sumber daya manusia, lembaga pelatihan Eka Jaya yang berdomisili di Pekanbaru bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi, melakukan pelatihan montir sepeda motor yang langsung dibimbing oleh instruktur berpengalaman dari lembaga pendidikan dan pelatihan Eka Jaya Pekanbaru yang rencananya dilakukan selama dua minggu yang dimulai pada hari jumat (12/6) bertempat di Lapas Rutan Bagansiapiapi
Sunaryo ST menyampaikan agar Pelatihan ini diikuti dengan tekun, agar dapat bermanfaat dan dipergunakan oleh narapidana. Diharapkan setelah bebas, para narapidana bisa mengembangkan keterampilannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya.
Sulardi, BcIP,SH, Kepala Lapas Bagansiapiapi sangat berterimakasih kepada Eka Jaya yang telah peduli kepada narapidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya. ”Kami sangat berterimakasih atas kegiatan pelatihan ini, sehingga pelatihan ini bisa berguna bagi narapidana setelah bebas nantinya” ujar Sulardi.
Salah seorang Narapidana perserta pelatihan Montir, sangat senang sekali adanya pelatihan dari Eka Jaya . ” saya sangat senang sekali, karena saya berniat setelah bebas dari LP ini, bisa buka usaha. Makanya saya mengikuti pelatihan ini” ungkapnya senang.
Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapi api. Sulardi,Bc,IP,SH bahwa tujuan dari pelatihan tersebut dilakukan untuk melatih kemandirian kepada Nara Pidana yang akan dibebaskan dalam waktu dekat serta melatih jiwa wirausaha untuk dibekali keterampilan agar para mantan Napi tidak menutup diri ditengah tengah masyarakat.

Sebagai lembaga pelatihan dan keterampilan yang berpengalaman, EKA JAYA sudah beberapa kali ditawarkan untuk dijadikan partner oleh lembaga pemasyarakatan yang ada di Propinsi Riau seperti LP Siak Pekanbaru dengan instruktur yang berkompenten dengan memberikan pelatihan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar para NAPI setelah dibebaskan langsung bisa terserap di pasar tenaga kerja dan tidak bingung dalam menghidupi kebutuhan hidupnya setelah dibekali dengan ilmu yang siap akan diaplikasikan setelah para NAPI tersebut dibebaskan.

Menurut Sunaryo ST dan Wahyu ST, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di Lapas BAgansiapiapi untuk tahap ini berjumlah 15 orang. ” setelah di Lapas Bagansiapiapi kami juga akan memberikan pelatihan di Lapas Bengkalis,” tutur Wahyu ST yang juga merupakan staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Riau ( UMRI ) di Pekanbaru. Menurut Wahyu, selain pelatihan Montir mereka juga memberikan pelatihan seperti Tata Boga, membuat Handycraft dan Tekhnisi Komputer dan Alat alat elektronik.(aam)

HALAU KUNTILANAK, WARGA LAKUKAN ATIB BERJALAN

Bagansiapiapi ( Rohil )

Kehebohan adanya kuntilanak begentayangan di Jalan Utama Gg Usaha II membuat warga melakukan atib berjalan ( berzikir sambil berjalan : Red ) pada hari minggu ( 30/5 ) yang dipusatkan di mesjid At Tabiin RT 03 Kelurahan Bagan Barat Kec Bangko dan menuju ke laut pelabuhan Bagansiapiapi dengan tujuan untuk mengusir kuntilanak yang bergentayangan akhir akhir iniyang meneror warga yang bermukim di Gg Usaha II.
Dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 bahwa setiap mushalla mengutuskan jemaatnya untuk berpartisipasi dalam acara Atib berjalan yang dipandu oleh Khalifah Nasruddin, Ustad Ibrahim Ahmad dan Khalifah Nazar N.

Rencana disepanjang jalan yang akan dilalui jemaat yang akan melakukan atib berjalan, para warga tempatan sudah menyediakan makanan didepan rumah masing masing untuk memberi makan jemaat atib berjalan serta tidak lupa warga juga meletakkan padi yang bertujuan untuk dilemparkan kelaut sebagai tanda mengusir roh jahat.

