Senin, 30 Agustus 2010

HUT RI KE 65 SEBANYAK 101 NAPI DIBERI REMISI




Bagansiapiapi (Rokan Hilir)

Bupati Rokan Hilir, H Annas Maamun memimpin upacara perayaan hari kemerdekaan RI yang ke 65 dilapangan KONI jalan utama (17/8 ) yang tiba dilapangan tersebut sekira jam 08.29 WIB menggunakan Mobil BM 1 P

Upacara segera dimulai setelah Bupati tiba yang didampingi Wakil Bupati, Suyatno AMP, ketua DPRD, Nasruddin Hasan serta sejumlah unsur MUSPIDA Kabupaten Rokan Hilir. Dalam upacara tersebut yang bertindak sebagai komandan upacara adalah Kapolsek Bangko yakni IPTU Zulkarnain SH.

Pasukan Paskibraka dikawal oleh barisan 45 yang terdiri dari 45 orang pasukan Brimobda Rokan Hilir yang kelihatan kewalahan karena areal penaikan bendera merah putih sedikit berair karena potensi curah hujan yang melanda Bagansiapipi akhir2 ini. dalam upacara yang dihadiri sekitar 300 undangan ini, pembacaan teks proklamasi dipimpin oleh ketua DPRD Rokan Hilir Nasruddin Hasan.

Sesuai upacara, acara dilanjutkan dengan pemberian remisi yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Rokan Hilir merujuk pada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No W4.485.OT.03.01 tahun 2010 tentang pemberian remisi umum bagi narapidana dan anak pidana. Dalam lampiran SK tersebut terdaftar ada 101 orang yang disetujui diberikan remisi yang sebelumnya diusulkan sebanyak 138 orang. Sedangkan 18 orang akan mendapat remisi langsung.

Dihadapan para Narapidana Bupati menyampaikan bahwa memasukkan pelanggar hukum kepenjara bukanlah suatu alternatif yag terbaik. Hal itu akan berpengaruh pada prilaku sang Napi saat dipenjara. Lingkungan masyarakat merupakan wahana terbaik pada pelanggaran hukum. pelanggaran hukum supaya lebih berintegrasi dengan lingkungannya. Dalam pidatonya, remisi merupakan program yg bertujuan untuk kembali kemasyarakat kearah yg lebih baik dan juga merupakan instrumen terbaik. pemberian remisi harus diserasikan sesuai sarana dalam aktualitasisasi diri dan perbaikan kembali untuk kehidupan masa yg akan datang.

Dalam pidato Bupati bahwa Presiden sudah berencana untuk membuat penjara khusus bagi narapidana penyakit permanen dan narapidana lanjut usia. UU yang sedang digodok tentang perubahan ttg masalah Grasi bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum dalam pengisian permohonan grasi. pengajuan grasi minimal 1 tahun.

Disela sela usai pemberian remisi, Bupati berjanji akan memberikan penambahan ruang untuk lembaga pemasyarakatan karena dinilai sudah tidak layak lagi untuk dihuni oleh para NAPI. ”Saya akan mencoba mengajukannya untuk APBD Rohil T.A 2011,” tutur Bupati dihadapan Kepala Rutan, Sulardi, Bc.IP.SH. ”kalau perlu ditambah kolam dan diberikan bibit sayur supaya indah,” kata Bupati menambahkan. ( aam )

DINAS PERIKANAN GELAR SOSIALISASI BUDIDAYA IKAN


"Penerapan Program PNPM Mandiri KP"

Rimba Melintang ( Rokan Hilir )


Sesuai dengan keputusan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2010 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan maka sejalan dengan itu mulai tahun 2009 kementerian kelautan dan perikanan (KKP) menginisiasi program pemberdayaan yang merupakan integrasi pemberdayaan pada masing masing eselon satu dalam wadah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan ( PNPM Mandiri-KP).


Untuk Dinas Perikanan dan kelautan, program PNPM Mandiri dilaksanakan didahului dengan acara sosialisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan kelautan ( PNPM Mndiri ) tahun anggaran 2010 yang diadakan di kecamatan Rimba Melintang. hal itu dilakukan karena diharapkan program tersebut bisa terlaksana dengan tepat guna sebelum dikucurkan dana PNPM tersebut.


