RATUSAN GURU MENGURUS DANA TUNJANGAN FUNGSIONAL

Bagansiapiapi ( Rohil )

Ratusan guru non PNS memadati kantor dinas pendidikan dijalan SGB pada hari selasa (8/5) untuk mengurus dana tunjangan fungsional yang rencananya akan dibayarkan sekitar Rp 1 juta lebih setelah dipotong pajak untuk tahun anggaran 2010.

Kelengkapan pemeriksaan berkas diajukan kePanitia penerimaan yaitu Drs.H.Sulaiman untuk segera dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Adapun berkas yang diajukan dalam bentuk softdisk agar dalam pendataan tidak hilang juga dilampirkan dokumen penunjang sesuai dengan dipersyaratkan dalam surat edaran yang diberikan pada masing masing sekolah. Proporsi mekanisme pengusulan oleh tiap sekolah ditinjau dari jumlah rombongan belajar dengan jumlah guru serta beban wajib dipenuhi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. ” Pemeriksaan dilakukan oleh tim seleksi dari Propinsi dengan melihat kelengkapan berkas dan melihat jumlah jam mengajar min 24 jam,” Kata Drs.H, Sulaiman, panitia bagian Penerimaan berkas disela sela kesibukannya dalam menerima permohonan berkas tunjangan fungsional guru non PNS yang sedang antrian untuk menyerahkan berkasnya. Menurut Drs. H,. Sulaiman bahwa Persyaratan yang diajukan oleh Guru kebanyakan sudah terpenuhi diantaranya harus memiliki masa kerja sekurang kurangnya lima tahun ( TMT 1 Januari 2005 secara terus menerus bagi guru yang mengajar disekolah negeri, TMT 1 Januari 2006 bagi guru yang mengajar disekolah swasta. Selain itu juga harus memiliki jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu dibuktikan dengan dengan SK beban tugas priode Juli – Desember dan atau SK Beban tugas priode Januari – Juni 2010. selain kedua syarat tersebut para guru non PNS juga harus mempunyai no NUPTK sebagai syarat mutlak dan No Rekening aktif untuk menyalurkan dana tunjangan tersebut kerekening pemiliknya.


Batas akhir penyerahan berkas yang jatuh pada tanggal 11 mei , sedikit membuat kewalahan panitia penerimaan berkas yang meladeni jumlah guru yang datang dari seluruh Kabupaten Rokan Hilir. Ditambah lagi adanya gangguan tekhnis akibat pemadaman lampu bergilir yang sedang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, maka saat itu tim pemeriksaan pemberkasan yang menggunakan komputer harus mengundurkan jadwal sampai malam untuk menerima berkas karena tidak bisa membuka softcopy yang diberikan oleh para guru dengan berbagai tingkatan yang berasal dari guru TK,SD,SMP sampai SLTA sederajat.

Menurut Drs.H. Sulaiman, adapun data yang masuk berupa foto fopy NSS-NIS, SK Guru, SK Beban tugas, dan pengisian format usulan akan direkap oleh Dinas dan kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Sesudah itu Dinas Pendidikan akan melihat jumlah kuota yang harus dipenuhi dan diberikan untuk tiap kabupaten. khusus untuk kabupaten Rokan hilir jumlah kuota untuk bantuan tunjangan fungsional guru non PNS adalah untuk guru TK sebanyak 98 orang. untuk guru SD sebanyak 1069 orang, Guru SMP sebanyak 259 orang serta guru SMA sebanyak 191 orang an guru SMK sebanyak 54 org. "kami hanya membantu merekap usulan yang masuk namun keputusan bagi guru yang akan dibantu tergantung di Dinas Pendidikan Provinsi ,” kata Drs.H Sulaiman ( aam )

BUDI DAYA ANAK PENYU CEGAH KEPUNAHAN

Pulau Jemur ( Rohil )

Deru mesin pompong (sejenis kapal kecil penangkap ikan) yang kami tumpangi dengan berat 30 Ton melaju dengan kecepatan mesin 6 Piston menuju ke Pulau Jemur beberapa waktu lalu . Jarak tempuh kepulau jemur memakan waktu sekitar lima jam. Boat yang kami tumpangi diawaki petugas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir yang rencana untuk melihat budidaya tukik ( anak ikan penyu ) yang sekarang ini hampir mengalami kemusnahan

Dengan bermodalkan kompas navigator GPS/WAAS kami menuju kepulau jemur dengan arah 330 lintang utara SOG 7.4 KT dan COG 324 Derajat. Gelombang laut semakin tinggi saat mendekati pulau jemur yang berada diposisi terluar dikepulauan Indonesia tepatnya diwilayah Kab Rokan HIlir. Dari jauh pandangan tertuju pada pulau jemur seperti onggokan Kapal kayu yang berdampingan . Setelah mendekati pulau jemur cuma terlihat karang karang cadas yang ditepinya terhampar pasir putih nan elok bagaikan belum pernah dijamah orang. kami kemudian singgah dikapal penampung ikan yang berasal dari Tanjung Balai Asahan untuk membeli ikan kecil buat makanan tukik ( sejenis anak penyu yang dikarantina untuk pembudi dayaan ). ” saya terpanggil untuk membudidayakan penyu itu,” ujar Lola petugas perikanan. ”apalagi penyu sudah terancam punah,” katanya lagi. Sampai kini, sekitar ratusan tukik, anak penyu, hasil ''didikan'' lola telah dilepas ke laut. Setiap bulan, ia rata-rata melepas 50 tukik berumur dua bulan. Tukik itu menetas di pasir, dan dibesarkan dalam kolam yang setiap hari airnya diganti. Lola memberikan pakan khusus berupa campuran daging ikan dan rumput laut. ''Mereka harus betul-betul dirawat,'' kata lola. melihat usaha pelestarian seperti ini perlu digalakkan. ''Kalau penyu sampai musnah, ekosistem terguncang,'' katanya lagi.

Tanpa harus menunggu musnah pun, penyu sudah mengguncang hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Selama dua bulan, sejak pertengahan Juli lalu, impor udang dari Indonesia distop. Amerika menuding nelayan Indonesia sembarangan sehingga, ketika mencari udang, penyu pun tersangkut.

Dalam catatan Bea dan Cukai Amerika Serikat, eksportir udang Indonesia tidak peduli dengan penyu yang menjadi korban penangkapan udang. Walhasil, mereka dicap melanggar Konvensi Perdagangan Internasional Satwa dan Flora Liar (CITES) yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam daftar CITES, penyu termasuk Apendix I, yang harus dilindungi dan tidak bisa diperdagangkan.


Sebagai negeri bahari, Indonesia sering menjadi persinggahan penyu dari pelbagai penjuru. Maklum, hewan ini sanggup bermigrasi sampai ribuan kilometer. Dari tujuh jenis penyu di dunia, enam di antaranya mondar-mandir di Indonesia, yang terdiri dari penyu lekang (Lepidochelys olivacea), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu tempayan (Caretta caretta), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), lalu penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu pipih (Natator depressa). Di Indonesia, penyu tak cuma menjadi korban salah tangkap. Mereka juga diburu termasuk telurnya, yang harga sebutirnya bisa mencapai Rp 2.500. Di Rokan Hilir telur penyu diperdagangkan dan tidak sedikit keuntungan yang diperoleh oleh pemburu telur penyu. ( Aam)

KANTOR KETAHANAN PANGAN DIDUGA BERLANGGANAN KORAN FIKTIF

Rokan Hilir ( Riau )

Permohonan langganan yang ajukan Kabiro dari media yang eksis ditolak mentah mentah oleh anggota dari Sekretaris Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir, Ir Hj. Sri Rahayu, Msi. Alasan yang diberikan sangat tidak lazim yakni sudah terlambat dan tidak menerima permohonan lagi.