Menurut pengakuan dari warga, salah seorang polisi Perairan yang kantornya berdekatan dengan Gg Usaha II, sempat memanggil dan menanyai saksi mata yang pernah melihat penampakan dari Kuntilanak karena hal itu dilakukan karena selama ini warga merasa ketakutan dan resah atas cerita orang orang tersebut. Dari cerita Ketua RT 03 Gg Usaha II, Batrim (58) kepada Riau Pesisir bahwa warganya yang bernama Hamida ketika tidur ia seperti di gelitik seseorang yang berperawakan perempuan dengan tampang menyeramkan. Menurut cerita Hamida, wanita tersebut bercirikan mata merah nyalang, berbaju kelabu dan rambutnya digulung keatas mirip orang menggunakan sorban.

Menurut informasi yang dihimpun, kuntilanak itu sering nangkring di bahwa pokok inai. Kesaksian itu juga dipertegas oleh Yonggi, warga ethnis Tiong hoa yang tinggal di Jalan Pembangunan berdekatan di Gg Usaha II. Ia bercerita ketika mau ke WC, ia melihat cewek bergantungan di pokok berombang dan seketika itu juga ia urung untuk membuang hajat. Warga bernama Anto Maksum yang mempunyai anak perempuan sedang mengandung bayi juga diduga ikut menjadi korban dari penampakan Kuntilanak tersebut. janin yang dikandungi anak perempuan Anto dikhabarkan hangus dalam kandungan dan meninggal. Ia juga sempat kesurupan dengan mengatakan ”PULANGKAN ANAK AKU”.

Penampakan kuntilanak yang hampir mendekati dua minggu membuat warga tidur lebih awal. Tapi malam itu, Jeff, siswa SMA Rokan entah mengapa begadang sampai tengah malam. Dari pengakuan Jeff bahwa ia sempat mengucapkan dari mulutnya rasa penasarannya dengan tampang kuntilanak. Seketika itu juga diluar terdengar suara lolongan anjing panjang dan dengan reflek Jeff berdiri untuk melihat apa yang terjadi diluar. Namun apa lacur, matanya terpaku melihat sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang serta kaki yang tidak menyentuh ketanah. Matanya merah melotot memandang Jeff dengan wajah marah. Kejadian tersebut berlangsung selama setengah jam dan membuat teman jeff menyusulnya keluar dan ketika melihat temannya sedang berdiri terpaku secara serta merta ia menepuk pundak jeff. Spontan Jeff menyikut temannya dan kemudian ia jatuh pingsan. Atas kejadian yang menimpanya malam itu, Jeff demam selama tiga hari dan tidak mau bersuara.

Khalifah Nasruddin menduga bahwa kejadian yang menimpa warga ditempat kediamannya tidak terlepas dari akibat pergaulan bebas yang terjadi disekitar lingkungannya. ”Anak anak muda sekarang sudah bergaul bebas tanpa ada teguran dari orang tua terutama di Pelabuhan Nelayan,” tutur Khalifah Nasrudin. Menurutnya Atib berjalan dilakukan untuk mengusir penyakit secara umum namun yang terjadi adalah penyakit secara pribadi maka cukup dilakukan di Mesjid saja. Ia juga mengaku ketika sedang tidur ia bermimpi didatangi Kuntilanak yang mau mencekiknya namun saat terbangun kuntilanak itu terbang seperti angin. ( aam )

NARKOTIKA GOLONGAN 1 DIMUSNAHKAN

Bagansiapiapi ( Rohil )

Pemusnahan barang bukti berupa ganja kering dilaksanakan didepan kantor Mapolsek Bangko pada beberapa waktu yang lalu dihadiri olej Wakapolsek Bangko, IPTU Kamaruddin Tambak, anggota DPRD Rohil, Rasmali,SH dan ketua Badan Narkotika Kabupaten Rokan Hilir, Suyatno AM.P. dan pengacara, Fitriani SH. Dasar pemusnahan barang harap tersebut mengacu pada surat kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung Nomor B-852/N.4.19/E.PP.2/05/2010/ DAN B-861/N.4.19/EPP.2/05/2010 tanggal 17 mei 2010 tentang pemusnahan barang sitaan / barang bukti narkotika jenis daun ganja kering.

