JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI TENTANG RAPBD

Rokan Hilir Sidik

Dalam forum paripurna ke 3 yang dihadiri 38 dari 42 anggota DPRD Rokan Hilir Senin pagi (1/2) agenda jawaban Bupati Rohil atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Rokan Hilir tentang rancangan anggaran dan Belanja kabupaten Rokan Hilir dibuka oleh Ketua DPRD Nasrudin Hasan.

Pelaksanaan rapat paripurna dimulai pukul 09.00 pagi. Dalam rapat tidak ada interupsi dikarenakan program yang telah disusun Bupati dan DPRD sesuai dengan harapan masyarakat Rokan Hilir.

Dalam laporannya, Bupati Rokan Hilir menggambarkan jawaban yang disampaikan terhadap pertanyaan dari semua fraksi. Dijelaskan oleh Bupati tentang pembangunan mesjid di kecamatan tidak semua dari Pemda, ada juga bantuan dari masyarakat misalnya Mesjid al ikhlas, dan mesjid raya sedinginan malahan tenaga penjaga mesjid dipekerjakan sebagai tenaga honor.

Mengenai Pembangunan stadion olahraga bagan batu belum difungsikan karena letaknya sangat jauh dari pemukiman penduduk. tahun ini gedung tersebut akan dioptimalkan penggunaannya.

Pembentukan Badan Perwakilan Kepenghuluan sekarang ini masih mengacu pada Perda No 14 tahun 2001. sesuai dengan Permendagri No 64 tahun 1999 yaitu anggota BPK dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dengan terbitnya PP No 72 tahun 2005, BPK bukan lagi Badan Perwakilan Kepenghuluan tapi berubah menjadi Badan Permusyawatan Kepenghuluan dan tidak dipilih oleh rakyat tapi dibentuk oleh kepala desa melalui permusyawaratan kepenghuluan dan tidak bertugas sebagai kepala desa.

Bupati telah memberhentikan kepala Desa dan camat penjual tanah dengan modus operandi menjual SKT. Ada 6 kepala desa dan 2 orang camat yang sudah dipenjarakan.

Menjawab dari pandangan umum dari fraksi kebangsaan Nasional mengenai untuk perkebunan masyarakat miskin tidak bisa terlaksana karena tanah yang ada Rokan Hilir banyak dibeli orang luar. tahun 2009 direncanakan 2400 Ha, namun saat mau direalisasikan ternyata tanah yang dialokasikan tersebut SKT dikeluarkan oleh kepala desa yang berada di mandau Kab Bengkalis.

Kesepakatan antara PT Jatim dan PT Chevron untuk membangun jalan Poros yang rusak merupakan solusi karena tidak mungkin sepenuhnya dibebankan di APBD Rohil.

Pos Bantuan Sosial dan dana hibah sudah transparan penggunaannya. Untuk bantuan mesjid melalui Pos tersendiri dan sudah dipertanggungjawabkan kepada BPK. Pendistribusian pembangunan diperlukan skala prioritas dikarenakan didaerah terisolir merupakan prioritas utama karna merupakan daerah basis penyelundupan dan tingkat kematian yang tinggi karena kecelakaan kapal tenggelam seperti yang terjadi dipasir limau kapas dan sinaboi. Menurut Bupati pembangunan fisik sangat dibutuhkan karena aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan harus ditampung

Menjawab pandangan umum dari fraksi KMS mengenai Sewa Ruko untuk kantor hanya bersifat sementara karena kantor dinas sudah disiapkan dan dibangun di batu 4. Saat ini sudah 6 dinas sudah dipindahkan kebatu 4. Pembangunan mess dan musium perlu dtingkatkan karena prospek pariwisata sangat berpengaruh pada keberadaan dua tempat tersebut. Pembangunan jembatan kubu yang dianggarkan 52 M bisa terealisasi setelah siap jembatan pedamaran. Pembangunan jalan datuk kancil tergantung dari persetujuan masyarakat tempatan karena Bupati sangat mendukung program tersebut.

Dalam upaya peningkatan pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan Pemerintah akan mengoptimalkan tenaga yang ada didinas tersebut. Keterlambatan pembuatan KTP bukan saja karena faktor Pegawainya, tapi orang luar Rohil yang berdomisili baru satu bulan sudah mendesak untuk membuat KTP dan sudah menyalahi prosedur peraturan pemerintah.

Dukungan anggota DPRD tentang pembangunan tempat rekreasi Water Bomb mendapat perhatian Bupati Rohil. Beliau akan berusaha untuk sharing dengan mengudang investor untuk membangun tempat tersebut.

Diakhir penyampaiannya Bupati berharap agar pertemuan ini merupakan momentum bagi peningkatan kebersamaan. Sinergi yang terjadi, sangat diharapkan menjadi lebih baik dan lebih erat di waktu-waktu mendatang. Terhadap saran, pendapat dan usul penyempurnaan merupakan pertimbangan untuk didiskusikan pada pembahasan antara Pemerintah dan DPRD untuk menyempurnakan RAPBD 2010 ( Amrial )