Menurut Trijon yang menjabat sebagai Pembina PNPM Mandiri - KP bahwa diharapkan program ini dapat mendukung program pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah utamanya bagi masyarakat kelautan dan perikanan. sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan yakni " Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015" dengan cara membuat kawasan andalan yang berbasis usaha dibidang kelautan dan perikanan.


pada acara sosialisasi yang dihadiri oleh kepala Dinas perikanan, Drs Rujito, Camat Rimba Melintang, A.Hamid SE beserta staf seluruh Dinas Perikanan dilaksanakan pada hari kamis (19/8) bertempat dikantor camat rimba melintang yang juga dikuti kelompok usaha perikanan masyarakat yang terdiri dari tiga desa dikecamatan Rimba Melintang. A. Hamid SE, mengatakan bahwa dengan ditunjuknya Rimba melintang sebagai kawasan satu satunya di Rokan Hilir untuk percontohan budi daya ikan merupakan salah satu sasaran yang sangat tepat mengingat minimnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya ikan tetapi mempunyai animo untuk berusaha dibidang perikanan. " ada sejumlah ikan yang bisa dibudidayakan di Rimba Melintang seperti Ikan Patin, lele, Gurami dan ikan mas," tutur A.Hamid menerangkan.


”Bantuan akan diberikan kepada kelompok perikanan dalam bentuk dana segar," kata Rujito kepada SUPERSI seusai menyampaikan pidato dihadapan masyarakat kelompok usaha. menurut Rujito peran Dinas perikanan hanya sebagai pembina sedangkan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana PNPM merupakan tangungjawab kelompok yang telah diberi bantuan. diharapkan dengan bantuan PNPM KP ini, output yang diperoleh dimasyarakat bisa meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat, terwujudnya lapangan kerja baru, berkembangnya skala usaha kelompok masyarakat dan meningkatnya produksi.


Menurut Trijon, Dari hasil survey yang dilakukan diRokan Hilir bahwa tingkat konsumsi makan ikan untuk satu orang adalah sebanyak 17 Kg perorang perkapita pertahun. untuk ditahun 2010 propinsi menargetkan Rokan Hilir untuk mengkonsumsi 33 kg/ orang perkapita pertahun. acara sosialisasi diakhiri dengan berbuka bersama antara peserta dengan staf Dinas Perikanan.(aam)

KEBAKARAN HANGUSKAN TIGA KIOS





“Akibat Tumpahan Bensin”


Bagansiapiapi ( Rohil )

Asap hitam mengepul menjulang tinggi pada pagi hari senin (2/8) sekira jam 8.30 WIB yang telah membuat panik penduduk kota Bagansiapiapi. setelah ditelusuri lokasi kebakaran ternyata berada di jalan pahlawan dekat persimpangan jalan sekip kelurahan Bagan Hulu.

Menurut saksi mata yang juga merupakan pemilik Warnet Aldes, Herman (24) mengatakan bahwa punca kebakaran berasal dari gesekan kendaraan bermotor yang menabrak gerobak sampah yang sedang parkir didepan warnet tempat usahanya. Kendaraan bermotor yang semula diketahui membawa derigen minyak bensin secara tidak sengaja menabrak gerobak sampah sehingga mengakibatkan derigen yang berisi minyak yang dibawanya menjadi tumpah ruah dijalan dan secara tidak sengaja gesekan benda baja tersebut diduga menjadi pemicu timbulnya percikan api sehingga melalap bensin yang tumpat dijalan tersebut.

Akibat kejadian tersebut 3 unit kios yang terdiri dari Aldes Warnet, Kios Bensin dan usaha tukang pangkas yang berdekatan dilokasi kejadian tersebut menjadi korban amukan api serta melalap benda yang berada disekitar lokasi kejadian tersebut. Kejadian yang berlangsung cepat juga turut menghanguskan 3 unit kendaraan yang sedang parkir disekitar lokasi tersebut juga menjadi korban atas amukan api yang berasal dari bensin.

Selang sekira setengah jam, dua unit mobil pemadam kebakaran datang memadam api yang telah menghanguskan ketiga tempat usaha tersebut. dalam waktu 10 menit api bisa dijinakkan. kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun telah menelan kerugian harta benda berupa 4 buah honda, satu unit komputer, perlengkapan tukang pangkas dan perlengkapan dagang kios sampah. Kerugian ditaksir menelan puluhan juta rupiah.

menurut keterangan dari Polsek bangko bahwa dari kejadian tersebut, pelaku bisa dijerat dengan pasal 360 KUHP. Atas dasar kelalaiannya sehingga merugikan orang lain. ( aam )