Sebelum dimusnahkan ketua BNK, Suyatno AMP menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Mapolsek Bangko yang telah berusaha menemukan dan menangka pelaku pengedar daun ganja kering serta tekad dari BNK sendiri untuk mendorong kerjasama dari semua lini termasuk insan pers dan masyarakat untuk melapor baik secara lisan maupun tertulis kepada institusi penegak hukum agar semua jenis barang narkotika dan psikotropika bisa ditekan dan dihilangkan peredarannya di Rohil yang secara tidak langsung merupakan basis peredaran Narkotika yang berasal dari lintas selat melaka yang merupakan tempat pengedar narkoba untuk bertransaksi.

Setelah itu pada pembacaan kronologis kejadian yang dibacakan oleh Kanitreskrim Polsek bangko, Jufri SH yang juga merupakan ketua tim operasi penangkapan barang haram tersebut menyebutkan bahwa kejadian bermula pada hari kamis tanggal 06 mei 2010 sekira 18.00 Wib dengan tersangka pelaku Noya Saputra alias Noya bin Nurdin untuk pergi mengambil barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering kerumah sdr Tuah ( yang sekarang termasuk Daftar Pencarian Orang ) di Teluk Pulau Kecamatan Rimba Melintang Kb Rohil dengan jumlah barang sebanyak satu bungkus dengan ukuran Paket besar yang ditaksir berharga Rp 2.250 Juta. Kemudian kejadian tersebut berlanjut pada hari jumat tanggal 07 mei 2010 sekira jam 18.00 dimana tersangka Noya telah menjual dua bungkus paket besar daun ganja kering kepada Ruslan alias Ilan bin Amran yang merupakan temannya dalam menjalankan transaksi barang tersebut dengan harga Rp 350 Ribu perpaket tapi Ruslan cuma memberikan uang sebesar Rp 300 ribu kepada Noya dan Rp 400 ribu masih hutang.

Peredaran barang tersebut sempat tercium Tim Polsek bangko sehingga pada hari sabtu 08 Mei 2010 sekira pukul 03.00 Wib di jalan kecamatan batu 6 kepenghuluan Bagan Punak kec Bangko, Ruslan dibekuk oleh pihak kepolisian sektor bangko setelah melakukan penggeledahan badan dan pada saat itu ditemukan dua puluh bungkus paket kecil disaku celana tersangka yang diduga merupakan narkotika jenis ganja. Tidak hanya sampai disitu saja, Tim Polsek juga melakukan penyidikan dan pengembangan hasil tangkapan tersebut kerumah tersangka Ruslan di jalan Pahlawan Gg Harpira Kel Bagan Timur Kec Bangko dan kembali ditemukan juga empat belas bungkus narkotika jenis daun ganja kering. Selain Ruslan polisi juga melakukan pengembangan dirumah bandar narkoba, Noya yang berada dijalan sekip kel Bagan Hulu untuk mencari barang dan saat itu ditemukan tiga puluh depalan bungkus paket kecil dalam sebuah tas warna hitam bermerk Prada dan dua bungkus paket besar didalam sebuah kotak bermerk MITHACI selanjutnya satu bungkus paket besar dalam sebuah plastik asoy warna hitam yang berisi daun ganja kering.


Kesemua barang haram tersebut dibawa ke Balai POM untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan pengujian laboratorium POM tingkat 1 di Pekanbaru tanggal 12 mei yang lalu bahwa contoh tersebut positif daun ganja kering golongan 1 berdasarkan Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 340,6 gram. Atas kasus tersebut kedua tersangka telah melanggar pasal 111 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun maksimal 12 tahun denda minimal 800 juta dan maksimal 8 milyar Yo pasal 114 ayat (1) ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun denda minimal 1 milyar maksimal 10 M ( aam )

PARA PENGUNJUK RASA AJUKAN ENAM TUNTUTAN

Bagansiapiapi ( Rokan Hilir )


Sekitar 40 orang massa mengatasnamakan warga desa Labuhan Tangga melakukan unjuk rasa yang dipimpin oleh Anjo melakukan long march yang berlangsung tertib di halaman kantor DPRD Rokan Hilir pada hari Rabu ( 26/5 ) untuk menyampaikan pengaduan atas nasib yang mereka alami kepada Ketua DPRD dan Bupati Rokan Hilir . ada enam tuntutan yang akan mereka sampaikan kepada Ketua DPRD dan Bupati Rokan Hilir yaitu 1. Copot penghulu labuhan tangga besar, Sdr Hasanuddin karena tidak pro masyarakat, 2. Copot kepala Dusun Mulia Sdr Mias karena terlibat penjualan lahan, 3. Tangkap pelaku penjualan hutan. 4. Amankan satu unit alat berat yang sedang merambah hutan. 5. Lepaskan masyarakat desa Labuhan Tangga yang ditahan di Polsek Bangko . 6. Beri kami kesempatan untuk mencari nafkah dan bekerja seperti biasa di hutan.

