Jumat, 27 Agustus 2010

PEMERINTAH PUSAT AKAN SEGERA LUNCURKAN DANA PNPM MANDIRI


Bagansiapiapi ( Rohil )
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Hal itu menjadi pembicaraan pada pertemuan membahas tantang penyaluran dana PNPM untuk Kabupaten/kota yang juga diikuti Kab Rokan Hilir melalui Dinas Cipta Karya di Jakarta beberapa hari lalu. Menurut Ir Amiruddin MM, bahwa penyaluran dana PNPM yang melalui Dinas Cipta Karya khusus untuk pembangunan infrastruktur seperti Jembatan, Jalan, Sumur Bor, dan bangunan fisik lainnya. ”Pemerintah pusat akan memberikan dana PNPM sebesar 250 juta perdesa untuk pembangunan jalan dan jembatan yang sifatnya sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat tempatan,” tutur Amiruddin yang merupakan Kepala Dinas Cipta Karya kepada Riau Sidik pada beberapa hari lalu diruang kerjanya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri untuk tahun 2010 dimulai dengan pembangunan fisik dengan menyalurkan dananya kepada OMS yang telah dibentuk desa tersebut melalui musyawarah pedesaan. ” nanti OMS akan membuka rekening bank agar penyaluran dana bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya,” kata Amiruddin.
menurutnya, PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2010 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Menurutnya, kriteria penilaian desa yang akan diberikan bantuan dana PNPM bergantung pada hasil survey konsultan yang turun dilapangan. ”ada 29 desa di Rokan Hilir yang telah diberi bantuan dana PNPM Mandiri dan semuanya telah berhasil dalam melaksanakan proram tersebut,” kata Amiruddin sambil memperlihatkan foto foto pembangunan fisik yang berasal dari dana PNPM. Fungsi Dinas Cipta Karya adalah sebagai pembina kepada masyarakat agar dana yang disalurkan sesuai dengan program yang diharapkan. Menurutnya lagi Untuk tingkat propinsi pembinaan dinamakan dengan PPAYU ( Provinsi project impelementasi ) sedangkan untuk tingkat kabupaten dinamakan DPAYU ( Distrik Projek Bumi ayu ) ( Aam )

PENGEDAR GANJA BERHASIL DIRINGKUS


”Beserta Barang Bukti Ganja Seberat 2,5 Kg”

Bagansiapiapi ( Rohil )

Kerja keras tim buser dengan Kapolsek Bangko, IPTU Zulkarnain,SH beserta jajarannya akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan laporan dari informan dan kesabaran tim buser akhirnya pengedar ganja bisa dibekuk pada selasa (3/8) jam 03.00 dini hari di desa labuhan tangga kecil berdekatan dengan jembatan parit II.

tersangka Tuah Alias Ucok (36) yang sehari hari bekerja sebagai petani merupakan tamatan sekolah dasar yang menurut pengakuannya baru pulang bekerja dari malaysia. Ia berboncengan dengan tersangka Zulkifli (34) yang semula rencana mereka menuju ke Bagansiapiapi untuk mengedarkan barang haram tersebut. Rupanya gerak gerik mereka sudah terendus oleh tim dari Polsek Bangko. berkat informasi yang diperoleh tim buser polsek bangko sehingga pada malam itu juga mereka meluncur untuk melakukan penyergapan ke TKP. kedatangan tim buser sudah terlihat oleh mereka berdua sehingga dengan sigap mereka mencoba untuk menghilangkan barang bukti berupa bungkusan daun ganja kering kesemak semak ditepian jembatan kayu.

Saat ditangkap pelaku mencoba mengelak untuk mengakui perbuatannya. Namun karena pengakuan temannya yang sudah duluan ditangkap berinisial ’no’ yang mengenali mereka maka akhirnya kedua pelaku tidak bisa mengelak dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan dimintai keterangan untuk pengembangan kasus kepemilikan ganja ini

Dari hasil tangkapan tersebut, telah disita barang bukti berupa dua bungkus ganja kering yang dibalut kertas koran seberat 2,5 Kg yang ditaksir berharga 5 jutaan serta uang berjumlah Rp 241 ribu dan cincin 2 buah berikut HP sebanyak dua unit.

Menurut kanit reserse polsek Bangko, IPTU Jufri SH, kedua pelaku selama ini sudah termasuk dalam DPO ( Daftar Pencarian Orang ) dan saat ini kedua pelaku menikmati dinginnya hotel prodeo kantor polsek Bangko ( Aam )

FITNAH DAN CACIAN JANGAN MEMBUAT KAPOLSEK YANG BARU TAKUT


” Acara Sertijab Kapolsek Kecamatan Bangko”

Bagansiapiapi ( Rohil )

Acara serah terima jabatan antara Kapolsek lama AKP Jose DC Fernandez SIK dengan IPTU Zulkarnain SH pada malam minggu (10/7) digedung serbaguna Bagansiapiapi.