USAHA PENGRAJIN PUNYA HAK UNTUK MEMANFAATKAN KAYU HPH


Bagansiapiapi ( Rohil )

Rudi Harsono atau lebih dikenal dengan nama Ah Hok yang menjabat Sekretaris Koperasi Usaha Rokan Hilir dan juga pemilik salah satu galangan kapal yang ikut dalam hearing masalah perizinan pengambilan bahan baku kayu untuk membuat Kapal beberapa waktu lalu di Kantor POLDA Riau menerangkan bahwa pelaku usaha seperti usaha galangan kapal yang ada di Bagansiapiapi dikategorikan sebagai usaha pengrajin. “hal itu tertuang pada keputusan menteri kehutanan dan permasalahan ini juga terjadi seperti di Bali,” tuturnya pada Riau Sidik pada beberapa hari lalu ditempat usahanya di galangan kapal sore hari.

Menurutnya, izin dari menteri kehutanan diberikan karena mengingat usaha galangan kapal bukan termasuk jenis usaha industri. Permasalahan itu mencuat mengingat peralatan yang digunakan usaha galangan kapal masih menggunakan peralatan tradisional sehingga dikategorikan sebagai usaha pengrajin. Ia juga menuturkan seperti yang terjadi di Bali, bahwa usaha perkayuan di Bali juga masih menggunakan peralatan tradisional dan mereka dulu sangat susah untuk mendapatkan izin pemanfaatan kayu untuk bahan baku membuat burung garuda setinggi 3 meter.

Dalam hearing itu juga membahas tentang ketentuan bagi perusahaan pemegang HPH, bahwa 5% dari jumlah kayu bagi pemegang HPH adalah milik masyarakat tempatan dengan catatan harus dimanfaatkan dan digunakan untuk usaha masyarakat yang berdekatan dilokasi dimana perusahaan itu berada. ” selama ini mana ada perusahaan yang membeberkan ketentuan tentang 5% hak masyakarat atas perusahaan pemegang HPH tersebut,” kata Rudi dengan nada emosi. ”Jangankan untuk dibantu malah masyarakat diintimidasi kalau mengambil kayu dihutan,” terangnya. Atas pertemuan tersebut yang juga dihadiri kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kab Rohil dan Wakil Bupati juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk mengambil kayu atas perusahaan pemegang HPH yang telah diatur dalam aturan. ” Dokumennya nanti saya serahkan agar bisa dipelajari,” kata Rudi.

”Jangankan untuk kayu lokal, kayu yang berasal dari kabupaten lain pun bisa kita pasok ke Rokan Hilir atas persetujuan dari kepala dinas kehutanan propinsi Riau,” jelasnya. ”tapi dengan catatan harus untuk usaha pengrajin dan bukan untuk industri,” kata Rudi menambahkan. ( Aam )

KEPENGHULUAN BAGAN JAWA GELAR PERMAINAN RAKYAT



” Dalam Rangka Menyambut HUT RI Ke 65 ”


Bagansiapiapi ( Rohil )

Sudah puluhan anak mencoba meraih amplop yang bergantungan diatas batang pinang ditengah sungai yang mengalir membelah diperkampungan padat di perumahan penduduk pada hari minggu yang lalu di sore hari didekat mesjid jamik kepenghuluan Bagan Jawa. Sorakan penonton menyemangati peserta yang terdiri dari anak anak yang berusia dibawah 15 tahun dengan penuh ketabahan mengantri untuk mengambil kesempatan melintasi tali yang membentang menuju batang pinang yang letaknya ditengah sungai. Tidak tertahankan tawapun meledak saat peserta jatuh kesungai sebelum mencapai batang pinang yang sudah diisi amplop dengan jumlah uang puluhan ribu rupiah.

Itulah pemandangan yang bisa dilihat saat pertandingan dalam rangka menyambut HUT RI yang ke 65 jatuh pada hari selasa bulan agustus tahun 2010 ini. ” karena peringatan HUT RI dalam bulan puasa, maka pertandingan untuk menyambut HUT RI terpaksa kita percepat,” Kata Yusnidar penghulu Bagan Jawa yang bertindak sebagai sponsor pada pertandingan tersebut. Selain itu pada hari itu juga diadakan perlombaan pacu goni yang diikuti peserta dari anak anak.