Seusai membacakan tuntutan tersebut, para pengunjuk rasa berangsur membubarkan diri dan kembali kedesa mereka dengan menggunakan mobil Pick Up, sedangkan utusan dari para pengunjuk rasa tersebut berusaha menjumpai Bupati Rohil yang sedang ada acara rapat dinas. Dari informasi yang dihimpun bahwa demo tersebut diduga bernuansa politis. Ada oknum yang mencoba untuk menjatuhkan posisi Penghulu Hasanuddin yang sekarang jabatan nya sedang definitif. Ditempat terpisah Penghulu Hasanuddin mengatakan bahwa dia sudah berbuat sesuai dengan prosedur hukum. ” seandainya ada pihak pihak yang tidak senang atas keputusannya, saya siap berada didepan para pengunjuk rasa,” kata Hasanuddin dengan nada tegas.

Akhir akhir ini Tim Polsek Bangko bekerja keras untuk menuntaskan kasus penjualan dan pengolahan kayu tidak berizin. Beberapa orang sudah ditanyai termasuk petugas dinas kehutanan. Selain itu perambah hutan dan pengolah lahan yang tidak melalui prosedur hukum juga sedang mewabah di desa labuhan tangga kecil. Mereka tidak tanggung tanggung menggunakan alat excavator untuk mengolah lahan yang diketahui milik masyarakat tempatan. Memang sangat disesali bahwa selama ini para pengangkut kayu dengan menggunakan gerobak tidak mengetahui bahwa kayu yang mereka bawa siang dan malam dinilai sudah melanggar Undang undang kehutanan. ”Kami hanya bekerja untuk mencari makan, kami tidak tahu bahwa kami sudah melanggar undang undang,” ujar salah satu penarik gerobak dengan tampang yang lugu. ( aam )

DINAS PERIKANAN AKAN LAKUKAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagansiapiapi ( Rohil )

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya maka diperlukan pembinaan secara intensif kepada nelayan agar pelaksanaan dan pengaplikasian perangkat dan aturan bisa terlaksana dengan baik. Hal itu diterangkan Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kab Rokan Hilir, Drs Rujito Siswoyo kepada Supersi pada hari selasa (25/5) diruang kerjanya.

Sesuai dengan komitmen Bupati Rokan Hilir, H, Annas Maamun agar pulau jemur dikelola dengan baik sesuai dengan potensi yang ada dipulau tersebut maka Dinas perikanan akan berusaha memaksimalkan fungsi dan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Pulau Jemur. Selain itu Dinas Perikanan sudah membentuk tim terpadu yang terdiri dari Angkatan Laut dan Kepolisian perairan dan udara untuk mencegah gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam yang masuk diperairan Rokan Hilir yang sifatnya untuk mengeruk sumber daya alam yang terkandung di laut Rokan Hilir dengan melakukan patroli bersama secara rutin.

Dinas perikanan juga akan membuat keramba ikan dipulau jemur dengan tujuan mengurangi dampak banyaknya pedagang penampung ikan yang datang ke Pulau jemur. ” Kita tidak bisa menafikan dan mencegah kedatangan mereka, karena mereka ( Penampung ikan ; Red ) juga membayar retribusi,” tutur Rujito. Selain itu Dinas perikanan juga akan melakukan survey terhadap Pembudi daya ikan kecil. Hal itu disesuaikan dengan program nasional dengan meningkatkan produktifitas perikanan darat dan laut agar para pembudidaya ikan bisa menjadikan profesi tersebut sebagai mata pencahriannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Direncanakan ikan yang akan dibudidayakan adalah ikan yang mempunyai nilai ekonomis di pasar tradisional.