Iptu Zulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Reskrim di Polres Kabupaten Pelalawan merupakan putra asli Kabupaten Langkat di Sumatera Utara. Pada acara tersebut turut juga diundang para pengusaha lokal, tokoh agama,tokoh masyarakat, Penghulu, camat dan Upika setempat.

Pada sambutan perpisahannya, mantan Kapolsek Bangko, AKP Jose DC Fenandez yang akan mendapat jabatan baru sebagai Kasat Narkoba di Kotamadya Dumai menyampaikan bahwa ia mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Bangko untuk selalu bekerjasama saling bahu membahu untuk memberantas kejahatan yang ada di Kecamatan Bangko. Menurut Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Bagansiapiapi ( FKMB ), Arwinsyah mengatakan bahwa sudah banyak prestasi yang ditoreh oleh Jose sewaktu menjabat sebagai Kapolsek Bangko. terutama pada pemberantasan dan perburuan bandar Narkotika sampai pemberantasan Illegal Logging dan Judi. ” semua cacian dan fitnah yang ditujukan kepada saya tidak membuat saya surut untuk terus melangkah dalam membuat perubahan di tubuh Polri,” kata Jose sewaktu menyampaikan pidatonya dihadapan anak buah dan undangan yang hadir.

”Saya harap kepada Kapolsek yang baru untuk tidak takut menghadapi fitnah dan cacian dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh staf kepolisian Bangko dan kepada seluruh jajaran untuk selalu membawa perubahan paradigma kepolisian kearah yang lebih baik ,” kata Jose dengan nada tegas.

Dalam kesempatan itu juga , kapolsek yang baru menjabat IPTU Zulkarnain mengatakan bahwa menjadi suatu tanggung jawab dan tantangan yang besar untuk menjadi Kapolsek Bangko dengan wilayah yang luas yakni kota Bagansiapiapi dan sekitarnya. Ia berjanji akan berusaha lebih keras menangani dan melanjutkan kasus yang merupakan PR buatnya untuk melanjutkan pekerjaan dari kakak seniornya yakni AKP Jose DC Fernandez sewaktu di Akademi Kepolisian dulu.

Pada malam itu tidak ketinggalan juga tokoh masyarakat yang diwakili oleh Bathrim menyampaikan rasa terimakasihnya selama Jose menjabat sebagai Kapolsek Bangko yang selama ini bisa menentramkan masyarakat dengan sejumlah kebijakan yang telah dibuatnya.

Pada akhir acara tidak terasa air mata haru mantan Kapolsek Bangko, Jose Fernandez berlinang saat menerima cendra mata sebagai tanda perpisahan dari para anak buah dan tokoh masyarakat. Selamat jalan Pak Jose dan selamat bertugas ditempat baru Bapak Iptu Zulkarnain. (aam)

KORDINATOR TINJAU KONDISI PRAJA DI KECAMATAN


Sinaboi ( Rokan Hilir )

Ratusan praja IPDN melakukan praktek lapangan di Kabupaten Rokan Hilir. ”ada sepuluh kecamatan yang menempatkan praja IPDN di Kabupaten Rokan Hilir,” kata Tugiman Marto yang bertindak sebagai Ketua Koordinator penempatan Praja IPDN di tiap kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir. ” diantara mereka ada yang berasal dari Papua yang berjumlah lima orang dan aceh satu orang,” ujar Tugiman memapaparkan.

Dijadikannya kabupaten Rokan Hilir pilihan lokasi praktik para praja dikarenakan Rohil banyak menerima penghargaan diantaranya penghargaan kebersihan dan pelayanan publik. Apalagi Rokan Hilir termasuk penduduk yang heterogen dengan banyak suku yang tinggal di daerah tersebut.

Para praja akan berada di Kabupaten Rokan Hilir selama 21 hari. Para praja itu akan disebar di 10 kecamatan. ”Selama itu para praja akan beradaptasi dengan para penduduk dengan belajar langsung dalam system pemerintahan,” Kata Asmadi Penghulu Sinaboi yang ikut mendampingi Camat Sinaboi, Basri dan Ketua Kordinator Praja untuk tingkat Kabupaten, Tugiman Marto SH di Kec Sinaboi pada hari selasa (13/7).