Padahal dalam daftar koran yang masuk didinas tersebut diduga ada menumpang koran fiktif yang tidak memenuhi persyaratan sesuai yang diminta oleh dinas lain. ” kami tidak akan menerima koran lagi, karena koran yang sudah ada sudah masuk dalam daftar rekap kami,” ujar anggota sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dengan nada tegas sambil melemparkan berkas permohonan dari beberapa Kabiro Rohil dengan raut muka masam.

Kendati demikian ketika saat ditanya tentang koran yang masuk apakah jelas legalitasnya atau tidak, anggota Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan tidak mau banyak berkomentar. ”saya takut wartawannya nanti mengamuk karena mereka sudah mendaftar,” katanya menambahkan.

Adanya dugaan koran fiktif yang menumpang dikantor Ketahanan Pangan membuat sejumlah Kabiro beberapa media menjadi gerah. ” kalau koran yang dibayarkan di Kantor Ketahanan Pangan koran yang jelas legalitasnya kami tidak permasalahkan, tapi koran yang diduga fiktif ini yang membuat kami tidak bisa terima,” ujar Arwinsyah, Kabiro Media Aspirasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh wartawan Fokus Indonesia, Mirza, menurutnya pencairan koran yang fiktif sama saja mencairkan kan dana untuk proyek fiktif. Delik hukumnya sama. ”Kami akan menyurati Sekretaris Kantor Ketahanan Pangan Ir Hj. Sri Rahayu, Msi , atas keluhan koran dari kami yang ditolak kantor tersebut,” kata Arwinsyah dengan nada tegas. Adapun yang akan kami minta dan pertanyakan adalah jumlah koran yang dibayarkan, Daftar koran yang masuk di dinas Ketahanan Pangan, anggaran yang tersedia, serta meminta berkas dari dinas tersebut tentang permohonan dari koran yang masuk dengan melihat SK Kabiro, KTA dan korannya dengan mengacu pada UU KIP yang sudah diimplementasikan baru baru ini. Menurutnya lagi UU Keterbukaan Informasi Publik ini sangat penting untuk menjaminnya transparansi dan akuntabilitas seluruh lembaga publik, dari tingkat pusat sampai di daerah. dengan adanya UU KIP ini, rakyat atau publik akan mendapat akses seluas-luasnya, bukan hanya untuk mendapatkan informasi dari semua lembaga publik, tetapi bisa memancing mereka berpartisipasi sesuai talenta masing-masing khususnya Pers.

Menurut Arwinsyah, adapun surat permintaan data dan informasi akan ditujukan kepada Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan. Ir Sri Rahayu MSi dan ditembuskan ke kepolisian serta beberapa instansi penegak hukum sesuai dengan acuan UU KIP, dan apabila dalam tujuh hari tidak ada jawaban dan dalam sepuluh hari tidak memberikan informasi dan data yang kami minta, maka orang tersebut akan kami laporkan sesuai dengan sanksi pada Undang undang tersebut dengan ancaman pidana paling lama satu tahun dan denda 5 juta rupiah.
Arwinsyah mengajak jurnalis di Rokan Hilir untuk memantau pelaksanaan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut resmi berlaku pada 1 Mei 2010, sehingga masyarakat berhak memperoleh informasi publik dari badan publik. Ia mengatakan, badan publik tersebut meliputi pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi menyelenggarakan negara dan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ( Amrial )

JUMLAH PENGHUNI PENJARA DI LAPAS OVER CAPACITY

Bagansiapiapi ( Rohil )

“Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan disini melebihi kapasitas” ujar Yani, Kepala Tata Usaha Rumah Tahanan cabang Bagansiapiapi, saat usai melaksanakan Hari Ulang Tahun Dharma Pemasyarakatan yang ke 46 beberapa hari yang lalu. Dari informasi yang diperoleh, seharusnya jumlah narapidana yang boleh ditampung oleh lembaga pemasyarakatan Bagansiapiapi adalah berjumlah 101 orang, namun karena belum ada penambahan kelas maka jumlah narapidana saat ini berjumlah sebanyak 325 orang, dan itu mungkin akan terus bertambah berdasarkan jumlah kasus yang akan dan sedang ditangani oleh aparat hukum. “ seharusnya ada penambahan jumlah kelas mengingat bertambahnya jumlah narapidana saat ini,” kata Yani.

Dari rincian jumlah data Narapidana yakni terdiri dari Pria berjumlah 125 orang, wanita 7 orang, yang berstatus tahanan 195 orang dimana pria 187 dan menunggu saat sidang sebanyak 2 orang serta tahanan proses asimilasi sebanyak 2 orang. Dari jumlah narapidana di Lapas tersebut disediakan kamar sebanyak 16 kamar dimana untuk Napi orang dewasa dipisahkan dengan anak anak dan wanita. Adapun status yang diinapkan di Lapas Bagansiapiapi pun beragam, ada tahanan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Ada juga narapidana kasusnya masih dalam proses pelimpahan kepengadilan juga dititipkan di Lapas tersebut.

Jam besuk diberlakukan mulai dari pukul 08.30 sampai dengan 16.30 sore. Saat ini penghuni lapas Bagansiapiapi di huni oleh Narapidana dengan kasus berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan dan sampai kasus ringan seperti mencuri. Untuk menambah keahlian dan bekal agar bisa bertahan dalam menempuh hidup saat bebas nanti, beberapa yayasan yang ada di Bagansiapiapi dan Pekanbaru mencoba untuk memberikan semacam pelatihan seperti menjahit, menyulam dan bercocok tanam yang diadakan setahun sekali setelah berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan Bagansiapi api. Selain itu narapidana juga diberikan siraman rohani yakni pada hari rabu dan hari minggu bagi umat Islam dan Kristen. Untuk tahanan dengan status Asimilasi yakni diberikan kebebasan berada diluar tahanan dengan catatan harus menempuh sepertiga dari masa hukuman dan harus ada perusahaan yang menjamin dimana Napi tersebut bekerja. Menurut Yani, memang kadang kadang ada sindiran dari masyarakat bahwa mengapa ada Napi bisa keluar dari penjara , sedangkan dia masih dalam status tahanan. Hal itu karena sudah diatur dalam UU, bahwa ada 3 status tahanan yakni tahanan rumah, tahanan kota dan penjara. Namun karena Napi sudah menjalani sepertiga hukuman dan status keluarganya sudah diketahui Rutan maka sang Napi dialihkan statusnya menjadi tahanan kota dan bukan berarti dibebaskan. ( aam)

HUT DHARMA PEMASYARAKAN KE 46

Bagansiapiapi ( Rohil )

Peringatan HUT Dharma Pemasyarakatan yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu di lembaga pemasyarakatan di Bagansiapiapi dimeriahkan dengan acara pertandingan olahraga antar Narapidana. acara pertandingan yang ditunggu tunggu para Napi sebelumnya dilaksanakan upacara bendera yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah kepala Rumah Tahanan Bagansiapiapi, Sulardi,Bc,IP,SH dan komandan upacara Yaser Arafat. Pada upacara tersebut dibacakan surat dari Menteri Hukum dan HAM yang berisi pidato untuk menghadapi HUT Dharma pemasyarakatan yang ke 46. acara peringatan HUT Dharma Pemasyarakatan ini rutin dilaksanakan setiap tanggal 27 April.

