PENGERJAAN
PROYEK JANGAN HANYA DIDOMINASI KONTRAKTOR TAK BERTANGGUNG JAWAB
BAGANSIAPIAPI - Sejumlah proyek pembangunan dialokasikan dalam APBD
tahun 2012, hanya dikelola segelintir pengusaha. Padahal, pekerjaan pembangunan
itu tidak dibarengi dengan kualitas pekerjaan terbaik. Aksi mengambil untung
adalah tujuan, akibatnya, hak-hak rakyat sebagai sasaran pembangunan
dikorbankan. “Kami melihat banyak kontraktor secara teknis berkawan
sangat baik dengan pimpinan proyek, konsultan serta lembaga pemerintah.
Hasilnya kongkalikong, asal jadi tanpa rasa tanggungjawab besar kepada rakyat.
Apalagi lembaga legislatif kita mandul, evaluasi tidak dijalankan beberapa
lembaga berwewenang dengan maksimal. Maka kami mengeritik semua ini untuk
diperbaiki,” ungkap sekretaris Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Rokan
Hilir, Firdaus (30/7).
Apa yang kita hasilkan, lanjutnya, proyek-proyek dikerjakan tidak berkualitas, muncul oligarki kontraktor atas aviliasi kekuasaan di Rokan Hilir. Yang ada hanyalah pencitraan. “Di luar atau permukaan tampilannya bagus, tetapi di dalam keropos. Niatnya, yang penting untung. Dan saya harus jujur, semuanya begitu,” ungkap Firdaus. Ia membandingkan proyek-proyek besar di jaman kolonial dengan proyek-proyek yang dikerjakan kontraktor di Indonesia khususnya di Rokan Hilir. “jangan jauh-jauh lagi. Dinding kantor Bea Cukai dan Rumah sakit di Bagansiapiapi zaman peninggalan Belanda, sampai sekarang masih utuh, bagus dan kuat sekali. Padahal bangunan itu sudah mencapai satu abad. Coba lihat turap dan jalan yang dibangun oleh kontraktor kita dengan nilai milyaran, belum 6 bulan, sudah rusak. Ini fakta yang harus jujur kita ungkapkan,” beber nya.
FIrdaus
mengatakan, ASKONAS Siap Menampung Kontraktor Kecil untuk mengerjakan proyek
APBD dan APBN. “ Kemarin kita sudah bantu kepala sekolah se Rohil dalam
menyalurkan alat kesenian melalui dana APBN. Namun dinas pendidikan kurang
respek padahal hanya cukup mengetahui saja,” sesal Firdaus. Proyek yang ada,
kata Firdaus, seharusnya bisa dibagi kepada kontraktor kecil, tetapi dilahap
semua oleh kontraktor besar. Bagaimana nasib ratusan kontraktor kecil di Rohil.
Mereka berhak hidup dan mendapat hak-hak untuk bekerja, sebab kontraktor kecil
juga membayar pajak kepada pemerintah. “Kami sebagai bagian dari dunia
pengusaha merasa ada ketidakadilan. Pengusaha besar dengan kualitas kurang baik
mendominasi, bekerja berdasarkan oligarki kekuasaan dan oligarki politik, kami
rasa akan memunculkan bencana. Oleh sebab itu, kami sarankan kepada pemerintah,
lembaga-lembaga yang terlibat dalam dunia usaha kontraktor agar memantau serta
bersikap adil terhadap sesama,” ungkapnya.
Asosiasi
Kontraktor Nasional, menurut Firdaus, di Rokan Hilir adalah untuk memperjuangkan
nasib pengusaha-pengusaha kecil menengah. Pihaknya siap menampung
kontraktor-kontraktor muda yang belum mendapatkan pekerjaan, padahal untuk
mengurus kelengkapan perusahaan saja, kontraktor-kontraktor kecil ini
berhutang. “Hemat kami, kntraktor kecil dan menangah, kontraktor pemula
ini harus hidup. Kami siap memperjuangkan nasib kontraktor kecil, kami juga
siap memfasilitasi ini dengan pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak
pemerintah sehingga semua merasakan kue pembangunan. Jangan hanya kontraktor
besar yang diperhatikan, ini kan tidak adil,” tegasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar