SUSAHNYA MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

”Akibat Minimnya SDM Akuntansi Pemerintahan”

Bagansiapiapi ( Rohil )

BPK menilai wajar jika banyak laporan keuangan lembaga pemerintah yang dinyatakan disclaimer. Sebab, mulai dari sistem perencanaan, pencatatan, pelaksanaan hingga pengawasannya tidak mencerminkan sistem akuntansi lembaga publik yang seharusnya. Akuntabilitas dan pelaporan keuangan merupakan tolok ukur keberhasilan dari sistem manajemen keuangan untuk anggaran berbasis kinerja
"makanya di Rokan Hilir laporan keuangan masih mendapat opini wajar dengan pengecualian," kata Syafri SH, Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir kepada Riau Sidik diruang kerjanya beberapa hari lalu. Opini ini diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Syafri mengakui untuk membuat sebuah laporan keuangan berdasarkan aturan tidaklah mudah. Ini terjadi karena Rohil masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan latar belakang akuntansi pemerintahan yang memadai. Dikatakan Syafri, dari hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan Kabupaten Rohil dinyatakan wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) . Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan serta evaluasi agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang menjadi lebih baik.

Menurutnya, minimnya SDM untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan membuat masing masing satker tidak bisa menyerahkan laporannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Inspektorat. hal itu mengakibatkan keterlambatan dalam menyerahkan hasil audit kepada pemerintah provinsi. "belum lagi keterlambatan masalah jadwal pelelangan proyek yang harus diselesaikan tahun ini juga," keluh Syafri. ”tujuan Bupati sudah bagus untuk mengintruksikan seluruh Satker agar mendesak kontraktor menyelesaikan pekerjaaanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal kerja namun karena permasalahan dilapangan harus menghadapi kontraktor yang tidak patuh kadang kadang jadwal pelelangan harus molor karena masih ada proyek yang belum diselesaikan,” tutur syafri.
Di samping itu, pimpinan di instansi pemerintahan juga harus mengetahui laporan neraca lembaga yang dipimpinnya. Jangan hanya menyerahkan masalah keuangan pada bagian keuangan saja. “Banyak kepala-kepala dinas yang tidak tahu ketika ditanya tentang assetnya. Repotnya juga, belum banyak yang mempunyai kemampuan membuat laporan neraca dengan baik,” terangnya.
Susahnya mendapatkan hasil laporan keuangan dengan predikat "wajar tanpa pengecualian" membuat inspektorat Rokan Hilir harus berusaha lebih keras melakukan sosialisasi dengan semua instansi dengan melakukan pelatihan untuk melakukan pembukuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan. " untuk opini wajar tanpa pengecualian cuma disandang oleh pemerintah kota pekanbaru saja," ujar syafri. Menurutnya lagi seandainya Rokan Hilir mempunyai laporan keuangan dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion ) maka sudah tentu kucuran DAK bisa kita kuras dan memperolehnya dengan mudah.

Terlepas dari masalah tersebut selain minimnya SDM yang membidangi masalah keuangan, rekomendasi rekomendasi hasil temuan BPK pun ada yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Selain itu penempatan pegawai yang sudah mempunyai sertifikasi bimbingan tekhnis dan kegiatan juga menjadi bahan pertimbangan. Menurutnya pegawai yang sudah memperoleh sertifikasi khusus membidangi masalah proyek juga harus mendapat tempat yang layak sesuai dengan profesi yang diembannya. ”saat mutasi pegawai yang memperoleh sertifikasi kadang kadang tidak mendapat posisi sesuai dengan jabatannya, padahal untuk memperoleh sertifikasi Bimtek harus menguasai Keppres 80,” tutur syafri menjelaskan.

Dalam hal pengawasan lewat mekanisme audit keuangan dan audit kinerja dia mengusulkan agar ada sinkronisasi antara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Di samping diberikan peran yang lebih besar dalam mengawasi keuangan pemerintah. “Nantinya peran BPK lebih ke audit keuangan dan BPKP ke audit kinerja,” katanya. ( aam )