Seusai upacara, HUT Dharma ini dimeriahkan dengan berbagai pertandingan olahraga dari beberapa cabang seperti olahraga catur, Volley Ball, Tenis Meja yang berhadiah Indomie dan Rokok dengan sesuai dengan jumlah dan urutan pemenang. Kemeriahan ini bertambah dengan hiburan organ tunggal yang dimainkan di areal lembaga pemasyarakatan. Para Pegawai, karyawan dan karyawati binaan dilembaga pemasyarakatan Bagansiapiapi yang berjumlah 40 orang bertumpah ruah menyatu dengan para Narapidana memeriahkan acara tersebut.

Penyerahan hadiah langsung diberikan oleh Staff Rutan kepada pemenang yang sebelumnya diseleksi melalui skema pertandingan berdasarkan urutan kamar di penjara yang berjumlah 16 kamar dengan penghuni rata rata 6 – 7 orang.

Menurut staf petugas Rumah Tahanan bahwa sejak dibawah kepemimpinan Kepala Rutan yang baru, Sulardi,Bc.IP,SH pelaksanaan gotong royong membersihkan rumah tahanan hampir dilakukan tiap hari sehingga lingkungan di rutan Bagansiapiapi tampak bersih. Menurut Yani bahwa sejak diundangkan UU No 12 thn 1995 ttg Pemasyarakatan maka ia menilai bahwa pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan pegawai rutan dan dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan .

Dahulu rumah tahanan Bagansiapiapi sebelumnya merupakan bekas bangunan Zaman kolonial Belanda yang dibangun sejak tahun 1903 dan baru direhab pada tahun 1996. disitu juga dibangun ruangan strapsel bagi Napi yang ingin coba coba kabur dari Penjara. Menurut keterangan dari petugas bahwa dahulu ketika mereka bertugas dilapas tersebut ada keanehan yang mereka tampak ketika jam 11 malam. Namun sekarang penampakan yang aneh sudah hilang seiring dengan berjalannya waktu ( aam )

PT BAKER HUGHES INDONESIA AUDIENCE DENGAN PEMUDA LIRA

Rokan Hilir ( Riau )

PT Baker Hughes Indonesia yang melayani seluruh dunia minyak dan gas alam dengan reservoir konsultasi dan produk dan jasa untuk pengeboran, pembentukan evaluasi, penyelesaian dan produksi juga beroperasi di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kesempatan itu ketua Pemuda LIRA Kabupaten Rokan Hilir, Marpaung mengadakan audiency kepada Manager Perusahaan yang berkantor di Duri KM 5 pada hari Minggu (20/3) dengan agenda servant customer dan offering basecamp di Bangko Pusako yang langsung diterima oleh Humas PT Baker Hughes Indonesia, Syafril Syam.

Dalam agenda tersebut, Humas PT Hugher siap memfasilitasi kepentingan Pemuda LIRA Rohil tentang agenda servant customer dan offering basecamp sesuai dengan konsep yang ditawarkan pemuda LIRA tersebut. ” Agenda tersebut akan kami teruskan kepada Manager Perusahaan sejauh tidak melanggar aturan Perusahaan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Syafril lebih dikenal sebagai politisi PDI P yang berkecimpung selama 15 tahun. Menurutnya sebagai putra daerah Desa Rangau Kecamatan Rantau Kopar, ia sangat mendukung apabila daerahnya Khususnya di Rokan Hilir diperhatikan oleh Perusahaan. Dari sejumlah dokumentasi didinding Basecamp diruang syafril berkantor telah banyak bantuan berupa alat alat olahraga serta subsidi dana kepada orgnisasi dimana Perusahaan tersebut beroperasi yang langsung diterima oleh ketua organisasi dan juga beberapa camat di Rokan Hilir.

”Setiap permasalahan yang timbul didaerah tempat perusahaan beroperasi menuntut saya untuk terjun langsung untuk melihat langsung kejadian untuk melihat masalah yang dihadapi ditengah tengah masyarakat untuk dicarikan solusinya,” ujar Syafril. ”saya tidak ingin masalah yang dihadapi perusahaan dengan masyarakat menggunakan cara hukum dan kekerasan sejauh bisa diselesaikan dengan cara musyawarah,” tuturnya.

Menurutnya dengan kedatangan Pemuda LIRA secara tidak langsung ikut membantu perusahaan dalam mengontrol kinerja perusahaan seandainya ada permasalahan dilapangan. Dari penjelasannya bahwa Baker Hughes sudah beroperasi di 90 negara yang melayani independen, internasional dan perusahaan-perusahaan minyak nasional. Jaringan pelayanan kami ini disusun dalam 23 geomarkets beroperasi di 9 daerah dan 2 belahan otak. Geomarket Daerah dan tim manajemen bekerja untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengkoordinasikan individu pengiriman produk dan solusi layanan komprehensif yang mencakup hak Baker Hughes teknologi untuk proyek.

Selain itu Perusahaan ini juga bekerja pada proyek-proyek mulai dari studi disiplin tunggal terintegrasi sepenuhnya bidang jasa manajemen. ”kami harus mengikuti aturan perusahaan ( standard operating prosedure ) yang sangat mengikat dan sangat jauh berbeda dengan Aturan Pemerintah.

Dalam waktu itu juga , Ahmad Alimin, Bupati LIRA Rohil berkesempatan untuk memaparkan profil LIRA, menurut Alimin LIRA dulunya dibentuk dari semangat Blora Center. LIRA merupakan satu satunya LSM yang merupakan Team Sukses SBY – Jusuf Kalla pada tahun 2004 yang lalu. Aktivitas LIRA mencakup transparansi pengelolaan negara, pendidikan politik dan demokrasi. Dari sejumlah relawan, antara lain Sudi Silalahi, Yon Hotman dan juga M. Jusuf Rizal yang kini menjadi Presiden LIRA sebagai Direktur Blora Center. Di Blora Center, berbagai aktivitas dilakukan yang bertujuan tidak hanya sekedar membantu SBY-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tapi juga sebagai lembaga yang dapat mengkritisi dan mengawasi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Menurut Alimin semangat LIRA adalah semangat murni sebuah LSM. Jaring kerja dan program LIRA sama seperti yang dimiliki partai politik. Struktur kepengurusannya mengadopsi struktur organisasi pemerintahan (shadow of govenment). Dengan demikian LIRA memiliki Wakil Presiden, Menteri dan Deputy, serta memiliki Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, lurah, Kepala Desa hingga pengurus ditingkat Rukun Tetangga (RT).

Dari hasil audiency tersebut pihak PT Hughes Baker Indonesia bersedia memberikan lampu hijau untuk lebih mempererat dan bekerjasama demi tercapainya masing masing kepentingan dari organisasi dan perusahaan dimana mereka berdomisili. ( Aam )

Club Mild Taja Ajang Kompetisi Burung Berkicau

Rokan Hilir ( Riau )

Pertandingan burung berkicau bertempat di lobby Pujasera Bagansiapiapi jalan Tai Chong dilaksanakan pada beberapa waktu lalu diikuti 200 peserta berasal dari Bagansiapiapi, Duri dan Dumai. Pada acara tersebut tidak ketinggalan juga Wakil Bupati, Suyatno AMP, Kabag Keuangan, M.Job Kurniawan, Kabag Tata Pemerintahan, Roy Azlan AP, Camat Bangko, serta Kepala Pos Anggkatan Laut Bagansiapiapi turut dalam ajang pertandingan ini yang juga tergabung dalam Rokan Bird Club berkantor di Jalan Utama.