Yusnidar mengatakan bahwa ia menyambut baik kegiatan ini dan memberikan penghargaan yang luar biasa kepada masyarakat kepenghuluan Bagan Jawa yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI yang ke-65 dengan mengikuti berbagai kegiatan pertandingan. "dengan melalui berbagai pertandingan olahraga dan permainan rakyat untuk memeriahkan HUT RI yang ke-65 berarti masyarakat Kabupaten Rokan Hilir khususnya kepenghuluan Bagan Jawa sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia,"ujar Yusnidar.
Dengan memeriahkan HUT RI ke-65, ungkap Penghulu Bagan Jawa juga untuk mengenang kembali sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh para pendiri kemerdekaan 65 tahun yang lalu sekaligus sebagai upaya menumbuh kembangkan dan melestarikan jiwa dan semangat kebangsaan kepada generasi penerus guna melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan kesuma bangsa melalui kegiatan pertandingan."Disamping itu dengan kegiatan pertandingan olahraga dan permainan rakyat dalam rangkaian memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-65 ini, akan tumbuh suatu semangat yang dimaknai oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang pada gilirannya akan menjadi suatu energi dalam upaya kita untuk terus melaksanakan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir,"jelasnya.
Yusnidar selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan tujuan memeriahkan HUT RI ke-65 dengan kegiatan pertandingan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. "adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam memeriahkan HUT RI ke-65 dengan beberapa pertandingan cabang olahraga dan permainan rakyat,"terangnya ( aam )

SUSAHNYA MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN


”Akibat Minimnya SDM Akuntansi Pemerintahan”

Bagansiapiapi ( Rohil )

BPK menilai wajar jika banyak laporan keuangan lembaga pemerintah yang dinyatakan disclaimer. Sebab, mulai dari sistem perencanaan, pencatatan, pelaksanaan hingga pengawasannya tidak mencerminkan sistem akuntansi lembaga publik yang seharusnya. Akuntabilitas dan pelaporan keuangan merupakan tolok ukur keberhasilan dari sistem manajemen keuangan untuk anggaran berbasis kinerja
"makanya di Rokan Hilir laporan keuangan masih mendapat opini wajar dengan pengecualian," kata Syafri SH, Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir kepada Riau Sidik diruang kerjanya beberapa hari lalu. Opini ini diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Syafri mengakui untuk membuat sebuah laporan keuangan berdasarkan aturan tidaklah mudah. Ini terjadi karena Rohil masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan latar belakang akuntansi pemerintahan yang memadai. Dikatakan Syafri, dari hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan Kabupaten Rohil dinyatakan wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) . Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan serta evaluasi agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang menjadi lebih baik.

Menurutnya, minimnya SDM untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan membuat masing masing satker tidak bisa menyerahkan laporannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Inspektorat. hal itu mengakibatkan keterlambatan dalam menyerahkan hasil audit kepada pemerintah provinsi. "belum lagi keterlambatan masalah jadwal pelelangan proyek yang harus diselesaikan tahun ini juga," keluh Syafri. ”tujuan Bupati sudah bagus untuk mengintruksikan seluruh Satker agar mendesak kontraktor menyelesaikan pekerjaaanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal kerja namun karena permasalahan dilapangan harus menghadapi kontraktor yang tidak patuh kadang kadang jadwal pelelangan harus molor karena masih ada proyek yang belum diselesaikan,” tutur syafri.
Di samping itu, pimpinan di instansi pemerintahan juga harus mengetahui laporan neraca lembaga yang dipimpinnya. Jangan hanya menyerahkan masalah keuangan pada bagian keuangan saja. “Banyak kepala-kepala dinas yang tidak tahu ketika ditanya tentang assetnya. Repotnya juga, belum banyak yang mempunyai kemampuan membuat laporan neraca dengan baik,” terangnya.
Susahnya mendapatkan hasil laporan keuangan dengan predikat "wajar tanpa pengecualian" membuat inspektorat Rokan Hilir harus berusaha lebih keras melakukan sosialisasi dengan semua instansi dengan melakukan pelatihan untuk melakukan pembukuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan. " untuk opini wajar tanpa pengecualian cuma disandang oleh pemerintah kota pekanbaru saja," ujar syafri. Menurutnya lagi seandainya Rokan Hilir mempunyai laporan keuangan dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion ) maka sudah tentu kucuran DAK bisa kita kuras dan memperolehnya dengan mudah.