Banyaknya para nelayan yang belum mengantongi Surat izin penangkapan ikan, yang disebut juga SIPI yang berupa izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP, sedikit membuat Rujito pusing. ” Kita tidak bisa memaksa dengan terburu buru kepada para nelayan untuk mengurus izin tersebut, namun kita akan melakukan pembinaan bahwa perlunya izin penangkapan agar mereka tidak terjerat saat razia gabungan,” ujar Rujito dengan lugas. Saat ini Dinas Perikanan juga melakukan penangkaran anak penyu yang sudah mencapai 2000 ekor. Mereka juga sudah melepaskan tukik kelaut lepas dengan jumlah yang banyak. Dipulau jemur yang banyak disinggahi adalah jenis penyu hijau (Chelonia mydas) . karena jumlah tukik ( Anak penyu ) yang semakin banyak maka Dinas perikanan membangun bak penangkaran yang 90 % sudah selesai dikerjakan. Direncanakan ikan yang akan dibudidayakan adalah ikan yang mempunyai nilai ekonomis di pasar tradisional. Untuk melindungi habitat dipulau jemur maka ada wacana akan menjadikan pulau jemur sebagai pulau konservasi ( Aam )

MASYARAKAT MENAGIH JANJI PT SIANDORA SERAYA

” Terkait Penyerahan Kebun Kelapa Sawit Pola Plasma”

Bagansiapiapi ( Rohil )

Puluhan orang mendatangi kantor DPRD pada hari senin (24/5) untuk menindaklanjuti atas keluhan yang telah mereka adukan sebelumnya di Kantor DPRD Rokan Hilir mengenai permasalahan penyelesaian pembangunan perkebunan sawit dengan system Pola Plasma/KPPA antara masyarakat dengan pihak PT Siandora Seraya yang sudah beroperasi selama 11 tahun di desa Bentaian kecamatan Batu Hampar Kab Rokan Hilir. Dari surat yang dikeluarkan oleh Pihak perusahaan, PT Siandora Seraya yang ditandatangani Edi Sudianto ditujukan kepada Camat Batu Hampar memberitahukan bahwa Pihak perusahaan meminta supaya Camat Batu Hampar memberikan bantuan kepada Tim penyelesaian yang telah dibentuk oleh desa dan Upika setempat yang ada di kecamatan tersebut untuk ikut mendukung tim dalam memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa PT Siandora Seraya sedang berusaha memulai langkah baru dengan manajer yang baru ditunjuk untuk mewujudkan pembangunan kelapa sawit yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Bentaian dan Bentaian Hilir yang terakomodir dalam wadah Koperasi Datuk Dewa Pahlawan.

Sementara itu Pihak Perusahaan juga mengakui akan lambannya manajemen mereka atas permasalahan Pembangunan kelapa sawit Pola Plasma / KPPA disebabkan beberapa kendala diantaranya mereka akan menginventarisir ulang lahan yang berpotensi yang masih dibuka, melakukan pengukuran bersama terhadap lahan yang tidak bermasalah, tumpang tindih dan kondisi arealnya. Selain itu Pihak perusahaan juga berencana akan melakukan pendataan dan evaluasi / penilaian terhadap sisa tanaman yang masih ada apakah dalam pertumbuhan baik dan masih dapat dipertahankan atau akan ditanam ulang. Agar perkebunan sawit bisa berjalan dengan baik pihak perusahaan juga akan memperbaiki infrastruktur, menanam kembali / tanam ulang, penyisipan dan merekondisi atau rehabilitasi tanaman yang masih tersisa.

Atas permasalahan yang dihadapi oleh Pihak Perusahaan, masyarakat yang masuk dalam daftar pembagian lahan seluas 1080 Ha yang pernah dijanjikan oleh Pihak Perusahaan tampaknya tidak mau tahu akan keluhan PT Sindora Seraya. Tuntutan masyarakat mengacu pada surat perjanjian antara PT Sindora Seraya dengan masyarakat yang di saksikan oleh tokoh masyarakat serta Ketua Komisi A dan Komisi B DPRD Rohil. Sedangkan dipihak perusahaan ikut menandatangi surat tersebut adalah Direktur Utama dan Manager Umum. Isi perjanjian tersebut antara lain PT Siandora Seraya akan membantu masyarakat untuk menanam /membuat kebun kelapa sawit pola KPPA masyarakat bentaian yang dibantu oleh koperasi Datuk Dewa Pahlawan sebanyak 540 KK yang luasnya 1080 Ha. Selain itu dalam perjanjian juga menyebutkan bahwa apabila dalam masa pembangunan kebun pola KKPA dalam jangka waktu satu tahun tidak terselesaikan, maka Pihak perusahaan memberikan kebun inti kepada masyarakat sebanyak 1080 Ha sedangkan hasil dari kebun ( Tandan Buah Segar ) dipanen oleh anggota KKPA / Masyarakat. Selain itu dalam perjanjian itu juga menyebutkan bahwa dalam proses pembangunan dan penanaman dimulai lahan inti yang diserahkan oleh Pihak PT Siandora Seraya kepada Pola KKPA seluas 582,393 Ha dan dilanjutkan kepada lahan yang diserahkan oleh desa seluas 497,607 Ha untuk KKPA masyarakat Bentaian.