Para peserta yang sebelumnya pernah mengikuti acara serupa di yayasan Bintang Laut Bagansiapiapi beberapa bulan lalu juga menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini untuk melihat perkembangan dan kehebatan burung kesayanganya untuk mendapatkan tropi dan hadiah yang sudah dipersiapkan oleh sponsor dari Perusahaan rokok Club Mild.


Menurut ketua panitia acara ini, Iwan Kurnia SE yang juga berprofesi sebagai Staf di Dinas Pasar mengatakan bahwa event pertandingan ini dilakukan untuk mencoba adu kehebatan burung kesayangan dari masing masing peserta sesuai dengan kategori yang diperlombakan . dari 200 peserta ada beberapa jenis kicau burung yang diperlombakan seperti burung murai batu kelas bintang rohil, kacer, kenari, cucak hijau, kapas tembak, cendet, cucak jenggot, dan love bird dengan bebarapa kali main.


Biaya pendaftaran bervariasi tergantung kelas dari jenis burung tersebut. Pemenang lomba berkicau akan diberikan tropi berupa piala. Piagam dan uang pembinaan berupa uang sesuai dengan kategori dari pemenang juara pertama sampai dengan juara ketiga dengan total uang pembinaan mencapai Rp 90 juta. .

Sistem penilaian diberikan oleh juri bergantung dengan kicauan dari jenis burung tersebut. Tekhisnya juri melakukan pengamatan dan penilaian dengan cermat terhadap kicauan burung dengan mendengarkan seksama dan siap pasang telinga dalam memberikan point dengan cara meletakkan bendera segitiga berukuran kecil berbeda warna dibawah sangkar burung dan kemudian berputar putar untuk mencari kicauan burung yang nyaring dan unik. Juri melakukan penilaian dengan mengacu standar minimal dengan skor 37 untuk bunyi, standar medium dengan skor 37,5 untuk stabilitas bunyi dan standar maksimal dengan skor 38 untuk stabilitas variasi lagu.

Dalam memberikan nilai, panitia juga memberikan kesempatan kepada pemilik burung serta penonton selama satu menit menjelang akhir penilaian untuk memberikan support kepada burung dengan cara bersiul agar sang burung mau berkicau untuk meraih poin dari juri. Perlombaan semakin seru disaat penonton memberikan support secara bersamaan kepada pemilik burung.

”Acara pertandingan ini biasanya kami lakukan pada hari libur agar tidak terganggu aktivitas kerja anggota,” ujar Iwan Kurnia SE yang bertindak sebagai ketua panitia acara ini. (Aam )

KONFLIK TAPAL BATAS DIBIARKAN BERLARUT

Rokan Hilir ( Riau )

Konflik masalah tapal batas dikecamatan pasir limau kapas antara Riau dan Sumut sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. masalah tersebut membuat masyarakat Kec Pasir Limau Kapas merasa dirugikan oleh ulah oknum dari Provinsi Sumut. Dari informasi yang dihimpun beberapa waktu lalu pengusaha perkebunan dari Sumatera Utara semakin beringas merambah hutan dan menguasai lahan diwilayah kecamatan pasir limau kapas. Lahan masyarakat digusur oleh oknum yang diduga menggunakan cara mengintimidasi masyarakat tempatan.

Kadis kehutanan Tugiman Marto SH ketika ditemui wartawan diruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan bahwa permasalahan ini akan ditangani oleh Biro Pemprov Riau. dari hasil pengumpulan data dan temuan dilapangan terindikasi terjadi aksi penyerobotan lahan masyarakat dan berdasarkan temuan tersebut pihak Dinas Kehutanan akan menyerahkan kasus ini ke Aparat Hukum agar diproses secepatnya.

Dilapangan juga ditemukan patok tapal batas antara Riau dan Sumut di kec pasir limau kapas yang sebelumya sudah ditetapkan melalui keputusan mendagri tahun 1984. dari informasi yang dihimpun patok nya sudah tidak sesuai lagi titik kordinat dimana sudah terjadi pergeseran sejauh 9 km dari titik semula. dari penuturan Tugiman Marto yang dikutip dari informasi masyarakat tempatan mengatakan bahwa diduga tapal batas tersebut digeser oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.


Atas kejadian yang diduga melibatkan Oknum Pemda Sumut maka masalah dan berkas dilimpahkan oleh Dinas Kehutanan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera ditindak lanjuti. Kemelut kejadian penyerobotan lahan dikecamatan Pasir Limau Kapas membuat Usup Lae menjadi berang. Usup Lae mendesak kepada anggota DPRD Rohil , Pemerintah Daerah dan Provinsi untuk tidak lagi berleha leha mengulur waktu dan secepat mungkin menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Kita semua sudah tahu bahwa masalah tapal batas sudah ditetapkan dalam Kepmendagri tahun 1984 dan negara kita adalah negara hukum bukannya negara king of the king," kata Usup Lae dengan nada emosi.

"jika kita melangkah dengan benar mengapa harus ditunda penyelesaiannya," ujar Usup Lae menambahkan. Usup lae juga menegaskan jika hal ini sudah ditangani Pemerintah Provinsi Riau maka seharusnya Pemprov segera melakukan investigasi dilapangan guna mengetahui secara rinci permasalahan yang terjadi dengan tetap mengacu pada kepemendagri tahun 1984 tentang tapal batas antara Riau dan Sumut dan bila perlu melibatkan Mentri Dalam Negeri ( Mendagri ) agar permasalahan ini bisa dituntaskan dan tidak berlarut larut sampai sekarang. (aam)

BUPATI TINJAU PELAKSANAAN UN DISEKOLAH

Rokan Hilir (Riau)


Pelaksanaan ujian akhir nasional telah dimulai. semula jadwal yang direncanakan pemerintah pusat dibulan April terpaksa dimajukan bulan Maret. Kesiapan menghadapi ujian nasional tidak membuat salah satu sekolah swasta di Kab Rokan Hilir seperti Yayasan Perguruan Wahidin gentar. "dari awal menjelang UN sudah kami matangkan siswa unutk menghadapi soal soal tahun lalu," ujar kepala sekolah Ir Nur sugiarto menimpali saat ditanya tentang kesiapan Yayasan Perguruan Wahidin menghadapi UN tahun ini.

Menurut keterangan Suagiarto ,sebelumnya anak anak sudah diberi bimbingan belajar berupa les tambahan baik pagi dan sore hari begitu juga dengan try out dan simulasi agar pada hari pelaksanaan UN siswa tidak canggung atau ragu dalam ujian. Untuk tahun ini batas kelulusan siswa minimal 5,5 rata rata perbidang study. ”Memang ada keluhan dari siswa karena pelaksanaan UN dilakukan terlu cepat, apalagi kami dari pihak yayasan mengharapkan untuk bantuan dana UN agar secepatnya direalisasikan karena dana tersebut akan kami gunakan untuk kebutuhan membeli Alat tulis kantor, Biaya pengawas dan kertas,” tutur Sugiarto

Pada UAN tahun lalu wahidin telah meluluskan siswanya hampir 100%. "prestasi itu akan kami pertahankan agar sekolah ini akan mendapatkan rangking sebagai sekolah percontohan," kata Sudarno Mahyuddin yang menjabat koordinator perguruan Yayasan Wahidin. Selain itu sudah banyak prestasi yang telah diraih perguruan wahidin baik tingkat kabupaten maupun propinsi diantaranya seleksi olimpiade tingkat propinsi Riau dan wakil propinsi Riau dalam olimpiade tingkat nasional. Dari jumlah guru yang mengajar sebanyak 30 orang rata rata merupakan tamatan sarjana S1.