Terlepas dari masalah tersebut selain minimnya SDM yang membidangi masalah keuangan, rekomendasi rekomendasi hasil temuan BPK pun ada yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Selain itu penempatan pegawai yang sudah mempunyai sertifikasi bimbingan tekhnis dan kegiatan juga menjadi bahan pertimbangan. Menurutnya pegawai yang sudah memperoleh sertifikasi khusus membidangi masalah proyek juga harus mendapat tempat yang layak sesuai dengan profesi yang diembannya. ”saat mutasi pegawai yang memperoleh sertifikasi kadang kadang tidak mendapat posisi sesuai dengan jabatannya, padahal untuk memperoleh sertifikasi Bimtek harus menguasai Keppres 80,” tutur syafri menjelaskan.

Dalam hal pengawasan lewat mekanisme audit keuangan dan audit kinerja dia mengusulkan agar ada sinkronisasi antara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Di samping diberikan peran yang lebih besar dalam mengawasi keuangan pemerintah. “Nantinya peran BPK lebih ke audit keuangan dan BPKP ke audit kinerja,” katanya. ( aam )

MOBIL PUSTAKA KELILING TIDAK DIFUNGSIKAN


”Hidup Enggan Mati Tak Mau”

Bagansiapiapi ( Rohil )

Puluhan buku berjejer dirak rak buku yang jarang disentuh oleh para pengunjung yang datang di kantor arsip dan perpustakaan. Kalau dilihat dari luar kantor perpustakaan jarang kita lihat pegawai atau tenaga honor berada dimeja kerjanya karena selalu ditinggalkan entah pergi kemana. Ketika dilongok kedalam beberapa staf kantor tersebut menghabiskan waktu menonton TV yang ditayangkan dibeberapa stasiun televisi swasta. Niat untuk meminjam buku terpaksa harus diurungkan karena terganjal administrasi. ” Bisa dipinjam bukunya buk,” ujar kami saat ingin meminjam buku di perpustakaan yang berjejer buku yang berasal dari hibah dan dari pengadaan proyek tahun anggaran 2009. ” Saat ini belum bisa dipinjam karena belum dibuat kartu peminjaman,” kata penjaga perpustakaan menjawab acuh tak acuh dengan pandangannya kembali tertuju mengarah ke TV yang menayangkan cerita sinetron dipagi hari. Jawaban yang sama kami dapatkan ketika kami mau meminjam buku enam bulan yang lalu. Mungkin agak membingungkan dengan jumlah buku hanya bisa dihitung dengan jari harus menunggu berbulan untuk dapat meminjam di perpustakaan tersebut.

Mobil perpustakaan keliling bantuan dari provinsi pun tidak pernah difungsikan. . Bisa dikatakan mobil tersebut sering parkir didepan kantor perpustakaan diterpa hujan dan panas sampai menunggu lapuk ditelan waktu. Beruntung mobil tersebut tidak digunakan untuk berbelanja di pasar inpres seperti yang sering di lihat milik salah satu mobil bekas anggota Dewan dimana mobil tersebut sering nangkring di depan pasar inpres. Sudah puluhan kali datang jarang kami melihat kepala kantor berada di tempat saat kami ke perpustakaan. ” Seharusnya tenaga perpustakaan adalah orang orang yang mempunyai talenta mengurus administrasi perpustakaan, sabar dan mencintai buku,” kata Arwinsyah sekretaris persatuan investigasi jurnalis anti korupsi ( PIJAK ) Kabupaten Rokan Hilir. ” seandainya hal tersebut tidak di benahi maka sudah tentu kantor perpustakaan cuma tempat orang putus harapan,” ujar Arwin. ” apalagi buku buku yang dipajang pun tidak bermutu sehingga kebanyakan pengunjung enggan datang ke perpustakaan,” kata Arwin menambahkan.

Memang diakui, dilihat dari luar kantor perpustakaan kurang terlihat bergairah untuk menarik pengunjung. Tidak terlihat usaha dari staf dan pegawai dikantor tersebut untuk mensosialisasikan gemar membaca atau mencintai buku dengan cara cara dan program tertentu agar perpustakaan tersebut bisa lebih akrab dengan masyarakat. ( aam )

It's me

It's me

Jemur Island

Jemur Island

Menikmati Keagungan Tuhan

Menikmati Keagungan Tuhan

Lomba Tradisional Sampan Lopap

Lomba Tradisional Sampan Lopap
pacu sampan lopap

Potret

Potret
Masyarakat Bagan
Negeri Seribu Kubah

Gallery

Hai Sobat! Selamat Datang Di Jalan Perwira Bagansiapiapi