Namun berdasarkan perjanjian yang telah dibuat serta realisasi penyerahan dari PT Siandora Seraya kepada masyarakat sampai saat ini belum juga kunjung didapat. Padahal menurut Amiruddin, K yang merupakan salah satu tokoh masyarakat desa bentaian bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh PT Siandora Seraya selama mengolah lahan tersebut menjadi Perkebunan Sawit Plasma merupakan hutang koperasi dan masyarakat dan koperasi siap menyelesaikan apabila terjadi permasalahan lahan. Tapi, sejak PT Siandora Seraya memetik keuntungan atas pengolahan lahan saat mulai tanam dan saat berbuah ( TBS ) pada tujuh tahun yang lalu, baik koperasi maupun masyarakat sampai saat ini belum pernah menerima serupiah pun hasil dari pengolahan kebun sawit atas lahan milik mereka dan merupakan hal yang wajar apabila masyarakat meminta hak mereka dengan mengadu ke kantor DPRD walaupun datang kekantor wakil rakyat tersebut sudah puluhan kali. (aam)

BUPATI RESMIKAN PEMBUKAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II

” Diikuti 216 Peserta Lulusan CPNS Dari Pelamar Umum T.A 2009”

Bagansiapiapi ( Rokan Hilir )

Pada acara pembukaan pendidikan dan latihan Pra Jabatan golongan II CPNS dilingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada hari senin tanggal (24/5) bertempat digedung serba guna diikuti oleh peserta sebanyak 216 orang yang merupakan lulusan CPNS yang mendaftar dari pelamar umum yang lulus beberapa waktu yang lalu. Pada acara tersebut turut juga dihadiri oleh semua kepala Dinas, Asisten, serta dari unsur legislatif yang diwakili oleh Wakil ketua DPRD, Drs Jamiluddin.

Pada pidato Bupati Rokan Hilir yang dibacakan oleh Asisten bidang Pemerintahan, Drs Surya Arpan M.Si mengatakan bahwa seorang PNS haruslah mempunyai persyaratan kompetensi sesuai dengan standar kepegawaian. Dengan kata lain CPNS harus lulus diklat yang akan diikuti peserta dengan baik. Dalam pidato tersebut, Bupati juga berpesan agar para peserta lebih fokus mengikuti diklat dan dengan widyaiswara. Pekerjaan sebagai PNS masih merupakan idaman dari masyarakat. Dari 12 ribu pelamar yang lulus hanya bagian kecil dari peserta pelamar yang berhasil masuk menjadi PNS tahun anggaran 2009 yang lalu. Tanggung jawab untuk mentransfer ilmu, sharing pengalaman dan interaksi saling mendukung untuk menguatkan komitmen aparatur negara dengan menekankan kerjasama dalam mengikuti diklat merupakan suatu keharusan agar tercapai kedisiplinan dan keterbukaan dan terus dikembangkan dalam kehidupan sehari hari.

Pidato singkat Bupati yang didengar dengan seksama oleh Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Rokan Hilir juga menekankan kepada CPNS agar untuk selalu mengikuti perkembangan tekhnologi informasi dengan cara membangun kerangka berpikir, bersikap dan berprilaku profesional dan berwawasan global. Permasalahan yang sosial yang cendrung semakin berkembang seperti kemiskinan, bencana sosial dan lainnya, menuntut kesiapan dan kesigapan pelayanan yang profesional. Oleh karena itu Diklat merupakan solusi bagi upaya peningkatan kinerja pegawai untuk menampilkan citra pemerintah yang baik. Para peserta juga akan diberikan pelatihan dan gambaran bagaimana membuat tim yang solid dalam menghadapi tugas tugas dengan disiplin yang tinggi.