Saat ujian berlangsung , Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menyempatkan diri meninjau siswa Wahidin dalam menghadapi Ujian Nasional . ada beberapa sekolah yang disinggahi Bupati yaitu SMA N 1 Bangko, SMA Muhammadiyah, SMA Wahidin dan SMAN 2 Bangko. Pada saat meninjau perguruan wahidin Bupati menanyakan langsung kepada kepala sekolah tentang keadaan siswa saat menghadapi ujian. hal tersebut ditanggapi kepala sekolah dengan perasaan optimis bahwa sekolah mereka akan meluluskan siswanya seperti tahun lalu.

Dilain tempat di SMA Jarama jalan bintang ujung salah satu siswa peserta ujian mendapat khabar orang tuanya meninggal. hal tersebut sempat membuat siswa tersebut terguncang. "semoga musibah ini tidak membuat kondisi siswa terganggu dalam menghadapi ujian ini," harap kepala sekolah Jarama, Wahono Spd. (aam)

TIM PENILAI ADIPURA LAKUKAN PENILAIAN

Rokan Hilir ( Riau )

Kesibukan Kepala Dinas Bappedalda bertambah. Bagaimana tidak, hari ini jumat ( 26/3 ) tim penilai adipura sudah turun kelapangan untuk melakukan penilaian disejumlah objek pantau. Terlihat Sukma mengerahkan anggotanya sekira jam 2 siang di simpang empat depan kantor Bupati dimana disaksikan puluhan masyarakat yang juga ikut mendukung aktifitas aparatur pemerintah agar dalam penilaian mendapatkan hasil yang maksimal. “ kita harus pertahankan adipura dan jangan sampai gagal,” ujar Sukma kepada wartawan yang juga merangkap sebagai sekretaris tim penilai adipura dengan nada optimis.

Tim penilai Adi pura pusat yang diagendakan turun keliling kota akan melakukan penilaian berdasarkan kriteria penilaian bidang kebersihan untuk tingkat nasional tahun penilaian 2009/2010. adapun menjadi penilaian tim adipura mulai dari jalan arteri, jalan penghubung, rumah sekolah, kantor, aliran sungai, hutan kota, pantai wisata, terminal dan beberapa item lainnya. Adanya perubahan dalam pemantauan tahun ini sedikit membuat sukma cemas.” Tapi Insya Allah semua elemen masyarakat sudah mendukung,” ujar sukma

Tidak ketinggalan Ketua Tim persiapan penilaian Adipura kota Bagansiapiapi Wakil Bupati, H, Suyatno AMP dan didampingi Sekdakab Ir H Asmirin Usman turun kelokasi untuk meninjau langsung secara intensif objek penilaian. Upaya ini akan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk sama sama mendukung dan terlibat langsung untuk mempertahankan adipura yang sebelumnya pernah diraih pada penilaian tahun 2008/2009 yang lalu ( aam )

EKONOMI MIKRO HARUS DITINGKATKAN

Rokan Hilir ( Riau )

Pengentasan kemiskinan di Rokan Hilir harus menjadi prioritas agenda pemerintah untuk tahun 2010. Selain infrastruktur, pemerintah harus melihat faktor apa yang membuat masyarakat itu miskin. Masyarakat memang butuh pembangunan disegala sektor, misalkan pembangunan jalan dan jembatan namun apabila tidak punya usaha kebun sawit atau usaha lain yang mendukung perekonomian rakyat, untuk apa jalan dibuat karena tidak ada yang dibawa.

Menurut Khairul, ketua Karang Taruna Kelurahan Bagan Hulu, pemerintah harus lebih mengorientasikan pembangunan SDM ( Sumber Daya Manusia ) dengan menambah jumlah koleksi buku perpustakaan, membangun Universitas di Rokan Hilir dengan berbagai disiplin ilmu dan memberikan Kredit Usaha Kecil Menengah untuk membuka usaha dirumah ( Home Industri ) agar masyarakat bisa bertahan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari hari. Dengan berkembangnya usaha ekonomi mikro maka diharapkan masyarakat tidak bergantung dengan APBD seperti dimasa sekarang ini. ” Jangan jadikan kemiskinan sebagai jargon politik untuk menarik simpati masyarakat, kalau perut kosong siapa yang mau berjalan diatas jalan yang cantik ini,” kata khairul. Masyarakat sekarang sudah cerdas melihat perkembangan yang ada, apabila akses komunikasi dan informasi seperti internet sudah terbuka luas, masyarakat akan menilai dan membandingkan pembangunan didaerahnya dengan daerah lain yang sudah berkembang pesat, kalau tidak siap bersaing maka sudah tentu jauh tertinggal.

Peningkatan SDM bukan saja diorientasikan kepada masyarakat khususnya. Pejabat juga harus ditingkatkan SDM nya. Seperti di Jogya, aparatur Pemerintah berpendidikan minimal S2 dan sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam bekerja. Rokan Hilir juga harus seperti itu, apalagi Rokan Hilir berbatasan langsung dengan negara tetangga. Bukan tidak mungkin arus globalisasi baik dari segi investasi asing yang sekarang ini sudah dibuka dengan negara China ( ACFTA ) dan di Dumai yang direncanakan sebagai Zona FTZ ( Free Trade Zone ) akan merambah di Rokan Hilir. Kalau pejabat nya tidak siap untuk bersaing bukan tidak mungkin investor akan melirik daerah yang punya potensi baik dari segi mental Birokrasinya maupun dari segi SDM aparatur untuk menggali SDA yang ada di Rokan Hilir. ( Aam )

MOBIL DINAS MANTAN PEJABAT BELUM DIKEMBALIKAN

Rokan Hilir ( Riau )

Pemakaian mobil dinas oleh mantan pejabat Rohil yang sudah tidak aktif telah membuat masyarakat Rokan Hilir bertanya tanya, apakah memang status mobil dinas yang merupakan asset pemerintah daerah sudah diambil alih oleh mantan pejabat yang tidak menjabat lagi?

Beberapa kali telah diberitahukan oleh Bupati bahwa mobil dinas tersebut akan ditarik namun sampai sejauh ini belum ada tampak unjuk kerja hingga tanpa rasa malu masih ada mobil dinas berseliweran dijalan yang digunakan oleh mantan pejabat untuk kepentingan pribadi.

Alimin Bupati LIRA mengimbau kepada Pemerintah Daerah supaya jangan segan segan menarik mobil dinas mantan pejabat yang masih layak dipakai. berdasarkan akumulasi penyusutan kendaraan bahwa mobil dinas tersebut masih punya nilai jual tinggi. Kalau membangkang lebih baik ditarik paksa seperti di Rokan Hulu yang melibatkan petugas Satpol PP atau dibantu dengan Polisi.

”Selama ini kita terlalu memberi toleransi tetapi kalau sudah menyangkut hajat hidup orang banyak kita tidak bisa main main,”ujar Alimin.
”Seharusnya pada saat serahterima jabatan, wajib mengembalikan segala aset ataupun barang-barang investasi milik Pemkab Rohil,” Kata Alimin lagi.