”Karena teori yang dipelajari di IPDN, belum tentu sesuai dengan praktek. Terutama bagaimana menghadapi masyarakat yang saat ini lebih kritis, Ilmu yang didapat selama 4 tahun di pemerintahan, belum menjamin bisa bergelimang di tengah pemerintahan,” jelas Tugiman.

Adaptasi dengan masyarakat, lanjut dia, mutlak diperlukan. lulusan IPDN yang tidak mampu beradaptasi tidak akan bisa menjadi pamong sejati. Menurut Basri, untuk dikecamatan Sinaboi ditempatkan praja sebanyak 29 orang. Selain beradaptasi mereka juga melakukan upacara bendera, kegiatan pemerintahan, mengenal sosial budaya penduduk setempat. Menurutnya penduduk sangat merespon kehadiran para praja dengan memberikan informasi yang diperlukan mereka. Dengan bahu membahu para praja melakukan gotong royong memperbaiki jalan yang rusak dan memberi nama jalan yang belum ada. ” sebagai induk semang saya akan memfasilitasi perlengkapan penunjuang kegiatan mereka agar bisa betah disini,” tutur Basri penuh harap. ( aam )

MASALAH TENAGA KERJA PERLU KOORDINASI


“Terkait Masalah Rekrutment Naker PT Timas ”


Bagansiapiapi ( Rohil )


Persoalan masalah tenaga kerja yang memprioritaskan pekerja lokal sesuai dengan surat edaran Gurbernur Riau tampaknya masih belum direspon aktif oleh perusahaan yang beroperasi diRokan Hilir. gejolak dari masyarakat yang mengharapkan peran serta dari organisasi kemasyarakatan, aparatur pemerintah serta unsur legislatif untuk terlibat serta dalam membahas pengalokasian tenaga kerja lokal hingga sampai saat ini masih belum mencapai titik temu. "hal itu menjadi sempat timbul polemik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi," kata H. Syamsudin Mar. S.Sos Kabid bagian industrial di Dinas Tenaga Kerja pada hari senin (12/7) diruang kerjanya. ia mengatakan bahwa koordinasi antara DPRD dengan Dinas Tenaga kerja selama ini untuk memanggil pihak perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut pengalokasian tenaga kerja didaerah kurang direspon aktif. "ketika ada pemanggilan terhadap manajer atau humas Perusahaan dalam menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan, kami dari Dinas Tenaga kerja tidak pernah diikut sertakan," keluh Syamsimar.

Menurutnya hal itu akan berdampak pada pengambilan keputusan dalam mencari jalan keluar terhadap penyelesaian masalah tenaga kerja lokal. "seharusnya DPRD yang membidangi masalah tenaga kerja memanggil kami untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut PT. Timmas karena kami lebih mengetahui pokok permasalahan dengan mengacu pada UU dan keputusan dari Gurbernur Riau," kata Syamsimar dengan nada miris.


Menurut HJ Suryati Ketua Partai Amanat Nasional Kab Rohil yang juga membidangi dikomisi IV untuk masalah ketenaga kerjaan DPRD Rohil membantah bahwa selama ini permasalahan yang terjadi sudah dikoordinasikan kepada Dinas Tenaga Kerja. ” pada saat itu yang datang cuma kuasa hukum dari PT Timas, sedangkan manager perusahaan tidak datang,” ujar Suryati yang lebih dikenal dengan panggilan Tati mencoba meyakinkan. ” begitu juga dengan kepala Dinas Tenaga Kerja waktu itu masih dijabat oleh Said Zen juga turut hadir,” Kata Tati menambahkan. Menurutnya permasalah dengan PT Timas dianggap sudah selesai dan Pihak perusahaan sudah mau menuruti ketentuan dan mengalokasi tenaga kerja lokal.

Tati cuma berharap kepada seluruh perusahaan untuk mengutamakan dan menerima putra daerah bekerja diperusahaan yang beroperasi di Rokan Hilir dengan mengacu pada segi kualitas dan kriteria sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tidak membatasi penerimaan tenaga kerja lokal .
“Kita inginnya perusahaan berniat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal rekrutmen ini dalam bentuk prosedur yang sesuai perda dan pembagian porsi penempatan putra daerah. Jika kedapatan menyalahi peraturan maka akan kita tindak dengan tegas,” sebut Tati.
Di tempat terpisah , Syamsimar mengatakan, pihak perusahaan semestinya menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja, yakni dengan memasang pengumuman di kantor Disnaker atau membagi kesempatan yang sama dengan daerah lain untuk mengumumkan rekrutmen tersebut. ( Aam )