Dalam aturan telah ditetapkan bahwa CPNS yang baru diangkat menjadi pegawai tetap harus lulus latihan pra jabatan dan jika tidak lulus dapat diberikan kesempatan untuk mengulang satu kali lagi. Berdasarkan PP 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS, CPNS jangan melanggar disiplin yang berindikasi sedang, lebih lebih berat, karena apabila sudah termasuk pelanggaran disiplin tersebut maka akan diberhentikan. Diklat Pra Jabatan CPNS gol II ini akan dilaksanakan selama 12 hari yang anggarannya dibebankan pada APBD tahun 2010. ( aam )

PT ASKES MELAKSANAKAN MEDICAL CHECK UP DAN PAP SMEAR

Rokan Hilir ( Riau )

Sebagai perusahaan jasa asuransi kesehatan terbesar di Indonesia, sudah semestinya PT ASKES ( persero ) semakin mendekatkan diri kepada pesertanya. Hal itu diwujudkan dengan Program Askes yang di adakan PT Askes ( Asuransi Kesehatan ) Kabupaten Rokan Hilir dengan kegiatan promotiv dan pereventif dengan cara pemeriksaan MCU dan Pap semear bagi peserta Askes sosial tahun 2010 dimulai pada bulan mei dengan cara mengunjungi instansi di Kab Rokan Hilir. Hal itu disampaikan Pahala simangunsong Kepala ASKES Kabupaten Rokan Hilir disela sela pemeriksa kesehatan yang didatangkan dari tim labor prodia Pekanbaru saat melakukan pemeriksaan kepada Pegawai Lembaga pemasyarakatan pada hari rabu ( 19/6 ) bertempat di ruangan kerja kantor tersebut. Sewaktu pelaksanaan MCU, peserta wajib membawa voucher masing masing yang sudah diisi nama, Umur, NIP lama dan baru, nomor kartu Askes Barcode serta instansim dan menyerahkan kepada pihak Prodia sebagai bukti peserta MCU.

Menurut Pahala kegiatan pemeriksaan MCU ( Medical Chekc up ) ini khusus PNS Aktif dengan usia minimal 35 tahun dengan jenis pemeriksaan antara lain darah rutin yang terdiri Haemoglobin, Leuksit, Ertitrosit, Laju endap darah, Urine rutin, Lemak darah, Cholesterol Total, Cholestrol HDL, Cholestrol LDL, Trinliserida. Glukosa darah sewaktu, gangguan fungsi hati dengan pemeriksaan SGOT, SGPT, Gamma GT, gangguan fungsi ginjal dengan pemeriksaan creatinin, Ureum, Asam Urat, pemeriksaan radiologi dengan alat Photo torax A/P dan pemeriksaan Elektromedik EKG.

rencananya jumlah PNS yang akan diperiksa diseluruh Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1500 orang diatas umur 35 tahun. ” kemarin kami sudah melakukan pemeriksaan di Bagan Batu, dan sekarang diBagansiapiapi dan berkemungkinan sesudah disini kami akan melanjutkan ke Pujud,” tutur Pahala yang mengaku harus menyelesaikan pemeriksaan MCU ini selama dua minggu.

Adapun tim Prodia labor Pekanbaru diturunkan sebanyak delapan orang yang semuanya beranggotakan cewek. Menurut Pahala yang menjabat sebagai Kepala Askes untuk Kab Rokan Hilir bahwa program MCU ini dilaksanakan setahun sekali. Saat disinggung tentang hasil pemeriksaan MCU, Pahala menepis bahwa hasil pemeriksaan akan diberikan kepada orang yang bersangkutan. Tidak tertutup kemungkinan penyakit yang ditemukan selama pemeriksaan akan diberikan hasilnya kepada peserta tersebut. Dari hasil diagnosa akan kami berikan advice untuk merujuk kemana dia harus berobat untuk jenis penyakit yang diderita serta dokter yang menangani penyakit tersebut. ” hasil dari pemeriksaan MCU tidak akan kami publikasikan seandainya peserta tersebut terindikasi menggunakan narkoba ataupun menderita penyakit lainnya. kami hanya bisa memberikan nasehat yang sifatnya mengarahkan orang tersebut kemana ia harus berobat berdasarkan penyakit yang dia derita,” ujar Pahala. ( aam )