Masyarakat mencemooh melihat mantan pejabat yang masih menggunakan mobil dinas tanpa rasa malu. ”lebih baik dipulangkan saja, daripada timbul polemik dikemudian hari,” Ujar Usup Lae tokoh pemuda jalan perwira menimpali. ”nanti bisa malu kalau sudah ditarik paksa,” kata Usup lae lagi.

Dalam permasalahan mobil dinas memang bukan rahasia umum lagi karena sisa umur pakai mobil tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk pejabat baru dilantik yang sekarang sedang menjabat tanpa harus diadakan lagi mobil dinas baru yang akan memboroskan keuangan daerah yang dirasakan masih banyak diperlukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ataupun mobil dinas tersebut dilelang dan hasil penjualannya disetor ke kas daerah untuk kepentingan pembangunan.

Sampai saat ini kabag perlengkapan, Rahmatul Zamri belum bisa dimintai keterangan tentang jumlah mobil dinas yang sudah dikembalikan. . Dari sisi hukum kesalahan mantan pejabat yang tidak mengembalikan mobil dinas sudah melanggar pasal 372 Jo pasal 52 ayat 1 KUHPidana. tentang penggelapan dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara. ( aam )

MUI ROHIL HIMBAU HOME INDUSTRI SEGERA DAFTARKAN LABEL HALAL

Rokan Hilir (Riau)

Produk makanan yang beredar ditengah tengah masyarakat dewasa ini kurang diperhatikan label halalnya. menurut Muanif, Ketua MUI Rokan Hilir pada hari sabtu (27/3) bahwa berdasarkan hasil MOU antara Pemerintah RI dengan Negara negara di luar negeri tentang perdagangan bebas ( Globalisasi ) maka ia mengharapkan kepada pengusaha Home Industri yang ada diKabupaten Rokan Hilir untuk segera melaporkan dan mendaftarkan jenis usahanya secara prosedural guna kelanjutan proses label halal yang akan dikeluarkan MUI melalui LP POM Provinsi Riau selaku badan peneliti yang mempunyai wewenang.

Menurutnya lagi setiap makanan dan minuman maupun obat obatan yang beredar dipasaran wajib menggunakan label halal yang dikeluarkan badan keorganisasian resmi Majlis Ulama Indonesia ( MUI ). Dikabupaten Rohil saat ini home industry mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti Home's industry pembuatan kecap, saus, cuka makan, tahu, tempe, syrup, kerupuk, roti, kacang pukul, mie dan jenis lainnya tapi tidak diiringi penggunaan label halal dari MUI dan masalah tersebut sempat masyarakat jadi kebingungan.

Muanif juga menjelaskan bahwa ada beberapa produk yang sudah mendapat label halal di Rokan Hilir seperti Kecap, saus dan taucho (ban ek can ) dan kacang pukul merk HH bintang 8 maupun juwita, roti asean - laris manis dimana usaha tersebut di buat di Bagansiapiapi. Menurutnya lagi MUI akan menekankan kepada pengusaha untuk segera mendaftarkan bagi usaha yang belum mendapat label halal sebelum dilakukan sidak dilapangan. MUI juga menghimbau kepada masyarakat muslim di Rokan Hilir untuk lebih teliti mempergunakan produk Homes Industry serta mengkonsumsi produk yang telah mendapat label halal (aam)

ANAK PENDERITA HYDROCEPALUS BELUM DITANGANI

Rokan Hilir (Riau)

Bayi yang bernama taufik hidayat berumur 1,4 bln pasangan dari Ismail ( 43 ) dan Ade (36) yang bertempat tinggal di desa Pujud mempunyai kelainan sejak lahir. Kepalanya membesar dan tidak sesuai dengan postur tubuhnya atau bahasa kedokteran dikenal dengan penyakit hydrocepalus Dari hasil wawancara dengan Riau Pesisir dengan Orang tua Taufik bahwa sampai saat ini penyakit tersebut belum pernah ditangani oleh pihak tim medis.

Menurut Yunus salah satu alumnus Fakultas Kedokteran Unand Tahun 1984 ketika dikonfirmasi vi handphone bahwa penyakit tersebut bukan karena faktor keturunan. Melainkan diakibatkan oleh faktor gizi. “Hydroceparus bukan karena faktor keturunan,”jelas dokter spesialis bedah alumnus Unand Tahun 1984 ini sambil menambahkan akibat faktor gizi yang tidak terpenuhi kemudian terjadi pengumpulan cairan dibagian kepala hingga kepala pasien menjadi besar.

Rencana pelaksanaan operasi tersebut terganjal biaya, menurut keterangan dokter ahli setelah berkonsultasi dengan Riau Pesisir via HP, bahwa dengan memasang Ventriculo Peritoneal Shunt (V-P Shunt) yang berfungsi untuk menyalurkan cairan yang terkumpul di bagian kepala pasien. Melalui saluran buatan itu, cairan di kepala Taufik akan dialirkan ke bagian perut dan akan dikeluarkan melalui air seni/kencing.
“Peluangnya akan lebih baik ketika dilaksanakan operasi sejak dini,” jelasnya Dokter tersebut tanpa ingin disebutkan identitasnya seraya menuturkan operasi yang dilakukan harus sejak usia bayi baru lahir kepalanya belum terlalu besar dan belum keras.

Pekerjaan orang tua Taufik yang sehari hari sebagai buruh petani belum ada upaya untuk membawa anak semata wayangnya yang direncanakan berobat ke Pekanbaru. Dari hasil pantauan Riau Pesisir, anak tersebut masih tergeletak lemah dikamar orang tuanya. ”kami tidak punya uang untuk membawa anak kami berobat, apalagi melihat keadaan ekonomi kami seperti sekarang ini rasanya tidak mungkin,” ujar Ade dengan nada sedih.

Dari penuturan kedua orang tua Taufik, mereka mengharapkan bantuan Pemerintah daerah untuk mau membiayai operasi anaknya yang ditaksir menelan biaya sekitar Rp 50 Juta. Menurut, Hendri SE, salah satu tokoh pemuda di kecamatan pujud bahwa ia sudah berupaya membawa masalah Taufik kehadapan Upika namun karena tidak ada dana maka ia berencana menghadap langsung ke Bupati Rokan Hilir untuk meminta bantuan menangani perobatan Taufik di Pekanbaru. ( Aam )

GURU HONOR SWASTA DATABASE MASIH BELUM DIANGKAT JADI PNS

Rokan Hilir (Riau)

nasib Guru honor swasta yang masuk database sampai saat ini belum jelas ujung pangkalnya. atas permasalahan tersebut sebanyak 20 orang guru yang mewakili sekitar 300 guru honor swasta yang sudah masuk data base melakukan hearing dengan anggota DPRD Komisi IV untuk menyampaikan aspirasi mereka atas nasib mereka yang saat ini belum jelas kapan akan diangkat menjadi PNS.

Hasil Hearing dari perwakilan guru tersebut ditindak lanjuti anggota DPRD komisi IV yang membidangi masalah pendidikan dalam membahas kasus yang menimpa guru honor swasta di rohil dan melakukan study banding ke Rokan Hulu serta mempelajari kasus tersebut mengingat kasus serupa juga pernah dialami guru honor swasta yang masuk database di Kabupaten Rokan hulu dan masalah tersebut bisa diatasi dan semua guru honor swasta masuk database yang honor daerahnya dibebankan di APBD di Rokan Hulu saat ini sudah diangkat menjadi tenaga PNS.