BANTUAN BIBIT SAWIT DIDUGA DISELEWENGKAN


Bagansiapiapi ( Rokan Hilir )

Bantuan bibit sawit yang diperuntukkan bagi pemilik lahan yang termasuk dalam program K2i saat ini diduga telah disalurkan oleh Dinas Perkebunan yang direncanakan akan diberi bantuan sebanyak 5000 buah bibit sawit untuk kelompok tani yang ada di Parit Aman. Dari hasil penelusuran tim LIRA Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari HASYIM KHAN, ARWINSYAH, dan MIRZA diketahui bahwa bibit sawit tersebut diduga telah dikeluarkan dari tempat pembibitan yang berlokasi di Parit Sembilan Desa Sungai Sialang sebanyak 2000 bibit yang direncanakan sebelumnya akan dikeluarkan sebanyak 5000 bibit. Dari hasil wawancara tim LIRA dengan penjaga bibit sawit PARNO (42) bahwa bibit sawit tersebut diduga diangkut dengan menggunakan truk dan colt diesel yang dilakukan pada malam hari dimana setiap diangkut, para supirnya dibekali dengan surat pengantar yang dibuat oleh Dinas Perkebunan yang ditanda tangani oleh tenaga PPL, Daliusman (34) dan Dedi Gunawan SP ( 36). Sebagaimana diketahui bahwa bibit sawit tersebut merupakan proyek pengadaan bibit yang dibeli melalui APBD Rokan Hilir tahun Anggaran 2006 sebanyak 60 ribu bibit.


Namun karena ada permasalahan lahan k2i yang kepemilikannya disinyalir tumpang tindih maka bibit tersebut harus diinapkan di areal pembibitan di desa Sungai Sialang sampat saat sekarang ini hingga bibit tersebut mencapai umur tiga tahun yang sudah berbuah pasir. Dari pada terbuang percuma maka kepala Dinas Perkebunan NAHROWI, yang menurut keterangan darinya disinyalir bahwa Bupati sudah mengintruksikan kepadanya agar bibit tersebut dibagikan kepada kelompok tani yang telah mengusulkan melalui proposal ke Dinas Perkebunan untuk diseleksi serta diverifikasi sesuai dengan yang berhak menerima bibit tersebut.

Terlepas dari permasalahan tersebut, dari keterangan HASYIM KHAN , yang mengutip informasi dari SYAFRI YUNAN, atau lebih dikenali dengan panggilan sehari hari H.FELI bahwa bibit tersebut direncanakan akan dibagi langsung oleh Bupati Rokan Hilir H.ANNAS MAAMUN, ke tiga belas kecamatan melalui camat dan lurah setempat sesuai dengan jumlah kelompok tani yang terdaftar didaerah tersebut. Seandainya keterangan yang diberikan oleh H. FELI tersebut memang benar, tentunya kebijakan yang diambil oleh kepala dinas Perkebunan, NAHROWI bertentangan dengan rencana Bupati untuk membantu bibit sawit berdasarkan persetujuan dan nota darinya.


”Masyarakat akan bertanya, apakah benar bibit sawit yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur serta sudah diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan standar program k2i yang selama ini selalu didengung dengungkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten,” kata Arwinsyah Ketua Tim Investigasi LIRA. ”ataukan lahan yang diberikan bantuan tersebut merupakan lahan pejabat yang dititipkan kepada masyarakat miskin untuk diserahkan mengelolanya agar tidak terlacak oleh tim auditor,” tutur Arwinsyah menambahkan. Jika memang hal ini terbukti, kepala Dinas Perkebunan NAHROWI diduga sudah melanggar pasal 372 tentang penggelapan.

Namun hingga saat ini dari hasil pantauan tim investigasi LIRA bahwa bibit tersebut sudah dibawa kejalan siak ujung Bagansiapiapi dengan menggunakan sampan dan dihanyutkan menuju lahan yang siap menanti yang menurut keterangan dari NAHROWI bahwa bantuan bibit tersebut atas nama kelompok tani, tapi menurut dari tim investigasi LIRA bantuan tersebut tidak diketahui siapa yang menerimanya dan kepemilikan lahannya, entah punya pejabat atau memang untuk masyarakat miskin. ( aam)

It's me

It's me

Jemur Island

Jemur Island

Menikmati Keagungan Tuhan

Menikmati Keagungan Tuhan

Lomba Tradisional Sampan Lopap

Lomba Tradisional Sampan Lopap
pacu sampan lopap

Potret

Potret
Masyarakat Bagan
Negeri Seribu Kubah

Gallery

Hai Sobat! Selamat Datang Di Jalan Perwira Bagansiapiapi