Salah satu anggota DPRD di Komisi IV yang juga politisi partai hanura Bakhtiar SH, mengatakan bahwa sebelum diangkat menjadi PNS, seluruh guru honor swasta yang masuk database di Rokan Hulu harus membuat surat pernyataan untuk mengabdi dan mengajar di Sekolah Negeri. surat pernyataan tersebut ditembuskan ke BKD kabupaten dan atas dasar surat tersebut maka pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu mengangkat semua guru honor swasta yang masuk database menjadi PNS.

Sebenarnya kalau untuk guru honor swasta yang masuk database di Rokan Hilir tidak ada masalah, dan kami akan mencoba menerapkan apa yang kami pelajari di Rohul untuk diaplikasikan di Rohil, kata Bakhtiar SH. Dalam waktu dekat kami akan memanggil BKD Kabupaten untuk melakukan hearing, ujar Bakhtiar menambahkan.(aam)

SERTIFIKAT TANAH HARUS DIROYAKAN

“Terkait Agunan Di Bank”


Bagansiapiapi ( Riau )

Kalangan kontraktor ataupun debitur yang meminjamkan uang ke Bank mungkin sebagian belum mengetahui bahwa aktiva tetap berupa sertifikat tanah yang diagunkan ke Bank sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman uang dalam rangka modal awal untuk mengerjakan proyek dimana sesudah proyek diselesaikan dan sertifikat tanah tersebut sudah bisa diambil maka harus diroyakan terlebih dahulu untuk dihapus hutang yang diikat pada hak tanggungannya.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala kantor BPN Rohil Drs H. Ediar Ramli Msi melalui A.H Makmur S.Sos bagian seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada hari senin (12/04) pada Wartawan diruang kerjanya. menurutnya Penghapusan Roya (Penghapusan Hutang yang diikat hak tanggungan) atas aktiva tetap yang diagunkan pada pemilik kepada Bank adalah untuk menghapus hak tanggungan agar sang pemegang hak atas tanah bisa mengagunkan kembali aktiva tetapnya untuk diagunkan kepada Bank agar memperoleh kredit pinjaman uang.

Menurutnya lagi biaya penghapusan roya berdasarkan Nilai pinjaman yang diambil kepada Bank bersangkutan dan biaya yang dibebankan kepada pemilik hak atas tanah tersebut mengacu pada PP No 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan pertanahan nasional.

Menurut A.H Makmur S.Sos setelah sertifikat tanah di roya kemudian di Checking lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut agar sertifikat tersebut agar bisa berlaku lagi untuk digunakan sebagai Hipotik yang baru dalam rangka jaminan untuk meminta kredit pinjaman uang di Bank. seandainya Aktiva tetap seperti tanah yang telah diagunkan dan tidak diroyakan atau dihapus terlebih dahulu maka sertifikat tersebut tidak bisa digunakan untuk agunan di Bank. selain itu syarat yang harus dilengkapi kepada pemilih sertifikat tanah untuk meroyakan suratnya harus melampirkan KTP Pemilik sertifikat tanah dan tidak boleh dikuasakan." surat keterangan yang di keluarkan oleh Bank jangan sampai hilang karena hal itu akan menyulitkan Bank dan tidak bisa diproses oleh Badan Pertanahan," Ujar A.H Makmur S.Sos menjelaskan.

Sebagai langkah awal, untuk penghapusan/roya sebelumnya harus didaftarkan diloket kemudian biaya penghapusan disetorkan kebendahara lalu sertifikat tersebut diproses di Kasubsi Pemeliharaan yang memakan waktu proses selama lebih kurang 2 minggu. Menurut A.H Makmur bahwa PP 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan pertanahan nasional dirasakan cukup berat bagi pemilik sertifikat tanah. biaya yang dibebankan kepada pemegang hak atas tanah dirasakan berat bagi masyarakat dikarenakan tingginya biaya pengurusan sertifikat. selain itu A.H Makmur juga menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat belum tahu syarat untuk mengurus sertifikat juga harus dilampirkan bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan. malahan masyarakat menganggap bahwa surat PBB tidak pernah sampai ketangan mereka.

Al hasil sewaktu ingin mengurus sertifikat tanah terpaksa harus membuat surat PBB di dumai untuk diterbitkan suratnya. mengingat jauhnya urusan penerbitan PBB di Dumai dan menyulitkan bagi masyarakat untuk mengurus surat tanah maka disela sela pertemuan dengan Bupati Rohil pernah juga A.H Makmur. S.sos meminta kepada Bupati supaya pengurusan PBB agar dibuat di Rohil saja dan dihandle oleh BPN. ( Aam )

PERUSAHAAN PERS HARUS TERDAFTAR DIKESBANG

Bagansiapiapi ( Riau )

Banyaknya wartawan dan media yang tidak terdaftar diKesbang Kabupaten Rokan Hilir seharusnya menjadi perhatian wadah organisasi pers untuk mendata ulang anggotanya agar tidak terjadi polemik dikemudian hari. Hal itu diungkapkan oleh ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga membidangi masalah Penerangan/Pers dikomisi 1, Juanda Junet SH kepada ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bagansiapiapi, Amrial.AM.d pada pekan lalu diruang kerjanya.

Pers sebagai suatu profesi dan Ketua organisasi Pers seperti PWI dan AWI harus jeli untuk memperhatikan hal ini dalam rangka mengakomodir dan mengorganisir anggotanya supaya wartawan tersebut bisa tenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis agar tidak terbentur masalah hukum dalam hal pemberitaan dalam menyangkut keanggotaannya. "Adanya wartawan yang terbentur masalah hukum beberapa waktu lalu dibeberapa tempat di Kabupaten Rokan Hilir harus disikapi oleh Ketua Organisasi profesi yang terdaftar di Rokan Hilir untuk memperjuangkan anggotanya agar tidak terkesan adanya wartawan liar yang masuk tanpa identitas yang lengkap," ujar Juanda yang juga mantan Wartawan Azam.

Di tempat terpisah salah seorang Staf di Kesbangpolinmas, Gamal Abdul Nasir SH, menyatakan bahwa dari sekian banyak media yang masuk di Rokan Hilir cuma media Riau Pesisir saja yang terdaftar di tempat dia bekerja. Memang sangat disayangkan apabila hal itu diabaikan oleh Kabiro yang lalai mendaftarkan Perusahaannya

Menurut Juanda, kejadian yang pernah menimpa salah satu wartawan yang berdomisili di luar Rokan Hilir saat berbuat diluar kode etik dan KEJ sebagai jurnalis jangan sampai terulang. Contohnya ada wartawan membagi koran disela sela peninjauan Sekjen Depdagri pada kampus IPDN, hal itu telah menyalahi aturan karena wartawan dan media tersebut tidak terdaftar di Humas dan Kesbang Kab Rokan Hilir. lagipula pemberitaan tersebut terkesan menyudutkan pemerintah Kab Rokan Hilir yang sekarang sedang gencar dalam melakukan pembangunan dan peningkatan SDM.

Menurut Juanda, seharusnya Pers supaya segera mendaftarkan dirinya di kesbang agar dalam permasalahan liputan dan pekerjaan pers lainnya bisa terjalin sinkronisasi dan koordinasi. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bagansiapiapi berjanji akan lebih mengintensifkan dan melakukan Komunikasi dengan berbagai organisasi profesi wartawan agar bisa melakukan kerjasama peliputan dengan Legislatif dalam hal liputan Mekanisme kerja lembaga, tata tertib, agenda kerja, peranan DPRD dalam konstitusi, Profil para anggota DPRD, asal Partai politik, aktivitas anggota Pembagian komisi masing-masing anggota dewan, jabatan anggota dewan pada masing-masing komisi, serta ruang lingkup pengawasan komisi Tanggapan, sanggahan, usulan, pemikiran, solusi terhadap masalah-masalah yang muncul dimasyarakat, pemerintahan, dan lembaga lain Kinerja anggota DPRD dalam menjalankan hak, kewajiban, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Peristiwa-peristiwa yang menjadi agenda DPRD: Sidang Istimewa, Sidang Tahunan, Sidang Paripurna, Sidang Komisi, dan kegiatan lobi.

Sudah seharusnya wartawan tahu nama anggota dewan dan membidangi komisi berapa karena selama ini ada wartawan salah orang. ”ada wartawan yang tidak tahu nama anggota dewannya, malah dikira saya adalah Abu Khoiri,” Ujar Juanda Junet,SH seraya tersenyum. menurut Amrial, sejak UU KIP diundangkan tanggal 30 April ini, diharapkan jurnalis lebih serius menjalani profesi nya dengan dengan pemberitaan berdasarkan data dan fakta yang lebih akurat dan berimbang tanpa menyudutkan salah satu pihak. (Aam)

PEMUSNAHAN BARANG NARKOTIKA EKSTASY DISAKSIKAN MUSPIDA

Rokan Hilir ( Riau )

Pembakaran barang bukti berupa eckstasy sebanyak 1991 butir akan dimusnahkan oleh segenap Muspida di kabupaten Rokan Hilir. acara ini dihadiri oleh ketua pengadilan negeri Ujung Tanjung, kepala kantor Bea Cukai, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Polsek Bangko, Kepala BNK, tokoh masyarakat, anggota DPRD Rokan Hilir, Departemen Agama, ketua LAM (Lembaga Adat Melayu), Kepala kejaksaan Negeri yang dilaksanakan pada hari Rabu (24/3) bertempat di Kantor kepolisian sektor Bangko di bagansiapiapi.

Sebelum pembakaran dibacakan kronolis oleh Kanit Reskrim Polsek Bangko Arnold Simamora sebagai berikut pada hari selasa tgl 23 februari 2010 tersangka wuryanto alias yanto kepala mesin KM pelita pacific berangkat dari pelabuhan bagansiapai api ke pelabuhan port klang malaysia dengan membawa hasil laut.

Pada tanggal 24 februari 2010 KM pelita pacific sampai pelabuhan port klang malaysia membongkar barang setelah selesai membongkar barang lalu menerima titipan bungkusan dari seorang laki laki berwarga tionghoa dan disimpan digantungan baju didalam kamar mesin kemudian disimpan dibawah mesin

pada hari kamis tanggal 25 februari 2010 tersangka wuryanto alias yanto berangkat dari port klang malaysia ke bagansiapiapi. pada hari jumat tanggal 26 februari 2010 sekira jam 00.15 WIB KM pelita pacific tiba dipelabuhan baru bagansiapiapi lalu dipemeriksa oleh petugas bea dan cukai dan ditemukan 1 (satu ) bungkus dibawah mesin didalam kamar mesin dan dari hasil uji tes kit ternyata adalah narkotika jenis ekstasy dengan kandunagn sabu sabu. pada tanggal 27 februari 2010 penyidikan diserahkan ke polsek bangko dan hasil penimbangan dikantor pegadaian pekanbaru jumlah narkotika jenis ekstasy trsebut sebanayak 1993 atau 472,5 gram berdasarkan pengujian laboratorium badan pom tingkat 1 pekanbaru tanggal 8 maret 2010 membuktikan bahwa narkotika tersebut adalah positiv amphetamine

seusai dibaca kronologis, ketua BNK Rokan Hilir, Suyatno AMP Dalam sambutannya mengucapkan aplaus kepada jajaran aparat hukum dalam menuntaskan kasus ini. Menurutnya daerah rokan hilir sangat rawan peredaran narkotika karena berbatasan langsung dengan selat melaka. Menurut suyatno Amp sesuai dengan pesan Kapolda Riau bahwa jajaran Polda Riau akan meningkatkan pengawasan diperbatasan terutama di Rokan Hilir, meningkatkan kamtibmas seperti ancamam teroris dan perdagangan obat ilegal harus ditingkatkan pengawasan secara intensif. daerah rawan seperti penipahan, sinaboi, pulau halang depan dan belakang merupakan daerah yang menjadi tujuan perdagangan obat ilegal.

Amphetamin merupakan golongan 1 psikotropika. pelaksnaan pemusnaam langusng dilakukan oleh ketua bkn yang dilakukan secra bergiliran eksctasy tersebut dimasukkan kedalam tong oleh segenap upika setelah dibakar acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti

Ditempat terpisah kepada wartawan, kanit reskrim Polsek Bangko AKP Arnold Simamora mengatakan bahwa kejaksaan tinggi ujung tanjung menetapkan status barang bukti pil ekstasy warna merah jambu 172,5 gram harus dimusnahkan. Menurutnya lagi dari delik hukum tersangka bisa dijerat UU narkotika No 35 tahun 2009 pada pasal 87 dimana ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati (aam )

FKMB IKUT SERTA SUKSESKAN UAN SMA

Rohil ( Riau .)


Pelaksanaan ujian nasional tahun 2010 Forum Komunikasi Masyarakat Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir ikut berperan serta mensukseskan Pelaksanaannya. Bentuk peran serta FKMB dengan melakukan peliputan di setiap sekolah SMU di Rokan Hilir.
Peran serta Pers sebagai kontrol sosial sesuai diamanatkan dalam UU Pers No 40 tahun 1999 membuat sejumlah kepala sekolah mendukung kegiatan FKMB. Menurut sejumlah kepala sekolah bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya wartawan yang meliput langsung pelaksanaan UN di SMA tempat para oemar bakri tersebut mengajar.


Ketua Forum Masyarakat Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Amrial,AM.d belum lama ini mengatakan bahwa dengan menempatkan anggota FKMB Rokan Hilir yang berjumlah 8 orang wartawan guna memfungsikan kekuatan dasar undang-undang Pers tersebut dan sekaligus memantau dan mensukseskan Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).

”Kita juga punya hak liput dan membuat Laporan Kerja kepada Organisasi Pers di Propinsi. Sebagai tindak lanjut kegiatan yang diamanatkan Dewan Pers Indonesia baha kita sebagai insan Pers punya hak dilindungi Undang-undang maupun hukum. Atas dasar itu kita turunkan para wartawan yang tergabung di Organisasi tersebut di Kabupaten Rokan Hilir satu orang untuk satu sekolah SLTA dengan jumlah yang tertentu,” jelas
Amrial.


Menurut keterangan Amrial, sesuai dengan laporan dari para Wartawan yang ditugaskan di Forum komunikasi masyarakat bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir bahwa Ujian nasional tahun ini cukup disiplin dan pada yang akan datang harus kita dukung untuk tahun ajaran yang akan datang.

Amrial menghimbau kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir bahwa untuk kedepan nanti selayaknya Pers diikutsertakan dalam Pemantauan Ujian artinya kemurnian ujian tersebut lebih efektif lagi. ”kita bukan tuding tanpa Pers ada kecurangan, tetapi guna menghormati Undang-undang Pers tersebut, sehingga dapat dipublikasikan lebih transparan lagi,” ujarnya. ( Aam )